Sistem politik Seychelles termasuk Republik Ketiga (Third Republic) yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Seychelles (Constitution of the Republic of Seychelles) yang diadopsi pada 1993. Kewenangan politik terkonsentrasi di tingkat nasional, bukan dibagi antara negara-negara bagian federal. Kementerian dan lembaga pusat menyediakan sebagian besar layanan publik, sedangkan kantor distrik memberikan akses lokal kepada pemerintah. Presiden memimpin cabang eksekutif dan dipilih melalui pemilihan presiden langsung. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh lebih dari setengah suara sah, pemungutan suara putaran kedua menentukan hasilnya. Majelis Nasional (National Assembly) membuat undang-undang dan memeriksa kerja pemerintah. Anggotanya dipilih melalui gabungan pemungutan suara langsung di 26 daerah pemilihan dan kursi proporsional. Pengadilan independen menerapkan hukum dan menjadi bagian terpisah dari sistem konstitusional. Unsur-unsur ini menjawab pertanyaan politik yang berbeda. Lembaga negara menentukan siapa yang berwenang bertindak, membuat undang-undang, dan meninjau keputusan. Pemilu menentukan cara warga memilih Presiden dan perwakilan legislatif. Karena itu, memahami politik di Seychelles memerlukan perhatian pada pembagian kekuasaan secara konstitusional dan proses pemilu yang mengisi jabatan publik utama.
Politik di Seychelles
Politik di Seychelles berkaitan dengan cara kekuasaan publik diatur, dijalankan, dan diperebutkan. Konstitusi Republik Seychelles menetapkan sistem presidensial, tersentralisasi, dan nonfederal, dengan Presiden memimpin eksekutif, Majelis Nasional membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah, serta pengadilan independen menerapkan hukum. Pemilu menentukan pihak yang memperoleh kewenangan eksekutif dan legislatif melalui pemilihan presiden dan perwakilan di Majelis Nasional.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.