Agama di Sierra Leone

Islam adalah komunitas agama terbesar di Sierra Leone, sedangkan Kristen adalah yang terbesar kedua. Sensus 2015 mencatat Baha'i sebesar 0,5%, Agama Tradisional Afrika 0,1%, Lainnya 0,7%, dan Tanpa Agama 0,3%. Persebaran agama berbeda menurut wilayah: Muslim mencapai 85,1% di Wilayah Utara, sedangkan Wilayah Barat mencatat 69,1% Muslim dan 30,1% Kristen, dan Wilayah Timur mencatat 69,4% Muslim serta 29,0% Kristen. Kristen mencakup 19,2% di Wilayah Selatan dan 43,5% di Kono, sedangkan Pujehun mencatat 94,6% Muslim. Perbedaan ini memengaruhi akses ke jemaat, irama hari libur, dan struktur komunitas. Konstitusi Sierra Leone tidak menetapkan agama negara. Pasal 24 Konstitusi 1991 melindungi kebebasan hati nurani, pikiran, agama, dan keyakinan, termasuk berpindah agama, beribadah di depan umum atau secara pribadi, mengajar, menjalankan, dan melaksanakan komitmen agama. Komunitas agama dapat memberikan pengajaran agamanya sendiri, dan tidak seorang pun dapat dipaksa mengucapkan sumpah agama lain. Pembatasan dapat berlaku demi pertahanan, keselamatan umum, ketertiban umum, moralitas, kesehatan, dan hak orang lain. Pasal 15 melindungi orang dari diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan 2023 juga melarang penggunaan agama, keyakinan, dan pakaian keagamaan sebagai alasan diskriminasi dalam pekerjaan. Praktik umum mencakup ibadah, doa, pengajaran agama, pelaksanaan agama di depan umum atau secara pribadi, dan kegiatan komunitas. Pelaksanaan agama Islam mencakup Ramadan, Idulfitri, Iduladha, dan salat Jumat. Pelaksanaan agama Kristen mencakup Natal, Jumat Agung, dan Senin Paskah. Hari libur umum resmi mencakup Idulfitri, Iduladha, Maulid Nabi Muhammad, Jumat Agung, Senin Paskah, Hari Natal, dan Boxing Day. Tanggal Islam mengikuti kalender lunar dan mendapat konfirmasi resmi setiap tahun, sehingga tanggal untuk tahun terkait perlu diperiksa. Tidak ada satu kewajiban nasional seragam mengenai pelaksanaan agama selain dampak hukum hari libur umum. Sekolah negeri mengajarkan Pendidikan Agama dan Moral dari Kelas 1 hingga Form 3. Sekolah menengah atas dapat mengajarkan Hidup dengan Pendidikan Agama dan Moral sebagai mata pelajaran sehari-hari dalam Studi Sosial dan Budaya. Kurikulum mencakup Kristen, Islam, Agama Tradisional Afrika, nilai moral, keberagaman, dan toleransi. Pendidikan Agama dan Moral bersifat opsional di sekolah menengah negeri menurut laporan kebebasan beragama 2023, dan Konstitusi tidak mewajibkan siapa pun mengikuti pengajaran atau upacara agama lain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Atas mengawasi pendidikan sekolah. Dewan Antaragama Sierra Leone, yang dikenal sebagai IRCSL, menjadi jembatan nasional untuk dialog, terutama antara lembaga Muslim dan Kristen. Dewan Gereja-Gereja di Sierra Leone memiliki 17 gereja anggota dan 10 afiliasi. Dewan Islam Tertinggi dan Dewan Imam Bersatu mewakili kepentingan Muslim. Kementerian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Informasi dan Pendidikan Kewargaan, serta Komisi Independen untuk Perdamaian dan Kohesi Nasional mendukung koordinasi, dialog, rekonsiliasi, penyelesaian sengketa alternatif, dan pencegahan konflik. Komunike pemerintah dan pemimpin agama tanggal 26 Maret 2026 menyerukan hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, kepemimpinan yang akuntabel, serta penolakan ujaran kebencian dan ekstremisme. Sierra Leone mengakui jalur perkawinan Kristen, Muslim, sipil, dan adat. Upacara keagamaan saja tidak boleh dianggap sebagai bukti bahwa pendaftaran sipil telah selesai. Otoritas Pencatatan Sipil Nasional, atau NCRA, menangani prosedur pencatatan sipil yang mencakup pemberitahuan niat menikah, pemeriksaan identitas dan Nomor Identifikasi Nasional, pemeriksaan latar belakang, serta verifikasi petugas yang menikahkan sebelum sertifikat diterbitkan. NCRA mencantumkan biaya pemrosesan SLL 200.000, yang perlu dikonfirmasi sebelum digunakan. Untuk perkawinan sipil, pemberitahuan umumnya berlangsung selama 21 hari dan sertifikat Panitera harus diperoleh sebelum tiga bulan berlalu. Perceraian memerlukan Dekret Absolut Pengadilan Tinggi dan pendaftaran ke NCRA. Upacara pemberian nama, pembaptisan, perpindahan agama, sunat, dan pemakaman umumnya diselenggarakan komunitas atau kelompok agama, tanpa satu pencatatan agama nasional untuk semuanya. Undang-Undang Larangan Perkawinan Anak 2024 mulai berlaku pada 14 Desember 2024 dan menetapkan usia minimum 18 tahun untuk semua jenis perkawinan, tanpa pengecualian bagi orang tua atau wali. Petugas dan pemimpin agama atau adat tidak boleh mengatur atau mendorong perkawinan anak. Kebijakan agama 2026 yang diusulkan masih dalam tahap konsultasi dan bukan prosedur perizinan yang berlaku saat ini. Pemerintah menggambarkan fokus yang diusulkan sebagai pengaturan perilaku, bukan keyakinan atau khotbah. Lembaga dan pemimpin agama tetap menjadi titik akses lokal pertama untuk ibadah, pengajaran, upacara, dan mediasi, sedangkan pendaftaran sipil, pendidikan sekolah, dan dialog nasional melibatkan badan publik terkait.