Politik di Sierra Leone

Sistem politik Sierra Leone bertumpu pada Konstitusi Sierra Leone 1991 (Constitution of Sierra Leone 1991). Presiden menjabat sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi. Parlemen unikameral mengesahkan undang-undang dan menelaah tindakan pemerintah, sementara pengadilan independen menerapkan Konstitusi dan sumber hukum lainnya. Institusi nasional bekerja bersama dewan lokal (Local Councils) dan tata kelola adat di distrik dan wilayah adat (chiefdoms). Hal ini menghasilkan administrasi publik formal dengan struktur lokal dan adat yang dapat memengaruhi cara keputusan publik dilaksanakan. Keuangan publik, pengadaan, akses informasi, pengawasan, dan keamanan ditangani oleh institusi khusus berdasarkan aturan konstitusional dan peraturan perundang-undangan. Pemilu menyediakan mekanisme untuk memilih Presiden, Anggota Parlemen, dan perwakilan lokal. Komisi Pemilihan Sierra Leone (Electoral Commission for Sierra Leone) menyelenggarakan kontestasi ini, tetapi aturan pemungutan suara berbeda menurut jenis pemilu. Calon presiden memerlukan setidaknya 55% suara sah; jika tidak ada calon mencapai ambang tersebut, dua calon teratas berkompetisi dalam putaran kedua dalam 14 hari. Pemilihan parlemen, dewan lokal, referendum, serta kepala desa atau kepala kota mengikuti prosedurnya masing-masing. Karena itu, memahami politik di Sierra Leone memerlukan pemisahan antara institusi negara yang permanen dan proses pemilu yang menentukan perwakilan politik serta kepemimpinan eksekutif.