Agama di Suriah

Lanskap agama Suriah sangat berbeda menurut wilayah. Lembaga Kristen mencakup Gereja Ortodoks Yunani, Ortodoks Suryani, Apostolik Armenia, Katolik Yunani Melkit, Katolik Suryani, Maronit, dan Katolik Latin. Masjid, gereja, dan tempat ziarah menyediakan ibadah, khotbah, pendampingan pastoral, dan layanan komunitas. Liturgi Kristen dan pendampingan pastoral umumnya diatur melalui patriarkat dan keuskupan, sedangkan Kementerian Wakaf Keagamaan, yang umum disebut Awqaf, mengawasi banyak urusan masjid, termasuk imam dan kerangka khotbah. Deklarasi Konstitusional 13 Maret 2025 menetapkan kerangka transisi lima tahun. Deklarasi itu menyatakan bahwa presiden harus beragama Islam, menetapkan fikih Islam sebagai sumber utama legislasi, serta mengatur penghormatan terhadap agama-agama Abrahamik, kebebasan menjalankan ritual agama, dan kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi agama. Cakupan praktis perlindungan bagi Yazidi, agama non-Abrahamik lainnya, dan orang tanpa agama masih belum jelas, dan pelaksanaannya dapat berubah selama masa transisi. Aturan ketertiban umum, keamanan nasional, ekstremisme, dan ujaran kebencian dapat membatasi kegiatan agama. Perpindahan agama, keluar dari agama, dan penyebaran agama juga dapat menimbulkan sensitivitas hukum atau sosial, tanpa satu aturan nasional terverifikasi yang mencakup setiap keadaan. Perkara status pribadi mengikuti prosedur berdasarkan komunitas. Urusan Muslim umumnya ditangani pengadilan Syariah; urusan Kristen ditangani pengadilan konfensional atau ruhani, yang berarti spiritual; dan urusan Druze menggunakan struktur pengadilan mazhab tersendiri. Prosedur ini dapat mencakup pernikahan, perceraian, hak asuh, perwalian, warisan, dan persoalan keluarga terkait. Setelah keputusan agama, Direktorat Urusan Sipil menangani pencatatan sipil, sertifikat sipil, dan buku keluarga. Pernikahan agama yang tidak dicatat secara sipil dapat menimbulkan masalah serius dalam membuktikan pernikahan, hubungan orang tua-anak, atau hak keluarga. Pencatatan kelahiran memerlukan akta kelahiran dan pendaftaran pada Urusan Sipil. Pernikahan biasanya melibatkan akad atau proses pengadilan agama, lalu pencatatan sipil dan buku keluarga. Perceraian, kematian, warisan, dan perwalian mungkin memerlukan otoritas agama yang bertanggung jawab sekaligus catatan sipil. Dokumen identitas asli, catatan keluarga, dan saksi dapat diminta. Dokumen yang hilang, register yang hancur, pengungsian, dan ketidakjelasan tanggung jawab setempat menimbulkan hambatan khusus bagi orang yang kembali, pengungsi internal, dan pengungsi lintas negara. Biaya pengadilan dan dokumen serta waktu pemrosesan berbeda menurut tempat dan dapat berubah. Pendidikan agama tersedia di sekolah negeri, terutama Pendidikan Islam. Kementerian Pendidikan dan Awqaf mengoordinasikan sebagian pendidikan agama dan ujian sertifikat. Sekolah Kristen dan pendidikan agama menyediakan alternatif yang berfungsi di beberapa wilayah, tetapi ketersediaan dan biayanya berbeda secara lokal. Kurikulum 2025/26 menghapus Pendidikan Nasional serta merevisi Pendidikan Islam dan sejarah. Di beberapa bagian Jazira dan wilayah Efrat, kesepakatan lokal memungkinkan penggunaan kembali kurikulum Kementerian Pendidikan Suriah. Tidak ada struktur khusus pendidikan Druze, Alawi, Ismailiyah, atau Yazidi nasional yang dapat diandalkan. Tanggal keagamaan penting mencakup Idulfitri, Iduladha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad, Natal pada 25 Desember, serta Paskah Timur dan Barat. Tanggal Islam mengikuti kalender lunar dan dikonfirmasi melalui Awqaf. Cuti berbayar oleh negara terutama berlaku bagi pegawai berdasarkan aturan hukum dasar terkait; kebaktian dan perayaan komunitas memiliki pengaturan lokal tambahan. Tidak ada biaya wajib nasional yang terverifikasi untuk layanan agama dan pendampingan pastoral, meskipun sumbangan dan biaya komunitas setempat lazim. Pendidikan swasta atau konfensional dapat memungut biaya. Dialog agama mencakup Konferensi Dialog Nasional pada 24–25 Februari 2025, pertemuan dengan perwakilan Kristen, serta kerja sama antara Patriark Yohanes X dan Mufti Agung Osama al-Rifai pada September 2025. Patriarkat, mufti, Awqaf, pemimpin agama setempat, dan kelompok masyarakat sipil berkontribusi pada dialog dan perdamaian sipil, tetapi dialog tidak menggantikan kesetaraan hukum yang dapat ditegakkan. Kondisi keamanan berbeda menurut kegubernuran, wilayah kendali, dan komunitas. Serangan terhadap Gereja Mar Elias di Damaskus pada 22 Juni 2025 menunjukkan risiko berkelanjutan terhadap gereja, masjid, tempat ziarah, dan tokoh agama akibat ekstremisme, kekerasan setempat, dan hasutan sektarian. Karena itu, otoritas dan lembaga setempat perlu memastikan akses, dokumen, biaya, pengaturan jam buka, dan kondisi keamanan terkini sebelum kunjungan atau prosedur.