Sejarah di Suriah

Wilayah Suriah masa kini menyimpan bukti kehidupan Paleolitik dan Neolitik, termasuk permukiman awal dan pertanian di sekitar Efrat dan Levant. Situs seperti Tell Qaramel, Abu Hureyra, Jerf el-Ahmar, dan Tell Halaf ditentukan tarikhnya berdasarkan temuan masing-masing dan konteks arkeologisnya. Sejarah Zaman Perunggu dan Besi mencakup Ebla di Tell Mardikh, Mari di Tell Hariri, Ugarit di Ras Shamra dan Emar, serta lingkungan Amorit, Hurria, dan Aram, bersama pengaruh Asyur, Babilonia, Het, dan Kekaisaran Akhemeniyah. Wilayah politik dan budaya kuno ini tidak sama dengan perbatasan negara Suriah modern. Sejarah Helenistik dan Romawi mencakup periode Seleukia, Antiokhia, Apamea, Dura-Europos, dan Palmyra. Provinsi Romawi Suriah berdiri pada 64 SM, sementara Palmyra kemudian membentuk kekaisaran yang berumur singkat pada abad ketiga M. Perdagangan, masyarakat multibahasa, dan jaringan kota yang berubah menghubungkan kawasan ini dengan dunia Mediterania dan Timur Dekat yang lebih luas. Sejarah Antik Akhir mencakup pemerintahan Bizantium, Kekristenan, biara, perkembangan kota, serta konflik antara Bizantium dan Kekaisaran Sasaniyah. Penaklukan Arab pada abad ketujuh membawa perubahan bahasa dan agama secara bertahap, bukan satu pemutusan sederhana. Suriah abad pertengahan mencakup Damaskus Umayyah sebagai ibu kota dari 661 hingga 750, disusul pemerintahan Abbasiyah dan pengaruh Hamdaniyah, Fatimiyah, Mirdasiyah, Seljuk, Zengiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk. Kawasan perbatasan Tentara Salib, kronik, dokumen wakaf, koin, bangunan, dan peninggalan arkeologis menyediakan jenis bukti yang berbeda. Penaklukan Utsmaniyah pada 1516 memperkenalkan struktur provinsi seperti eyalet, vilayet, dan sanjak. Damaskus menjadi pusat utama ziarah haji, Aleppo menjadi kota dagang utama, dan tokoh serta komunitas setempat berinteraksi dengan administrasi pajak dan militer. Reformasi Tanzimat pada 1839–1876, kekerasan di Damaskus pada 1860, misi, perdagangan, dan pengaruh Eropa membentuk abad ke-19. Perang Dunia Pertama dan Pemberontakan Arab mengakhiri pemerintahan Utsmaniyah pada 1918. Kesepakatan San Remo pada 1920 mendahului Mandat Prancis dari 1920 hingga 1946. Pada masa itu, entitas administratif terpisah mencakup Negara Aleppo dan Damaskus, Negara Alawi, serta Negara Jabal Druze. Pengalihan Alexandretta, yang juga disebut Sanjak Alexandretta, kepada Turki pada 1939 masih diperdebatkan dalam ingatan sejarah Suriah. Pemberontakan Suriah Raya pada 1925–1927 menghubungkan perlawanan setempat dengan perdebatan yang lebih luas tentang pemerintahan dan kedaulatan. Republik Suriah merdeka pada 1946. Kudeta terjadi pada 1949, Suriah bergabung dengan Republik Arab Bersatu pada 1958 dan keluar pada 1961, lalu Partai Ba'ath berkuasa pada 1963. Hafez al-Assad memerintah dari 1971 hingga 2000, disusul Bashar al-Assad dari 2000 sampai jatuhnya pemerintahannya pada 8 Desember 2024. Pemberontakan yang dimulai pada 2011 berkembang menjadi konflik bersenjata yang melibatkan pengungsian, intervensi asing, ISIS atau Daesh, pemerintahan yang dipimpin Kurdi, pasukan oposisi, dan wilayah yang dikuasai pemerintah. Para aktor dan pemerintahan ini menciptakan realitas teritorial yang berubah, yang perlu diberi tanggal dan dijelaskan secara tepat oleh sejarawan. Sejak 2025 hingga 2026, Suriah berada dalam masa transisi dan rekonstruksi. Keadilan transisional, dokumentasi orang hilang, persoalan konstitusi, pemilu, dan integrasi wilayah menjadi bidang sejarah utama, sementara tatanan politik masih belum stabil. Karena itu, klaim tentang lembaga atau perbatasan saat ini harus mencantumkan tanggal yang jelas. Direktorat Jenderal Purbakala dan Museum Suriah (DGAM), universitas, arsip, museum, sejarawan lokal, dan badan internasional seperti UNESCO, Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), serta Mekanisme Internasional yang Tidak Memihak dan Independen (IIIM) berkontribusi pada penelitian sejarah dan dokumentasi. Sumber mencakup prasasti, teks paku dan alfabetis, koin, arsitektur, register Utsmaniyah, catatan Mandat, surat kabar, sejarah lisan, dan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penerjemahan, asal-usul, propaganda, penanggalan, dan pelestarian dapat memengaruhi cara setiap sumber dinilai. Akses ke penelitian formal biasanya bergantung pada lembaga, proyek, izin situs, atau izin keamanan, dan akses sangat berbeda antarwilayah. Tidak ada tarif atau tenggat nasional tunggal untuk penelitian sejarah. Konflik merusak situs dan koleksi serta turut menyebabkan penjarahan, penggalian ilegal, dan hilangnya bukti. Situs Warisan Dunia UNESCO di Suriah meliputi Kota Kuno Damaskus, Kota Kuno Aleppo, Kota Kuno Bosra, Desa Kuno Suriah Utara, Crac des Chevaliers dan Qal'at Salah El-Din, serta Situs Palmyra; beberapa di antaranya terancam. Sejarah lisan dan ingatan komunitas tetap bernilai, meskipun bobot hukum atau pembuktiannya bergantung pada penggunaan tertentu. Ingatan masyarakat Suriah, warga setempat, kelompok agama, diaspora, dan pihak internasional dapat menafsirkan peristiwa yang sama secara berbeda.