Pengangguran di Kepulauan Solomon

Angka pengangguran resmi di Kepulauan Solomon perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Sensus 2019 mengukur penduduk usia kerja mulai usia 12 tahun dan mencatat 258,383 orang bekerja serta 22,127 orang menganggur dari angkatan kerja sebanyak 280,510 orang. Angka tersebut mencakup 11,934 laki-laki dan 10,193 perempuan yang menganggur, dengan 9,541 orang menganggur di wilayah perkotaan dan 12,586 di wilayah pedesaan. Tingkat tertinggi yang tercatat di antara provinsi adalah di Honiara, yakni 13.5%; Temotu mencatat 9.1%, sedangkan Choiseul perkotaan mencatat 18.67%. Pengangguran paling tinggi di antara orang berusia 15 hingga 19 tahun, yaitu 15.2%, diikuti 14.5% pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun dan 11.1% pada usia 15 hingga 34 tahun. Angka standar tidak sepenuhnya menunjukkan kebutuhan akan uang tunai atau pekerjaan formal. Orang yang bekerja mencakup pekerjaan berbayar dan tidak berbayar: 55.4% pekerjaan tidak berbayar dan 44.6% berbayar. Pertanian, kehutanan, dan perikanan mencakup 68.4% dari seluruh pekerjaan, dan 87% pekerjaan tersebut berada di pedesaan. Ukuran yang diperluas, yang juga menghitung orang yang siap bekerja tetapi tidak aktif mencari kerja, menghasilkan angka jauh lebih tinggi; penelitian mencatat 21.6% untuk Honiara dan menyebut tingkat provinsi setidaknya dua kali lipat. Angka resmi nasional terbaru yang teridentifikasi berasal dari Sensus 2019. ILOSTAT mengidentifikasi Survei Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga 2013 sebagai survei rumah tangga terbaru dalam datanya, dan Kantor Statistik Nasional telah merekomendasikan Survei Angkatan Kerja untuk memperoleh informasi pasar tenaga kerja yang lebih baik. Kementerian Perdagangan, Industri, Tenaga Kerja, dan Imigrasi, melalui Divisi Tenaga Kerja dan Komisaris Tenaga Kerja, menyediakan layanan penempatan kerja, mendorong pekerjaan bagi warga Kepulauan Solomon, mendukung lokalisasi dan perencanaan tenaga kerja, menyelenggarakan pelatihan dan pengujian keterampilan, serta menegakkan hukum ketenagakerjaan. Sumber publik yang ditinjau untuk Kepulauan Solomon tidak menunjukkan sistem pendaftaran pengangguran nasional atau tunjangan pengangguran yang dipublikasikan dengan persyaratan kelayakan, jumlah pembayaran, atau durasi yang jelas. Biaya penempatan kerja dan waktu layanan juga tidak dipublikasikan. Pekerja formal menyumbangkan 5% upah ke Dana Providen Nasional Kepulauan Solomon, yang dikenal sebagai SINPF, sementara pemberi kerja menyumbang 7.5%. Pekerja informal dapat menggunakan skema tabungan sukarela youSave, tetapi tabungan bukan pembayaran asuransi pengangguran berkelanjutan. Rancangan Kebijakan Ketenagakerjaan Nasional yang divalidasi melalui konsultasi pemangku kepentingan pada 2025 mencakup penciptaan lapangan kerja, informasi pasar kerja, dan perlindungan sosial, tetapi pengesahan akhirnya belum dipastikan. Diagnostik ILO, UNDP, dan UNICEF tahun 2026 masih menggambarkan landasan perlindungan sosial nasional sebagai isu pembangunan dan dialog kebijakan. Kehilangan pekerjaan akibat redundansi mengikuti aturan tersendiri dan berbeda dari masa umum tanpa pekerjaan. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Cap. 72, pekerja umumnya memerlukan setidaknya 26 minggu kerja terus-menerus untuk berhak atas redundansi menurut undang-undang. Perhitungan menggunakan faktor PE yang ditetapkan dikalikan seperdua puluh enam dari upah mingguan pokok, dengan batas maksimum 65 kali upah mingguan pokok. Pemberi kerja harus memberi tahu Komisaris Tenaga Kerja tentang redundansi yang direncanakan setidaknya 28 hari sebelum pemutusan. Klaim atau rujukan kepada Panel Sengketa Ketenagakerjaan umumnya tunduk pada jangka waktu dua tahun, dengan pengecualian yang dapat berlaku bagi pekerja kontrak waktu tertentu dan bukan warga negara. Divisi Tenaga Kerja dan Panel Sengketa Ketenagakerjaan dapat menangani pemecatan tidak adil, redundansi, sengketa upah, dan sengketa kontrak. Penarikan SINPF setelah pemecatan tidak adil memerlukan keputusan Panel yang menyatakan pemecatan itu tidak adil. Penarikan terkait redundansi memerlukan bukti redundansi dan tidak adanya pekerjaan berbayar selama tiga bulan, serta mencairkan tabungan pekerja yang telah terkumpul, bukan memberikan pembayaran asuransi berkelanjutan. Karena itu, kembali bekerja setelah menganggur dapat melibatkan penempatan kerja Divisi Tenaga Kerja, pengaduan ketenagakerjaan jika hak kerja dilanggar, serta penilaian atas aturan SINPF atau youSave yang berlaku.