Investasi di Somalia

Lingkungan investasi Somalia terfragmentasi dan tidak dibangun di sekitar satu sistem investasi ritel standar. Investasi langsung di perusahaan, partisipasi swasta, investasi bersama diaspora, sewa jangka panjang, dan proyek sektoral merupakan pilihan yang sudah ada atau relevan secara lokal. Saham dan obligasi tercatat masih berkembang, tetapi klaim tentang Bursa Efek Somalia (SSE) dan Penyimpanan Efek Sentral (CSD) perlu diperiksa berdasarkan otorisasi terkini, kedalaman pasar, biaya, pengaturan penyelesaian, dan perlindungan investor. Dompet uang seluler adalah akun pembayaran, bukan bukti penitipan efek. Kantor Promosi Investasi Somalia (SOMINVEST) memfasilitasi investasi dan menyediakan layanan pascainvestasi. Dewan Investasi Asing (FIB) meninjau permohonan investasi asing, sedangkan Kementerian Perdagangan dan Industri mendaftarkan perusahaan. Kementerian sektoral dan Negara Anggota Federal mungkin mensyaratkan lisensi tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Investasi Asing 2015, permohonan investasi asing yang lengkap dimaksudkan untuk memperoleh keputusan dalam 60 hari. Sertifikat persetujuan dapat memberikan waktu hingga 24 bulan untuk mentransfer aset yang disetujui, seperti mata uang yang dapat dikonversi, mesin, peralatan, bahan masukan, kekayaan intelektual terdaftar, biaya studi, atau laba yang diinvestasikan kembali. Investasi asing yang terdaftar menerima perlakuan setara dengan investasi domestik dan perlindungan dari pengambilalihan, kecuali tindakan untuk kepentingan umum dengan kompensasi yang segera, memadai, dan berdasarkan nilai pasar yang wajar. Laba terdaftar umumnya dapat ditransfer ke luar negeri dalam mata uang yang dapat dikonversi. Pengembalian modal terdaftar umumnya tersedia setelah lima tahun, walaupun FIB dapat memperpendek masa tersebut. Investasi besar mungkin memenuhi syarat untuk sewa jangka panjang hingga 99 tahun jika hukum yang berlaku mengizinkannya. Investor asing dapat mendaftarkan perusahaan lokal yang sepenuhnya dimiliki asing dan dapat menunjuk seorang direktur tunggal, tetapi investasi tetap memerlukan registrasi perusahaan, izin sektoral, serta kepatuhan terhadap aturan pajak, bea cukai, antipencucian uang, kenali nasabah, kepemilikan manfaat, dan valuta asing. Undang-Undang Investasi Asing mewajibkan sekurangnya 50% staf, kontraktor, dan konsultan merupakan warga negara Somalia yang bermukim di Somalia, dengan warga setempat digunakan jika tersedia; undang-undang itu juga mengharapkan transfer teknologi atau pengetahuan. Pertambangan, minyak bumi dan kegiatan ekstraktif lain, pembuatan atau penyimpanan militer, serta tenaga nuklir berada di luar proses Undang-Undang Investasi Asing biasa dan memerlukan aturan atau konsesi khusus. Uji tuntas yang lazim mencakup registri perusahaan dan pemilik manfaat, hak atas tanah atau sewa, konsesi, lisensi Negara Anggota Federal dan sektoral, keamanan dan logistik, arus kas dolar AS, paparan remitansi dan impor, akses perbankan dan bank koresponden, pajak dan bea cukai, kondisi iklim dan air, tata kelola mitra, serta kemungkinan pembeli atau proses pengalihan saat keluar. Investasi swasta mungkin menghadapi diskon valuasi dan keluar yang besar karena likuiditas dan data pasar publik yang andal terbatas. Keamanan dan kondisi politik, lemahnya penegakan kontrak atau hak milik, fragmentasi kelembagaan, kekeringan dan banjir, perubahan bantuan dan remitansi, reformasi mata uang, sanksi, dan keterbatasan perbankan koresponden dapat berdampak besar pada hasil investasi. SOMINVEST menerbitkan contoh biaya lisensi tahunan seperti USD 300 untuk impor atau ekspor, USD 500–1.000 untuk pabrik, USD 1.000–5.000 untuk konstruksi, USD 1.000–10.000 untuk pemasok energi, USD 2.000 untuk penyedia internet, dan USD 5.000 untuk perusahaan perikanan asing. Biaya sebenarnya, perpanjangan, biaya pendirian, pajak, dan biaya kota perlu dikonfirmasi kepada otoritas yang bertanggung jawab. Undang-Undang Investasi 2025 dilaporkan telah disahkan Parlemen, tetapi pemberlakuannya bergantung pada persetujuan presiden, publikasi dalam Lembaran Negara Resmi, dan aturan pelaksana; karena itu, rezim 2015 tetap menjadi dasar operasional sampai peralihan tersebut terverifikasi.