Bencana di Somalia

Kekeringan merupakan risiko bencana utama Somalia, sementara koridor Sungai Juba dan Shabelle berulang kali menghadapi banjir sungai dan banjir bandang. Shabelle Hilir, Shabelle Tengah, Juba Hilir, dan Hiran, termasuk Beletweyne, berulang kali terdampak. Siklon dan gelombang badai terutama penting di wilayah utara dan pesisir. Masa kering di suatu daerah tidak meniadakan kemungkinan gelombang banjir datang dari hulu. Pada 2026, kekeringan meningkatkan kerawanan pangan dan air. Untuk musim Deyr Oktober hingga Desember, probabilitas prakiraan kondisi El Niño melebihi 90 persen, dengan curah hujan yang mungkin mencapai hingga 90 persen di atas normal di daerah terdampak paling parah. Hal ini meningkatkan risiko banjir sungai dan banjir bandang di sepanjang sistem Juba dan Shabelle, sementara beberapa daerah tetap kekurangan air. Badan Penanggulangan Bencana Somalia, yang dikenal sebagai SoDMA, adalah otoritas pengelolaan bencana nasional yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 17/2016. Pusat Peringatan Dini Multi-Bahaya Nasional (NMHEWC) mendukung peringatan, sedangkan Pusat Operasi Darurat Nasional (NEOC) berfungsi sebagai pusat situasi dan data nasional. Kementerian federal, otoritas pengelolaan bencana Negara Anggota Federal, komisaris distrik, dan komunitas lokal semuanya memiliki peran, tetapi cakupan dan pelaksanaan berbeda di seluruh negeri. Badan negara bagian mungkin disebut DRMA atau DRMC, bergantung pada negara bagiannya. Peringatan menggunakan prakiraan curah hujan, pemantauan ketinggian sungai, pemodelan banjir, dan informasi iklim musiman dari sistem serta mitra seperti SWALIM, FSNAU, dan ICPAC. Otoritas dan mitra mungkin mengeluarkan peringatan melalui radio lokal, SMS, serta saluran resmi SoDMA atau pemerintah. Uji coba prakiraan berbasis dampak 2026 menggabungkan pemicu, tingkat risiko, peta, buletin, dan ringkasan berbahasa Somali untuk kekeringan dan banjir. Kesenjangan konektivitas membatasi akses di daerah terpencil. Di Beledweyne pada 2023, lebih dari 260.000 peringatan dilaporkan telah dikirim dan sekitar 90 persen penduduk yang berisiko dievakuasi; ini merupakan hasil lokal yang terdokumentasi, bukan jaminan nasional. Kesiapsiagaan mencakup memeriksa peta banjir dan paparan risiko, menentukan dataran lebih tinggi dan jalur evakuasi, memeriksa tanggul dan tepi sungai, melindungi sumur dan titik air, serta menyimpan perlengkapan penting. Perencanaan kekeringan dapat mencakup dukungan air, perlindungan ternak, dukungan benih, bantuan tunai, dan tindakan dini yang dipicu kondisi prakiraan. Badan pemerintah tingkat federal, negara bagian, dan distrik perlu mengoordinasikan langkah tersebut sebelum ancaman musiman utama; masa persiapan yang disarankan dapat melebihi tiga bulan. Peraturan Dana Pengelolaan Risiko Bencana Nasional yang diadopsi pada Februari 2026 menyediakan kerangka keuangan dan administratif untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggap bencana. Saat keadaan darurat terjadi, DRMA atau DRMC negara bagian dapat mengaktifkan prosedur standar dan struktur komando insiden, memberi tahu SoDMA, menilai situasi, menetapkan prioritas, mencatat penanggap dan sumber daya lokal, mengoordinasikan penyelamatan, serta menghubungkan operasi distrik dengan NEOC. Informasi resmi SoDMA mencantumkan 449 untuk Darurat Nasional dan 991 untuk Polisi Somalia. SoDMA juga menerbitkan nomor kontak +252 61 5444 400, tetapi informasi yang tersedia tidak memastikan adanya layanan darurat nasional 24 jam atau nomor pemadam kebakaran nasional. Biaya telepon dan ketersediaan jaringan belum terverifikasi secara seragam. Komisaris distrik bertanggung jawab memperingatkan komunitas terdampak dan mengarahkan pergerakan saat banjir atau siklon menuju tempat lebih aman atau lokasi bantuan yang ditentukan jika tersedia. Hindari air banjir dan aliran air yang tidak aman. Rute, kapasitas tempat berlindung, kondisi keamanan, pengaturan registrasi, perlindungan, air dan sanitasi, serta layanan kesehatan esensial berbeda menurut lokasi. Somalia tidak memiliki satu perintah evakuasi atau prosedur registrasi nasional yang terverifikasi. Bantuan darurat dikoordinasikan pemerintah dan mitra melalui Rencana Kebutuhan dan Tanggap Kemanusiaan 2026 (HNRP). Bantuan dapat mencakup air, makanan atau uang tunai, tempat berlindung dan barang rumah tangga, layanan air dan sanitasi, bantuan peternakan dan pertanian, transportasi, penyelamatan, serta pemulihan layanan esensial. Akses umumnya bergantung pada penilaian dampak dan kebutuhan, bukan hak hukum universal. Pengungsi, rumah tangga pedesaan dan penggembala, serta rumah tangga yang dikepalai perempuan atau merawat anak mungkin diprioritaskan, tetapi jarak, jalan rusak, ketidakamanan, komunikasi, dan pendanaan memengaruhi penyaluran. Dukungan kamp pengungsian direncanakan melalui kebijakan, tetapi bergantung pada kapasitas dan pembiayaan setempat. Kebijakan pengelolaan bencana Somalia mengikuti pendekatan berbasis hak dan menetapkan tanggung jawab peringatan, koordinasi, penyelamatan, evakuasi, dan tempat berlindung darurat kepada otoritas federal, negara bagian, dan distrik. Partisipasi masyarakat dan mengikuti peringatan tepercaya diharapkan, tetapi informasi yang tersedia tidak memverifikasi skema kompensasi nasional atau hukuman umum bagi orang yang tidak mengikuti peringatan. Pemulihan berlangsung setelah bantuan langsung. Setelah banjir Deyr 2023, lebih dari 2,5 juta orang terdampak, lebih dari 2 juta mengungsi, 188 kematian tercatat, dan kerusakan serta kerugian dilaporkan mencapai US$176 juta; kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi diperkirakan US$230 juta. Prioritas pemulihan mencakup mata pencaharian, perumahan, air dan sanitasi, jembatan, transportasi, serta pembangunan kembali yang tangguh. Infrastruktur pelindung utama mencakup tanggul, tepi sungai, kanal, bendungan, waduk, daerah tangkapan air, sumur, drainase, jalan, jembatan, dan sistem komunikasi. Pemeliharaan yang buruk dan kesenjangan infrastruktur meningkatkan paparan risiko. Rencana nasional menetapkan sasaran seperti mengurangi jumlah orang terdampak dan kerusakan sebesar 50 persen pada 2029, menerbitkan peringatan otomatis 48 jam sebelumnya, membentuk Pusat Komando Terpadu pada 2026, mendirikan pusat bencana di 80 persen wilayah dan distrik pada 2028, serta membentuk lima tim tanggap khusus pada 2027. Ini merupakan sasaran perencanaan, bukan jaminan cakupan nasional saat ini.