Agama di São Tomé dan Príncipe

São Tomé dan Príncipe memiliki kehidupan keagamaan yang beragam, meskipun agama Kristen dominan. Sensus 2024 menghitung 209,607 penduduk selama pengumpulan data pada November dan Desember 2024. Hasilnya mencatat Katolik 36.9%; Evangelis atau Assembleia de Deus 6.4%; Advent 5.7%; Nova Apostólica 2.4%; Reino Universal de Deus 1.8%; Igreja de Mana 1.6%; A vontade de Jeová 1.0%; Deus é Amor 0.7%; Copa do Mundo Messiânica 0.3%; Muslim atau Islâmico 0.2%; agama lain 2.6%; tanpa agama 9.6%; ateis 0.7%; tidak yakin 2.4%; tidak menjawab 0.9%; dan kategori tidak ditentukan sebesar 26.9%. Tingginya jumlah yang tidak menjawab berarti angka-angka ini menggambarkan praktik atau afiliasi agama yang dilaporkan dan tidak otomatis menunjukkan jumlah keanggotaan formal. Pola keagamaan berbeda menurut lokasi. Di Príncipe, 38.8% menyatakan Katolik dan 11.2% Advent. Cantagalo mencatat 43.4% Katolik, sementara Água-Grande mencatat 39.8% Katolik dan Mé-Zochi sekitar 36.9%. Perbedaan ini tidak membentuk otoritas agama kota yang terpisah; layanan keagamaan dan urusan hukum bergantung pada lembaga nasional, denominasi, atau jemaat setempat yang relevan. Gereja Katolik memiliki struktur nasional melalui Diocese of São Tomé and Príncipe, jaringan paroki dan gerejanya, Caritas Diocesana, dan Rádio Jubilar. João de Ceita Nazaré menjabat sebagai uskup sejak 2024. Adventist Mission melaporkan 32 gereja dan 8,806 anggota pada 30 Juni 2025; angka keanggotaan ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan persentase sensus. Komunitas Protestan lain mencakup Metodis, Evangelic Assembly of Christ, Universal Church of Christ, Universal Church of the Kingdom of God, dan Thokoist Church. Komunitas Muslim kecil memiliki masjid dan imam yang terdokumentasi. Beberapa laporan mengaitkan pertumbuhan komunitas itu dengan migrasi dari Nigeria, Kamerun, Lebanon, dan negara Afrika lainnya. Sebagian umat Kristen dan Muslim juga memadukan keyakinannya dengan unsur kepercayaan asli, tetapi tidak ada pengakuan negara terpisah atas agama asli yang terdokumentasi. Negara bersifat sekuler dan harus terpisah dari kelompok agama. Pasal 9 Konstitusi menetapkan pemisahan ini, sedangkan Pasal 27 melindungi hati nurani, agama, dan ibadah. Tidak seorang pun boleh dianiaya, kehilangan hak, atau ditolak pengecualian sipilnya semata-mata karena keyakinan atau praktik agama. Otoritas hanya dapat mengumpulkan informasi agama untuk statistik yang tidak mengidentifikasi individu, dan penolakan untuk menjawab pertanyaan agama tidak boleh menimbulkan kerugian. Kebebasan belajar, mengajar, berorganisasi, dan beribadah dilindungi; negara tidak boleh memaksakan pengajaran ideologis agama. Kelompok agama diperlakukan setara dalam kerangka hukum umum, meskipun Gereja Katolik memiliki kerangka bilateral tambahan. Kelompok agama yang mengajukan pengakuan hukum harus mengajukan permohonan kepada Ministry of Justice, Administration and Human Rights. Prosesnya mencakup pengajuan notarial dengan persetujuan kementerian, anggaran dasar, notulen atau laporan rapat yang dihadiri sedikitnya 500 perwakilan, dokumen identitas, daftar anggota pengurus, dan sertifikat yang memastikan nama yang diajukan unik. Biaya notaris yang terdokumentasi adalah 1,000 dobras. Pengumuman dalam lembaran resmi negara diwajibkan sebelum kelompok dapat beroperasi penuh. Laporan 2023 mencatat 33 kelompok terdaftar. Jumlah dan biaya terkini perlu diperiksa sebelum mengajukan permohonan. Tidak terdaftar dapat menimbulkan denda, dan kelompok asing dapat menghadapi pengusiran. Kelompok terdaftar memperoleh manfaat yang sama dengan organisasi nirlaba terdaftar, termasuk pembebasan pajak. Ibadah umumnya gratis menurut hukum, tetapi tidak ada subsidi nasional, biaya upacara standar, atau tarif pelayanan pastoral universal yang terdokumentasi. Perjanjian dengan Takhta Suci ditandatangani pada 2022, disetujui dan diratifikasi pada 2023, lalu berlaku setelah pertukaran ratifikasi pada 29 Januari 2024. Perjanjian ini memberikan kepribadian hukum sipil setelah pemberitahuan kepada badan Katolik tertentu seperti Konferensi Waligereja, keuskupan, paroki, misi, tempat ziarah, tarekat, sekolah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan. Perjanjian melindungi ibadah umum dan bebas, pengajaran agama, pelayanan rohani, dan kegiatan amal. Sekolah Katolik dapat beroperasi di semua tingkat; pengakuan gelar dan ijazah mengikuti ketentuan perjanjian. Pusat sosial, taman kanak-kanak, tempat penampungan, rumah sakit, dan klinik Katolik juga tercakup, termasuk pengecualian pajak tertentu. Ketentuan ini tidak menggantikan negara sekuler atau aturan perlakuan setara bagi kelompok agama lain. Pendidikan agama tidak termasuk kurikulum resmi sekolah negeri dalam data dasar 2023. Satu sekolah agama Katolik dan satu sekolah agama Advent Hari Ketujuh terdokumentasi, dengan pendidikan umum dan pelajaran agama wajib bagi siswa yang terdaftar di bawah pengawasan Ministério da Educação. Setelah Perjanjian dengan Takhta Suci berlaku, pengajaran agama Katolik di sekolah dasar dan menengah negeri dapat diberikan jika diminta oleh pihak yang berminat atau wali. Uskup mengizinkan materi dan guru, sedangkan negara menetapkan pengaturan perekrutan. Belum ada jalur nasional dengan rincian setara yang terdokumentasi untuk pengajaran agama oleh kelompok lain. Ibadah Kristen mencakup perayaan gereja, hari santo, dan prosesi. Advent Hari Ketujuh menetapkan Sabtu sebagai hari ibadah. Laporan 2023 menyebut kemungkinan hambatan akses ketika ujian rekrutmen negara dijadwalkan pada hari Sabtu, tetapi belum ada aturan akomodasi umum terkini yang terdokumentasi. Praktik Muslim ada secara lokal, tetapi belum ada infrastruktur Ramadan atau Idulfitri nasional yang andal maupun aturan hari libur umum yang ditetapkan. Portal pariwisata pemerintah mencantumkan 16 hari libur nasional pada 2025. Hari libur terkait agama mencakup Natal pada 25 Desember, Hari Semua Arwah atau Finados pada 2 November, Rabu Abu atau Quarta-feira de Cinzas yang secara lokal disebut Dia do Bocado, serta 21 Desember, Hari São Tomé, yang juga bertepatan dengan perayaan São Tomé. Di Príncipe, 15 Agustus adalah perayaan Santo Laurensius atau Santo António. Beberapa tanggal tersebut juga memiliki unsur budaya dan tradisional. Periksa pengumuman resmi tahunan karena tanggal dan aturan kerja dapat berubah. Pekerjaan pada hari libur ditangani melalui cuti berbayar, hari istirahat pengganti, atau upah yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku. Peristiwa penting kehidupan beragama biasanya diselenggarakan oleh denominasi terkait. Baptis, krisma, komuni, dan ritus pemakaman tidak dengan sendirinya menimbulkan akibat pencatatan sipil. Perkawinan kanonik Katolik dapat menimbulkan akibat sipil jika memenuhi persyaratan hukum São Tomé dan Príncipe dan dicatat dalam Catatan Sipil berdasarkan sertifikat gerejawi. Proses perkawinan sipil biasa ditangani melalui DGRN atau Conservatória do Registo Civil. Informasi daring pernah mencantumkan proses mendesak seharga 1,105 dobras dengan waktu tiga hari, tetapi tarif dan waktunya perlu dikonfirmasi. Untuk perkawinan agama non-Katolik, tidak ada padanan langsung nasional yang terdokumentasi; karena itu, pencatatan sipil tetap merupakan proses paling aman yang terdokumentasi untuk memperoleh akibat hukum. Biaya dan waktu upacara bergantung pada jemaat atau pemimpin agama. Dialog antarkelompok agama umumnya bersifat kelembagaan atau ad hoc. Pada 2023, konsultasi melibatkan kementerian, Keuskupan Katolik, pemimpin Advent, dan imam setempat. Universal Church of the Kingdom of God membuka stasiun radio yang dikelola gereja pada Agustus 2023 dengan partisipasi Majelis Nasional. Lebih dari 650 kaum muda mendaftar untuk mengikuti World Youth Day bersama umat Katolik pada 2023. Belum ada dewan antaragama nasional resmi permanen yang terdokumentasi, sehingga pertanyaan tentang kerja sama atau akomodasi sebaiknya disampaikan kepada kementerian, kelompok agama terdaftar, sekolah, atau lembaga terkait.