Utang di São Tomé dan Príncipe

Peminjam yang melewatkan pembayaran mungkin berada dalam keadaan mora, yang berarti keterlambatan atau tunggakan pembayaran. Langkah praktis pertama biasanya menghubungi kreditur secara langsung karena belum ada bukti sistem nasional standar untuk restrukturisasi utang konsumen atau penghapusan utang pribadi di São Tomé dan Príncipe. BCSTP menerima pengaduan mengenai lembaga keuangan, menyediakan informasi, meneruskan kasus, dan dapat membantu memediasi perselisihan. Ficha de Reclamação tersedia, tetapi biaya atau tenggat pengajuan yang mungkin berlaku perlu dipastikan kepada BCSTP. Bank dan lembaga keuangan mikro melaporkan informasi kredit bank ke Central de Riscos de Crédito (CRC), basis data BCSTP untuk eksposur kredit yang dilaporkan. Peminjam atau perwakilan yang berwenang dapat meminta informasi CRC miliknya kepada BCSTP dan mengajukan koreksi data yang tidak akurat melalui Direcção de Supervisão de Instituições Financeiras. Informasi kredit yang keliru atau belum terselesaikan dapat mempersulit pinjaman formal berikutnya, meskipun masa penyimpanan dan penghapusan yang berlaku belum terverifikasi. Utang pajak mengikuti prosedur berbeda. Administração Fiscal menangani utang kepada negara berdasarkan Código do Processo e Procedimento Tributário (CPPT). São Tomé dan Delegação dos Impostos do Príncipe menangani urusan berdasarkan wilayah. Untuk utang pajak yang pasti, telah dihitung, dan jatuh tempo, execução fiscal dapat dimulai berdasarkan sertifikat atau instrumen yang dapat dieksekusi. Otoritas dapat menggunakan penhora, yaitu penyitaan aset atau hak menurut hukum, dan CPPT menyediakan pilihan pembayaran dengan cicilan. Tenggat dan biaya setempat bergantung pada kasus dan sebaiknya dipastikan kepada kantor pajak terkait. Penegakan kredit swasta dapat melibatkan execução, penhora, atau hipoteca, tetapi prosedur terperinci dan perlindungan untuk pinjaman bank atau swasta belum sepenuhnya ditetapkan dalam sumber lokal yang tersedia. Hukum setempat menggunakan istilah insolvência dan falência, khususnya dalam konteks perusahaan dan ketenagakerjaan, tetapi belum ditemukan bukti yang dapat diandalkan mengenai prosedur kepailitan pribadi, penangguhan penegakan otomatis, atau pembebasan umum atas utang pribadi. Akses kredit masih sulit. Kredit formal untuk sektor swasta kurang dari 8% PDB dalam bukti yang diteliti, dibandingkan sekitar 24% sebelumnya, dan hanya 22.5% orang dewasa memiliki rekening. Kelompok 20% dengan kekayaan terendah melaporkan penggunaan kredit kurang dari 1% dalam 12 bulan sebelumnya. Konsultasi National Action Plan 2024 mengusulkan rasio layanan utang terhadap pendapatan maksimum, atau taxa de esforço, sebesar 40% pendapatan bulanan bersih untuk pinjaman baru; status hukum final dan daya ikatnya belum dikonfirmasi. Utang publik perlu dibedakan dari pinjaman rumah tangga. Pada 2024, utang publik dan utang yang dijamin publik dilaporkan sebesar 64.8% PDB, termasuk utang eksternal 34.4% PDB. Tunggakan eksternal pasca-HIPC sekitar 1.3% PDB, atau US$10.8 juta; tunggakan pemasok swasta sekitar US$36.6 juta; dan tunggakan EMAE kepada ENCO dilaporkan sekitar US$191 juta, atau 23.1% PDB. Uang muka Nigeria sebesar US$30 juta juga tercatat sebagai sengketa. Penilaian keberlanjutan utang IMF 2025 menggolongkan São Tomé dan Príncipe dalam keadaan kesulitan utang karena tunggakan eksternal yang belum terselesaikan, sekaligus memproyeksikan kapasitas pembayaran dengan asumsi reformasi dan konsolidasi fiskal. Negosiasi publik bilateral dengan Angola, Brasil, dan Guinea Khatulistiwa serta pengaturan kerja sama dengan pemasok menunjukkan bahwa restrukturisasi dinegosiasikan per kasus, bukan disediakan melalui satu sistem umum.