Agama di Sudan Selatan

Sudan Selatan tidak memiliki agama resmi negara dan secara formal memisahkan agama dari negara. Konstitusi Transisi mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan, beribadah dan berkumpul, tempat ibadah, pengajaran agama, publikasi dan bahan keagamaan, sumbangan sukarela, lembaga amal berbasis agama, serta pengangkatan atau pemilihan pemimpin agama. Konstitusi juga melindungi hari raya, upacara, dan hari istirahat keagamaan, serta melarang diskriminasi agama, termasuk selama keadaan darurat. Perkiraan tahun 2023 menyebut 60,5 persen penduduk beragama Kristen, 32,9 persen menganut agama masyarakat adat atau animisme, dan 6,2 persen beragama Islam. Angka tersebut merupakan perkiraan, bukan hasil sensus agama terkini; pengungsian, mobilitas komunitas penggembala, dan keterbatasan kapasitas statistik menimbulkan ketidakpastian. Komunitas Kristen mencakup gereja Katolik Roma, Episkopal, Presbiterian, Pentakosta, Sudan Interior, Presbiterian Injili, dan African Inland, serta komunitas yang lebih kecil seperti Ortodoks Eritrea, Ortodoks Ethiopia, Ortodoks Koptik, dan Ortodoks Yunani, Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, Advent Hari Ketujuh, dan Saksi-Saksi Yehuwa. Praktik kepercayaan masyarakat adat terdapat di seluruh negeri dan sering berlanjut bersama agama Kristen atau Islam. Praktik itu biasanya mengandalkan komunitas, ritual, dan akses melalui tetua, bukan struktur rohaniwan pusat atau pendaftaran nasional formal. Komunitas Muslim terdapat di seluruh negeri; Dewan Islam Sudan Selatan digunakan sebagai istilah payung lokal, tetapi jangkauan kelembagaannya saat ini belum diverifikasi secara independen. Kantor Presiden melalui Biro atau Direktorat Urusan Agama dan pemerintah negara bagian terlibat dalam urusan agama. Kementerian Pendidikan Umum dan Pengajaran serta Pusat Pengembangan Kurikulum Nasional mengawasi pendidikan agama formal. Dewan Gereja Sudan Selatan menjadi organisasi payung ekumenis bagi sepuluh gereja anggota atau asosiasi. Pelaksanaan di tingkat negara bagian tidak merata, dan akses ke ibadah serta layanan keagamaan dapat dibatasi oleh konflik, pengungsian, kondisi perjalanan, dan risiko keamanan lokal. Kelompok agama umumnya mendaftar kepada pemerintah negara bagian tempat mereka beroperasi. Dokumen yang lazim diminta mencakup konstitusi organisasi, pernyataan iman, doktrin, tujuan, kitab suci, dan daftar anggota pengurus. Sumber tahun 2023 menyebut biaya pendaftaran sebesar 3.500 pound Sudan Selatan, sekitar 3 dolar AS pada waktu itu, tetapi biaya dan prosedur saat ini belum dikonfirmasi secara independen. Organisasi berbasis agama yang melakukan advokasi, kegiatan kemanusiaan, atau pembangunan mungkin juga perlu mendaftar pada Komisi Bantuan dan Rehabilitasi. Organisasi internasional umumnya memerlukan pendaftaran sebelumnya di negara asal dan surat penugasan. Banyak organisasi berbasis agama beroperasi tanpa pendaftaran dalam praktik, sehingga persyaratan formal dan penegakan aktual tidak selalu selaras. Pusat Pengembangan Kurikulum Nasional mencantumkan Pendidikan Agama Kristen dari Primary 1 sampai Primary 8 serta katalog resmi Pendidikan Agama Kristen dari Senior 1 sampai Senior 4. Katalog yang ditinjau tidak menunjukkan jalur terpisah untuk Pendidikan Agama Islam. Temuan ini terbatas pada katalog yang diperiksa dan bukan bukti bahwa pengajaran Islam atau agama lain tidak ada di tempat lain. Pendidikan konfesional dan pendidikan masyarakat adat dapat berlangsung melalui pengaturan lokal atau lembaga di luar kurikulum nasional yang ditinjau. Natal, Paskah, Idulfitri, dan Iduladha rutin diperingati sebagai hari libur keagamaan publik, dengan tanggal yang bergantung pada kalender terkait. Surat edaran Kementerian Tenaga Kerja menentukan penutupan tempat kerja; misalnya, Idulfitri diperingati pada 30 Maret hingga 1 April 2025 dan Paskah pada 3 hingga 6 April 2026. Rincian ritual lokal, biaya partisipasi, dan pengaturan perkawinan, baptisan, pemberian nama, serta pemakaman biasanya ditangani rohaniwan, imam, komunitas agama, atau tetua. Sudan Selatan tidak memiliki satu prosedur agama nasional atau tarif pusat untuk peristiwa kehidupan tersebut; dampak hukum upacara agama dibandingkan pencatatan sipil belum terdokumentasi dengan memadai. Undang-Undang Hukum Pidana No. 9 Tahun 2008, pasal 203 sampai 205, menetapkan hukuman pidana atas perusakan atau penodaan yang disengaja terhadap tempat atau benda ibadah, gangguan terhadap pertemuan keagamaan, serta gangguan terhadap tempat pemakaman atau pemakaman. Hukuman maksimum dapat berupa tiga tahun penjara, denda, atau keduanya. Dalam praktik, pendudukan gereja yang terdokumentasi, penahanan seorang pendeta, tuduhan terhadap pemimpin agama, dan pembakaran gereja Advent Hari Ketujuh menunjukkan bahwa perlindungan tidak diterapkan secara konsisten. Kekerasan terhadap bangunan atau petugas agama sering terkait dengan konflik yang lebih luas dan kondisi keamanan etnis, sehingga tidak semestinya otomatis digolongkan semata-mata bermotif agama. Organisasi keagamaan juga mendukung penyediaan tempat tinggal, bantuan, dan pertolongan bagi pengungsi. Pemimpin Kristen dan Muslim terlibat dalam mediasi, rekonsiliasi, pembangunan perdamaian, akses kemanusiaan, dan upaya mengurangi ujaran kebencian. Dewan Gereja Sudan Selatan, inisiatif koordinasi Kristen-Muslim, dan komite lintas agama mendukung kegiatan ini, termasuk forum dan lokakarya di Greater Jonglei, Juba, Wau, dan Maridi. Kegiatan tersebut berkaitan dengan dialog dan mediasi antaragama; hubungan sosial yang lebih luas termasuk topik berbeda. Karena itu, ketersediaan praktik ibadah, pendidikan, pendaftaran, dan layanan agama bergantung pada negara bagian, lembaga, situasi keamanan, serta apakah praktiknya formal, lokal, atau berbasis komunitas.