Sejarah di Sudan Selatan

Bukti dari wilayah Sudan Selatan masa kini tidak merata, tetapi di beberapa kawasan mencakup rentang sekitar 3000 SM hingga 1500 M. Temuan arkeologis mendokumentasikan komunitas Zaman Batu Akhir dan Zaman Besi Awal, penggembalaan, pertanian, serta pengolahan besi. Sejarah kuno dan abad pertengahan menghubungkan koridor Nil dengan Nubia dan jaringan regional yang lebih luas. Sementara itu, sumber Mesir, Nubia, dan Arab kerap menggunakan nama dari luar dan hanya menggambarkan tempat-tempat tertentu. Catatan ini perlu dibandingkan dengan arkeologi dan bukti lokal, bukan diperlakukan sebagai satu kisah yang berkesinambungan. Sebelum pemerintahan kolonial, wilayah ini dihuni banyak masyarakat dan memiliki beragam sistem politik, termasuk komunitas Dinka atau Jieng, Nuer atau Naath, Shilluk atau Chollo, Bari, Anyuak atau Anuak, Azande atau Zande, Murle, Toposa, Acholi, dan Madi. Kerajaan kecil, sistem kerajaan, kelompok usia, struktur kekerabatan, dan ekonomi berbasis ternak membentuk kehidupan politik dan sosial dengan cara yang berbeda-beda. Kerajaan Shilluk mengembangkan sistem kerajaan terpusat di bawah Reth sejak sekitar abad ke-15. Tatanan politik Azande dan Anyuak juga memerintah wilayah yang luas. Kelompok-kelompok ini bukan satu bangsa politik yang seragam, dan istilah seperti suku atau Nilotic dapat menyamarkan perbedaan besar. Ekspansi Mesir-Ottoman, yang secara lokal dikenal sebagai Turkiyah, mencapai wilayah ini sejak 1820. Garnisun, perdagangan gading dan budak, kekerasan, serta pemindahan paksa mengganggu otoritas lokal dan jaringan perdagangan. Pemerintahan Mahdi menyusul pada 1885 dan membawa perubahan lebih lanjut. Dari 1899 hingga 1956, pemerintahan Anglo-Mesir menguasai wilayah Sudan yang lebih luas. Kebijakan Selatan dan pengaturan distrik tertutup pada 1920-an dan 1930-an memisahkan kebijakan administrasi, pendidikan, dan bahasa dari Sudan utara. Sekolah misi memperluas pendidikan formal yang terbatas, sementara bahasa Inggris dan Arab memperoleh kedudukan yang tidak setara. Kebijakan integrasi yang lebih erat berkembang setelah 1946–1948, tidak lama sebelum kemerdekaan Sudan pada 1 Januari 1956. Pemberontakan Torit pada 1955 membantu memicu perang saudara Sudan pertama, yang berlangsung hingga 1972. Perjanjian Addis Ababa membentuk Daerah Otonom Sudan Selatan, tetapi pemerintahan Nimeiri menghapus otonomi itu pada 1983 dan memberlakukan Syariah. Perang saudara kedua berlangsung dari 1983 hingga 2005 dan melibatkan Gerakan/Tentara Pembebasan Rakyat Sudan, pemerintah Sudan, serta aktor bersenjata lokal dan regional lainnya. Pengungsian, kelaparan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ekonomi perang berdampak pada masyarakat di seluruh wilayah. Perjanjian Perdamaian Komprehensif pada 9 Januari 2005 membentuk masa transisi enam tahun, Pemerintah Sudan Selatan, dan referendum penentuan nasib sendiri. Persoalan yang belum terselesaikan mencakup Abyei, perbatasan, minyak, dan kewarganegaraan jika terjadi pemisahan. Dalam referendum yang berlangsung dari 9 hingga 15 Januari 2011, 98,83% memilih pemisahan dan 1,17% memilih persatuan, dengan tingkat partisipasi yang dilaporkan sebesar 97,58%. Sudan Selatan merdeka pada 9 Juli 2011, bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 14 Juli sebagai negara anggota ke-193, dan bergabung dengan Uni Afrika pada Agustus 2011. Sejarah kontemporer negara ini mencakup perpecahan politik di dalam Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan pada 2013, kekerasan di Juba pada Desember 2013, pertempuran yang kembali terjadi pada 2016, perjanjian damai 2015 dan 2018, serta pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional Transisi yang Direvitalisasi pada 2020. Sebuah peta jalan memperpanjang masa transisi hingga Februari 2025, dan keputusan berikutnya pada 13 September 2024 memperpanjangnya hingga Februari 2027. Per 12 September 2026, pemilihan umum dijadwalkan pada Desember 2026, sementara persoalan konstitusi, keamanan, pendanaan, dan konsensus politik masih belum terselesaikan. Kekerasan lokal dan ketegangan regional tetap menjadi bagian dari catatan sejarah; perkembangan selanjutnya tidak dapat dipastikan. Sejarah Sudan Selatan tersimpan dalam sejarah lisan, ingatan genealogis, catatan gereja dan misi, arsip kolonial, catatan pemerintah, dokumen perjanjian damai, arkeologi, peta, serta kesaksian penyintas atau masyarakat. Sejarah lisan berarti kisah yang diingat dan diwariskan dalam masyarakat; sejarah lisan dapat menyimpan pengalaman yang tidak terdapat dalam arsip resmi, tetapi isinya dapat berbeda menurut generasi, kelompok, bahasa, dan konteks politik. Arsip Nasional Sudan Selatan, Kementerian Kebudayaan, Museum dan Warisan Nasional, museum, universitas, gereja, para tetua lokal, dan koleksi internasional semuanya berkontribusi pada penelitian, meskipun akses dan digitalisasi belum merata. Arsip Nasional bermula pada 1970-an, menerima sekitar 5.000 berkas provinsi yang dipindahkan ke Juba pada 1981–1983, mengalami kehilangan selama perang 1983–2005, dan menjalani penyelamatan, katalogisasi, serta digitalisasi setelah 2005 bersama UNESCO, UNOPS, Rift Valley Institute, dan British Institute in Eastern Africa. Koleksinya mencakup hampir satu abad, tetapi tidak lengkap. Penafsiran sejarah tidak seragam di seluruh Sudan Selatan. Narasi kemerdekaan dan pembebasan berdampingan dengan ingatan para veteran Gerakan/Tentara Pembebasan Rakyat Sudan, martir dan korban, perspektif masyarakat Dinka, Nuer, Shilluk, Azande, Bari, Anyuak, dan kelompok lain, serta penafsiran yang dibentuk oleh warisan Sudan dan kolonial. Pelabelan etnis, penggunaan sejarah untuk kepentingan politik, penerjemahan, perubahan nama tempat, dan arsip yang tidak lengkap dapat mengubah cara peristiwa dipahami. Sepuluh negara bagian dan wilayah administratif saat ini tidak boleh diproyeksikan ke masa lalu. Greater Equatoria, Greater Bahr el Ghazal, Greater Upper Nile, Sudd, Nil Putih, wilayah perbatasan, dan Abyei memiliki lintasan sejarah yang berbeda. Abyei harus diperlakukan sebagai wilayah yang dipersengketakan dan saling terhubung, bukan otomatis sebagai wilayah Sudan Selatan semata.