Sekolah di Sudan Selatan

Pendidikan prasekolah biasanya melayani anak usia 3 sampai 5 tahun melalui dua tahun yang sering disebut Baby Class, Middle Class, dan Top Class. Menyelesaikan pendidikan prasekolah tidak diwajibkan untuk masuk Primary 1. Sekolah dasar berlangsung dari P1 hingga P8 dan biasanya melayani usia 6 sampai 13 tahun. Ujian dan Sertifikat Tamat Primary 8 menjadi dasar yang umum untuk masuk sekolah menengah. Sekolah menengah berlangsung dari S1 hingga S4, umumnya untuk usia 14 sampai 17 tahun, dan berakhir dengan Ujian Sertifikat Sekolah Menengah Sudan Selatan Terpadu. Pendidikan menengah formal mencakup sekolah akademik dan pusat pendidikan serta pelatihan teknis dan kejuruan; pendidikan tinggi baru dimulai setelah sekolah menengah. Sistem Pendidikan Alternatif mencakup Program Pembelajaran Akselerasi yang memadatkan pendidikan dasar delapan tahun menjadi empat tahun bagi banyak peserta didik usia 12 sampai 18 tahun, Sekolah Putri Berbasis Komunitas yang menyediakan program dasar empat tahun dalam tiga tahun bagi anak perempuan usia 8 sampai 12 tahun, dan Program Pendidikan Penggembala Bergerak. Program ini mendukung peserta didik yang terlalu tua untuk kelasnya dan sebagian mantan kombatan; biaya sekolah dan bahan belajar gratis, meskipun seragam umumnya tidak diwajibkan. Literasi Dasar atau Fungsional untuk Orang Dewasa termasuk dalam bidang terkait sekolah ini hanya jika mendukung akses atau transisi usia sekolah. Sekolah dapat berupa sekolah pemerintah, komunitas, swasta, berbasis agama, atau didukung LSM. Pada 2023, dari 7.737 sekolah yang didata, 3.881 adalah sekolah pemerintah, 1.108 sekolah komunitas, 686 swasta, 717 berbasis agama, dan 46 sekolah LSM. Jumlah yang didata mencakup pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan Sistem Pendidikan Alternatif; 1.281 sekolah tidak beroperasi. Di antara sekolah dasar dan menengah yang beroperasi, 98% menerima murid perempuan dan laki-laki, tetapi sekitar 20% berbagi tempat dengan sekolah lain dan sering kali harus menggunakan giliran belajar. Kementerian Pendidikan Umum dan Pengajaran, yang dikenal sebagai MoGEI, menetapkan standar nasional, kurikulum, kebijakan guru, aturan penilaian, dan inspeksi. Kementerian Pendidikan negara bagian mengelola pendidikan di negara bagian masing-masing, sedangkan Departemen Pendidikan Kabupaten, Pengawas Payam, dan Inspektur Kabupaten mendukung pelaksanaan dan pemantauan. Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah mengelola kegiatan harian sekolah; Komite Pengelolaan Sekolah, Asosiasi Orang Tua-Guru, dan Dewan Gubernur turut berkontribusi pada tata kelola sekolah. Pusat Pengembangan Kurikulum Nasional mengembangkan dan meninjau kurikulum, sedangkan Dewan Ujian Nasional mengoordinasikan ujian nasional. Kurikulum nasional berbasis kompetensi dan mencakup perdamaian, identitas nasional, budaya, dan kewargaan. Sekolah dapat mengajar dalam bahasa Inggris bersama bahasa nasional atau hanya dalam bahasa Inggris. Bahasa lokal mencakup Dinka, Nuer, Bari, Zande, Acholi, dan Arab, serta bahasa lainnya. Buku teks masih langka. Rasio murid terhadap buku teks pada pendidikan dasar tahun 2021 sekitar 8 banding 1 untuk Bahasa Inggris dan Matematika serta 9 banding 1 untuk Sains dan Ilmu Sosial, dibandingkan standar 1 banding 1. Penilaian berbasis sekolah berlangsung berdampingan dengan ujian nasional P8 dan S4. Pendidikan dasar secara hukum gratis, dan sasaran kebijakan 2017–2027 juga menetapkan pendidikan menengah sebagai gratis dan wajib. Dalam praktik, biaya dan pungutan tidak langsung, seragam, perlengkapan, dan pengeluaran lain tetap menjadi hambatan. Pada 2023, biaya tersebut dikaitkan dengan 21% kasus putus sekolah dasar yang dilaporkan dan 24% kasus putus sekolah menengah. Program pemberian makanan sekolah berjalan di 21% sekolah yang beroperasi; LSM dan organisasi lain menyediakan 76% dukungan tersebut. Sekitar sepertiga sekolah tidak memiliki air, dan hanya 4% memiliki perpustakaan. Akses sekolah sangat berbeda menurut lokasi dan keadaan. Konflik, banjir, pengungsian, kemiskinan, perjalanan jauh, perkawinan anak, kehamilan, dan mobilitas penggembala dapat mengganggu kehadiran. Pada 2023, penutupan sekolah terutama dikaitkan dengan kekurangan guru, konflik, dan banjir. Bukti yang tersedia belum menunjukkan skema transportasi sekolah nasional atau prosedur terpusat untuk memilih sekolah berdasarkan wilayah tangkapan. Pendidikan inklusif mengikuti kebijakan pengarusutamaan, bukan jenjang sekolah khusus nasional yang terpisah. Pada 2023, 51% sekolah dasar dan menengah yang beroperasi melaporkan menerima peserta didik penyandang disabilitas, tetapi hanya 42% memiliki fasilitas ramah disabilitas. Dukungan psikososial, bahan belajar, dan bantuan khusus juga dapat mendukung anak perempuan, peserta didik yang mengungsi, pengungsi, komunitas penggembala, dan peserta didik penyandang disabilitas.