Sudan tidak memiliki komisi kebebasan beragama nasional yang terdokumentasi saat ini dan beroperasi secara konsisten di seluruh negeri. Juba Peace Agreement mengusulkan National Commission for Religious Freedom, tetapi laporan 2023 menyatakan bahwa komisi tersebut belum dibentuk. Council for Religious Coexistence secara historis mencakup 46 anggota Muslim dan Kristen dengan perwakilan seimbang. Sudan Inter-Religious Council digambarkan sebagai jaringan masyarakat sipil dengan sekitar 60 anggota, meskipun status dan fungsinya selama perang tidak jelas. Koordinasi Kementerian dan Kehakiman pada 2025 membahas awqaf, undang-undang Haji dan Umrah, wacana keagamaan, serta masyarakat yang toleran. Kontribusi, pemimpin, publikasi, ibadah, dan hari raya keagamaan umumnya dilindungi dalam kerangka konstitusi, tetapi pendaftaran formal, aturan keamanan lokal, serta kewenangan yang terfragmentasi dapat mengubah penerapan hak tersebut dalam praktik.
Agama di Sudan
Penduduk Sudan mayoritas beragama Islam, dengan komunitas Sunni dan Sufi yang besar serta komunitas Kristen, penganut agama pribumi, Syiah, Yahudi, dan Baha’i yang lebih kecil. Perkiraan Pew 2020 menyebut sekitar 91% penduduk Muslim, 5,4% Kristen, dan 2,8% penganut agama pribumi, meskipun belum ada hasil sensus terkini yang mengonfirmasi afiliasi agama. Kehidupan beragama mencakup ibadah, puasa, zikir Sufi, liturgi gereja, pendidikan agama, hari raya, ziarah, dan prosedur hukum keluarga, sementara konflik, pengungsian, dan kondisi keamanan lokal sangat memengaruhi akses.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.

