Hubungan romantis di Sudan

Tidak ada satu model hubungan romantis yang berlaku bagi semua orang di Sudan. Orang dapat berkenalan melalui kerabat, jaringan komunitas, pendidikan, pekerjaan, atau kontak sosial lain, tetapi pola kencan bergaya Barat tidak diterima secara luas di seluruh negeri. Kemitraan formal terfragmentasi: jalur yang paling diakui adalah perkawinan, yang dikenal sebagai زواج atau Zawaj, sedangkan kencan dan konseling hubungan tidak memiliki sistem pendaftaran atau konsultasi formal nasional. Praktiknya berbeda antara komunitas Muslim dan non-Muslim, daerah perkotaan dan pedesaan, kelompok etnis, sistem adat, wilayah yang dikendalikan pemerintah atau kelompok bersenjata, serta keadaan penduduk, pengungsi internal, dan pengungsi lintas negara. Bagi perkawinan Muslim, Personal Status Law 1991 menyediakan kerangka formal utama. Pasangan menyampaikan ijab dan qabul, yaitu tawaran dan penerimaan perkawinan, dan perkawinan memerlukan persetujuan sukarela. Seorang wali, atau wali nikah, dilibatkan, saksi diwajibkan, dan mahr menjadi hak perempuan serta dapat dibayar langsung atau ditangguhkan. Perkawinan sebaiknya didokumentasikan, dan sertifikat perkawinan mendukung klaim warisan serta klaim hukum lainnya. Wali dapat mengajukan keberatan jika calon pasangan dianggap tidak sepadan, meskipun hakim dapat turun tangan jika wali menolak tanpa alasan yang sah. Berdasarkan kerangka hukum yang dilaporkan, laki-laki Muslim dapat memiliki hingga empat istri. Perkawinan non-Muslim dapat mengikuti Personal Status Law for non-Muslims 1901, aturan gereja, persyaratan agama lainnya, atau praktik adat lokal; tidak ada satu aturan kemitraan nasional bagi semua komunitas. Usia minimum perkawinan tidak diatur oleh satu ketentuan nasional yang diterapkan secara konsisten. Laporan UNICEF menyebut pengecualian yang memungkinkan perkawinan sejak usia 10 tahun jika kematangan dianggap terpenuhi, sedangkan Child Act dan upaya reformasi mendukung usia 18 tahun. Penafsiran dan penegakan lokal dapat bertentangan, sehingga aturan yang berlaku perlu diperiksa kepada otoritas lokal yang kompeten atau layanan hukum. Perkawinan anak tetap sangat relevan: dalam data dasar 2014 yang dikutip, 34,2% perempuan berusia 20 hingga 24 tahun dilaporkan menikah atau memasuki ikatan sebelum usia 18 tahun. Profil UNICEF yang menggunakan data 2016–17 menyebut pencatatan gratis, tetapi akses, waktu pemrosesan, dan cakupan saat ini tidak pasti karena konflik. Biaya pengadilan, transportasi, dokumen, dan keamanan berbeda menurut lokasi. Hubungan seksual sebelum menikah dan di luar perkawinan sangat distigmatisasi. Panduan perjalanan terkini menyebut hubungan di luar perkawinan dan hidup bersama antara orang berlainan jenis yang tidak memiliki hubungan keluarga sebagai tindakan ilegal. Hubungan seksual sesama jenis dikriminalisasi berdasarkan Pasal 148 dan 151 Penal Code 1991, dan riset yang tersedia tidak menemukan pengakuan hukum bagi kemitraan sesama jenis. Stigma, pengucilan, dan kekerasan dapat membuat pengungkapan atau pencarian bantuan berbahaya. Komunikasi pribadi dan keintiman juga dipengaruhi pemantauan keluarga atau komunitas, kondisi keamanan, dan risiko privasi digital. Hubungan yang melibatkan perkawinan dapat mencakup tanggung jawab rumah tangga dan dukungan bersama, harapan kesetiaan, serta keterlibatan keluarga atau komunitas yang kuat. Pasangan yang belum menikah tidak memperoleh jalur pendaftaran nasional umum yang setara dengan perkawinan. Jika perkawinan berakhir, proses yang tersedia bergantung pada sistem agama dan hukum yang berlaku. Pembubaran perkawinan Muslim dapat melibatkan talaq, faskh, atau khulʿ, dengan proses pengadilan dan dokumentasi melalui badan kehakiman terkait. Masa tunggu ʿidda, nafkah, pembayaran menyusui, dan hak asuh dapat menjadi persoalan setelah perpisahan. Perempuan dapat menghadapi hambatan struktural dalam perkara perceraian, hak asuh, dan perwalian. Perkawinan yang tidak terdaftar menimbulkan risiko lebih besar saat membuktikan hubungan, memperoleh hak atas harta atau nafkah, dan menjalani perpisahan formal. Keselamatan memerlukan perhatian tersendiri. Data dasar 2018 yang dikutip mencatat kekerasan pasangan intim terhadap 16,7% perempuan berusia 15 hingga 49 tahun dalam 12 bulan sebelumnya; angka ini bersifat historis dan tidak mengukur kondisi masa perang saat ini. Risiko terkait konflik mencakup pemerkosaan, kekerasan seksual terkait konflik, penculikan, perkawinan paksa atau perkawinan anak, serta eksploitasi seksual. Badan kemanusiaan memperkirakan kekerasan berbasis gender memengaruhi 6,7 juta orang pada 2024, dengan proyeksi 12,1 juta pada 2025 dan 12,4 juta orang membutuhkan layanan pada 2026. Ketakutan, rasa malu, kekhawatiran akan kerahasiaan, fasilitas yang hancur, pengungsian, dan konektivitas lemah dapat menghalangi akses bantuan. UNFPA, UNICEF, UNHCR, WHO, dan mitra lokal mungkin menyediakan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan, klinik keliling, layanan kesehatan seksual dan reproduksi, kontrasepsi, perawatan klinis setelah pemerkosaan, dukungan kesehatan mental dan psikososial, bantuan hukum, paket martabat, dan rujukan rahasia. Ketersediaannya bergantung pada negara bagian, situasi keamanan, dan kapasitas penyedia saat ini; tidak ada jaminan layanan nasional. Orang yang menghadapi bahaya langsung sebaiknya menggunakan jalur perlindungan, kesehatan, atau kemanusiaan lokal yang paling aman dan menghindari penyampaian informasi sensitif melalui perangkat yang tidak aman.