Hukum Ketenagakerjaan di Sudan

Kerangka utamanya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan 1997, didukung Undang-Undang Serikat Pekerja 2010, Undang-Undang Asuransi Sosial dan Pensiun 2016, Undang-Undang Kompensasi Cedera Kerja 1981, Undang-Undang Upah Minimum Standar 1974, serta perlindungan kesetaraan dan ketenagakerjaan dalam konstitusi. Pekerja umumnya berarti orang berusia setidaknya 16 tahun yang bekerja di bawah pengawasan pemberi kerja untuk mendapatkan upah. Kontrak kerja dapat dibuat tertulis, lisan, atau disimpulkan dari perilaku para pihak. Kontrak lebih dari tiga bulan sebaiknya dibuat dalam tiga salinan, ditandatangani atau diberi tanda oleh kedua pihak, dengan satu salinan untuk masing-masing pihak dan satu untuk Komisaris. Kontrak harus mengidentifikasi pemberi kerja dan perusahaan, tempat kerja, identitas, usia, dan kualifikasi pekerja, tugas, tanggal mulai, lokasi kerja, upah, cara pembayaran, dan jangka waktu pemberitahuan. Masa percobaan tidak boleh lebih dari tiga bulan. Kontrak berjangka umumnya dapat berlangsung hingga dua tahun dan diperpanjang satu kali dalam perusahaan yang sama; pekerjaan yang berlanjut setelah itu dapat menjadi kontrak tanpa batas waktu. Jika kontrak tertulis tidak ada, para pihak dapat membuktikan ketentuannya dengan bukti lain. Pekerja sebaiknya menerima tanda terima untuk dokumen yang diserahkan kepada pemberi kerja, dan pemberi kerja tidak dapat membuat pengganti klaim yang dapat ditegakkan di pengadilan atas biaya perekrutannya sendiri kepada pekerja. Upah mencakup gaji pokok dan remunerasi lain seperti makanan, bahan bakar, tempat tinggal, lembur, dan bonus. Iuran asuransi sosial, pensiun, dan jiwa, tunjangan perjalanan, hadiah, serta biaya khusus diperlakukan secara terpisah menurut aturan upah. Pembayaran dapat dilakukan harian, mingguan, dua mingguan, atau bulanan sesuai kesepakatan. Pembayaran terlambat biasanya harus dibereskan dalam tiga hari setelah jatuh tempo, dan penyelesaian akhir harus dibayarkan dalam satu minggu setelah pekerjaan berakhir. Pemotongan harus memiliki dasar hukum atau kesepakatan tertulis, dan pemberi kerja sebaiknya memberikan pernyataan pemotongan jika diminta. Pinjaman pemberi kerja umumnya tanpa bunga, dengan pemotongan berkala dibatasi 15% dari gaji pokok. Kerangka hukum mengatur upah minimum standar, tetapi jumlah yang berlaku saat ini perlu dikonfirmasi kepada otoritas Sudan yang berwenang sebelum mengandalkan angka tertentu. Waktu kerja normal umumnya 48 jam per minggu atau delapan jam per hari, dengan jeda berbayar sekurangnya 30 menit. Selama Ramadan, pekerja yang berpuasa dan ibu menyusui sampai dua tahun setelah kelahiran mendapat pengurangan satu jam kerja berbayar per hari. Lembur biasanya bergantung pada kesepakatan; lembur darurat dapat mencapai empat jam per hari dan 12 jam per minggu. Lembur umumnya dibayar 1,5 kali gaji pokok pada hari biasa dan dua kali gaji pokok pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. Perempuan dalam masa perlindungan hanya boleh bekerja lembur secara sukarela. Setelah satu tahun masa kerja berkelanjutan, cuti tahunan dibayar. Jangka waktu yang disebutkan adalah 20 hari setelah masa kerja satu sampai tiga tahun, 25 hari setelah delapan hingga kurang dari 15 tahun, dan 30 hari setelah setidaknya 15 tahun. Rumusan undang-undang tidak jelas untuk masa kerja tiga hingga kurang dari delapan tahun, sehingga rentang itu perlu dikonfirmasi untuk kasus tertentu. Cuti yang belum digunakan dapat dibayar secara proporsional ketika pekerjaan berakhir. Dengan persetujuan pemberi kerja, cuti dapat ditunda hingga satu tahun. Setelah masa kerja tiga bulan, hari libur resmi dibayar. Cuti perjalanan tahunan dibayar hingga sepuluh hari. Cuti melahirkan berlangsung delapan minggu dengan upah penuh setelah masa kerja yang diwajibkan, biasanya empat minggu sebelum dan empat minggu sesudah kelahiran atau, dengan pengaturan yang diwajibkan, dua minggu sebelum dan enam minggu sesudah kelahiran. Pemutusan selama kehamilan atau cuti melahirkan dilarang menurut perlindungan yang disebutkan. Cuti sakit dengan sertifikat setelah masa kerja tiga bulan dapat memberikan tiga bulan dengan upah penuh, tiga bulan setengah upah, dan tiga bulan seperempat upah dalam periode 12 bulan, lalu cuti tanpa upah sampai peninjauan oleh Komisi Medis. Kerangka hukum mengakui upah setara untuk pekerjaan setara dan perlindungan kesetaraan, tetapi juga membatasi kerja malam perempuan dari pukul 22.00 hingga 06.00 serta pekerjaan yang berbahaya, berat, atau merugikan kesehatan, dengan pengecualian profesi dan kementerian tertentu. Kerja paksa dilarang berdasarkan komitmen konstitusional dan internasional. Aturan usia dalam undang-undang yang lebih lama melarang pekerjaan anak di bawah 12 tahun kecuali dalam situasi pelatihan atau keluarga terbatas, memungkinkan kementerian membatasi pekerjaan di bawah usia 15 tahun, serta melarang pekerjaan berbahaya atau malam bagi orang di bawah 16 tahun. Sudan telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 yang menetapkan usia kerja minimum 14 tahun, sehingga kasus terkait usia perlu diperiksa berdasarkan aturan terkini yang berlaku, bukan hanya terjemahan lama yang terpisah. Pabrik dan tempat kerja industri harus mematuhi persyaratan pendaftaran dan keselamatan. Inspektur keselamatan dapat memasuki tempat kerja, meninjau dokumen, dan mengambil sampel. Petugas keselamatan industri diwajibkan paruh waktu di tempat kerja dengan 30 hingga 150 pekerja dan penuh waktu jika jumlahnya lebih dari 150. Komite keselamatan diwajibkan pada tempat kerja dengan 500 pekerja dan mencakup dua wakil serikat pekerja. Pemberi kerja sebaiknya memberi tahu pekerja tentang bahaya, menyediakan tindakan pencegahan dan alat pelindung, serta mengatur pelatihan dan pengawasan. Kematian, kebakaran, ledakan, kecelakaan serius, dan cedera yang menyebabkan ketidakmampuan setidaknya satu hari harus dilaporkan pada hari yang sama. Komisaris dapat menghentikan pabrik atau operasi yang tidak aman. Cedera kerja dan penyakit akibat kerja diatur oleh Undang-Undang Kompensasi Cedera Kerja dan asuransi sosial. Dana Pensiun dan Asuransi Sosial Nasional mengelola cakupan wajib sektor swasta, termasuk pekerja asing, apabila pemberi kerja memiliki setidaknya satu pekerja. Misi diplomatik dikecualikan. Pemberi kerja dan pekerja mendaftar ke Dana, dan tingkat iuran yang disebutkan adalah 25% dari upah penilaian: 17% dari pemberi kerja dan 8% dari pekerja yang diasuransikan. Upah penilaian mencakup gaji pokok, tunjangan biaya hidup, tempat tinggal, transportasi, dan tunjangan tetap. Cakupan meliputi cedera kerja dan penyakit akibat kerja, usia lanjut, disabilitas kesehatan, dan kematian, meskipun akses setempat dan waktu pemrosesan berbeda menurut wilayah. Serikat pekerja dan federasi dimaksudkan bersifat sukarela, demokratis, independen, dan permanen. Pendaftaran memberikan badan hukum kepada serikat. Panitera Umum Organisasi Tenaga Kerja menerima komite awal dan anggaran dasar; anggaran dasar umumnya diserahkan dalam dua bulan, kegiatan sementara dapat dimulai setelah tanda terima penyerahan, dan keputusan pendaftaran seharusnya diberikan dalam satu bulan. Banding terhadap Panitera dapat diajukan ke Mahkamah Agung dalam 30 hari. Pemberitahuan Kementerian Kehakiman tertanggal 11 Agustus 2025 menyatakan bahwa Dekret Konstitusional 4/2025 mencabut pembekuan yang diberlakukan pada Januari 2023 sehingga serikat dapat melanjutkan kegiatan. Informasi Kementerian 2026 menyebut Panitera aktif, tetapi akses dan independensi serikat masih tidak merata akibat konflik dan kendali regional. Kerangka tersebut umumnya membatasi satu serikat per perusahaan dan tidak mengizinkan serikat kategori. Pemberi kerja tidak boleh mencampuri kegiatan serikat atau menghukum pekerja atas kegiatan serikat yang sah. Permintaan tertulis dapat mengizinkan pemotongan iuran serikat, dan cuti serikat berbayar dibatasi oleh jangka waktu undang-undang. Perselisihan bersama umumnya bergerak dari negosiasi ke mediasi dan, jika perlu, arbitrase. Negosiasi sebaiknya dimulai dalam dua minggu setelah perselisihan timbul dan selesai dalam tiga minggu setelah dimulai, dengan kemungkinan perpanjangan dua minggu berdasarkan kesepakatan. Permohonan mediasi menyebut pihak, alamat, pokok perkara, dan negosiator; masing-masing pihak dapat memiliki hingga tiga wakil, dan otoritas berwenang dapat memerlukan hingga tiga minggu. Jika mediasi gagal, Tribunal Arbitrase mendengar perkara, biasanya dalam satu minggu setelah pelimpahan, dan mengeluarkan putusan dalam empat minggu, dengan kemungkinan tambahan empat minggu. Putusan bersifat final dan mengikat menurut prosedur Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disebutkan. Penghentian kerja sebagian atau seluruhnya, atau penutupan oleh pemberi kerja, dilarang sebelum tahap negosiasi dan mediasi yang diwajibkan serta selama mediasi atau arbitrase berjalan. Perkara pekerja dan serikat umumnya bebas biaya hukum berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, meskipun pengadilan dapat menetapkan biaya setelah perkara gagal. Klaim pesangon umumnya memiliki masa kedaluwarsa lima tahun, sedangkan klaim upah dan hak lain umumnya satu tahun. Pemutusan dapat terjadi melalui pemberitahuan untuk alasan seperti ketidakmampuan yang disahkan Komisi Medis, berakhirnya kontrak, kehancuran total, mencapai usia 60 tahun, pemutusan selama masa percobaan, kesepakatan tertulis bersama, likuidasi, pengunduran diri, atau kematian. Jangka waktu pemberitahuan bergantung pada siklus pembayaran, masa kerja, dan keadaan: pekerja bergaji bulanan umumnya mendapat satu bulan, sedangkan pekerja mingguan dan harian mendapat masa mulai akhir hari hingga satu bulan. Pemberitahuan terkait usia pensiun adalah enam bulan. Ketiadaan pemberitahuan biasanya menimbulkan klaim upah untuk masa pemberitahuan tersebut. Pelanggaran berulang memerlukan sanksi disipliner maksimum yang tersedia, surat alasan, dan pembayaran hak yang terutang; pelanggaran berat mencakup dokumen palsu, kelalaian berat yang menyebabkan kerugian serius, sengaja tidak mematuhi keselamatan, pelanggaran tugas serius, pengungkapan rahasia, putusan pidana tertentu, penyerangan, serta mabuk atau penggunaan narkoba di tempat kerja. Pekerja dapat segera meninggalkan pekerjaan jika terjadi penipuan oleh pemberi kerja, kegagalan memenuhi kewajiban, penyerangan, atau bahaya serius yang diketahui tetapi tidak diperbaiki. Pengurangan atau penutupan karena alasan ekonomi atau teknologi memerlukan permohonan kepada otoritas berwenang dan peninjauan komisi yang mewakili negara bagian, pemberi kerja, dan pekerja. Pengurangan tanpa izin dapat menyebabkan pemulihan pekerjaan, upah yang ditangguhkan atau hak lain, serta kompensasi upah enam bulan. Pemberi kerja sebaiknya menerbitkan surat keterangan kerja tanpa menyebut alasan pemutusan. Pesangon umumnya dimulai setelah tiga tahun masa kerja berkelanjutan: satu bulan gaji pokok per tahun untuk masa kerja tiga sampai sepuluh tahun, 1,5 bulan per tahun di atas sepuluh tahun, dan 1,75 bulan per tahun di atas 15 tahun, dengan batas 36 bulan gaji pokok. Pekerja produksi menggunakan rata-rata pendapatan aktual tiga tahun terakhir, dan pekerjaan musiman yang memenuhi syarat dapat dihitung per musim. Rumusan undang-undang mengenai pesangon proporsional setelah pengunduran diri saling bertentangan dan memerlukan peninjauan hukum sesuai kasus. Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Kehakiman, Kantor Tenaga Kerja, Komisaris, Dewan Hubungan Ketenagakerjaan Nasional, Dewan Hubungan Ketenagakerjaan Federal, Panitera Umum Organisasi Tenaga Kerja, serta Dana Pensiun dan Asuransi Sosial Nasional menjalankan fungsi berbeda. Pendaftaran Bursa Kerja gratis, dapat menghasilkan sertifikat dalam waktu hingga dua hari, dan umumnya berlaku hingga satu tahun; bursa kerja swasta memerlukan izin kementerian. Proyek dengan setidaknya sepuluh pekerja umumnya mencalonkan pekerja melalui Bursa Kerja, dan pekerja Sudan yang mencari pekerjaan di luar negeri memerlukan izin Komisi. Dalam praktik, pengungsian akibat perang, kapasitas negara yang rusak, dan kondisi keamanan regional dapat menentukan apakah badan-badan ini dapat dijangkau dan apakah keputusan formal dapat dilaksanakan.