Hukum perdata di Sudan

Civil Transactions Act 1984 menggantikan Sudan Contracts Act 1974 dan menyediakan kerangka utama bagi kontrak hukum privat. Peraturan terkait mencakup Land Settlement and Registration Act 1925 sebagaimana diubah pada 1985, Civil Procedure Act 1983 sebagaimana diubah pada 2009 dan 2018, Personal Status of Muslims Act 1991, Evidence Act 1994, Rent Act 1991, dan Arbitration Act 2016. Amendemen terkini perlu diperiksa melalui Lembaran Negara resmi dan materi Kementerian Kehakiman karena naskah konsolidasi terkini tidak dapat diperoleh dari laman resmi yang dapat ditelusuri. Perjanjian sewa harus dibuat secara tertulis, termasuk perpanjangannya; otoritas Mahkamah Agung resmi menganggap sewa tanpa tulisan tidak sah. Kontrak konstruksi harus dibuat tertulis dan menyebutkan objek, jenis, jumlah, metode pelaksanaan, jangka waktu penyelesaian, dan imbalan. Yurisprudensi mencatat pengecualian bagi beberapa kontrak berkelanjutan yang dibuat sebelum 1984. Kontrak pemerintah ditangani oleh إدارة العقود, atau Administrasi Kontrak. Peninjauan biasanya mencakup kewenangan para pihak dan wakilnya, kecakapan hukum, masa berlaku, harga, pembayaran, lampiran, hukum yang berlaku, keadaan kahar, ketentuan sengketa, pemberitahuan pengakhiran, dan kewajiban pelaksanaan. Subkontrak atau pengalihan memerlukan persetujuan tertulis. Panduan pemerintah menyebut jaminan penawaran sebesar 2% dari nilai kontrak, jaminan pelaksanaan umumnya 10% yang berlaku selama masa pelaksanaan, retensi konstruksi biasanya 5%, serta jaminan untuk pembayaran di muka; angka-angka ini bukan aturan universal untuk kontrak swasta. Pengalihan kepemilikan tanah mengikuti sistem pendaftaran formal berdasarkan Land Settlement and Registration Act. Panitera Umum Pertanahan dan kantor pendaftaran tanah setempat menerbitkan atau menggunakan شهادة بحث, atau surat keterangan penelusuran. Panitera dapat menolak pendaftaran jika informasi atau dokumen tidak lengkap, instrumen tidak sah, atau bentuk yang diwajibkan tidak diikuti. Sita pengadilan yang terdaftar memengaruhi transaksi berikutnya sampai dibatalkan. Pengajuan hipotek dapat memerlukan akta, surat keterangan penelusuran, persetujuan otoritas pertanahan pada Formulir 3A untuk hak manfaat atau kepemilikan manfaat, serta persetujuan komite pengalihan pertanian jika berlaku. Keputusan lembaga Kehakiman pada 2026 menurunkan biaya pendaftaran tanah, tetapi jumlah tarif yang direvisi tidak tersedia dalam materi penelitian. Perkara status personal mengikuti Pengadilan Status Personal dan Personal Status of Muslims Act 1991. Undang-undang dan yurisprudensi yang diteliti membahas perkawinan, perceraian, sengketa nafkah, dan warisan; aturannya tidak boleh digeneralisasi untuk setiap penduduk Sudan. Proses warisan menggunakan istilah seperti ترِكة untuk harta peninggalan, إعلام وراثي untuk deklarasi waris, إدخال وارث untuk memasukkan ahli waris, إخراج وارث untuk mengeluarkan ahli waris, dan التخارج untuk penyelesaian atau pelepasan hak atas harta warisan. Proses yang lazim mengidentifikasi ahli waris dan aset, memverifikasi hak milik dan status pendaftaran almarhum, menyelesaikan utang dan wasiat yang sah, memperoleh putusan pengadilan, lalu menyelesaikan pembagian atau pendaftaran. Aset warisan tidak dapat dibagikan secara bebas sebelum hak terkait dan utang diselesaikan; penyelesaian yang dibuat sebelum putusan pengadilan tetap memerlukan persetujuan pengadilan. Pengadilan dapat mencadangkan aset untuk membayar utang. Otoritas tahun 2007 terkait klaim ahli waris dalam perkawinan yang melibatkan empat istri yang masih ada mensyaratkan penggabungan klaim terhadap istri yang diketahui dan penggabungan ahli waris lainnya. Otoritas yang lebih lama mencatat jangka waktu 15 tahun untuk klaim syariah biasa serta 33 tahun untuk klaim warisan atau wakaf setelah pemohon yang mampu berdiam diri; status amendemen terkini belum diverifikasi. Klaim perbuatan melawan hukum berkaitan dengan kerugian tanpa hubungan kontrak. Pasal 138 Civil Transactions Act 1984 pernah dikutip Mahkamah Agung, dan otoritas resmi menyatakan bahwa tindakan yang merugikan dapat menimbulkan kompensasi, termasuk kelalaian negara atau administrasi yang merugikan. Hubungan sebab-akibat, bukti, dan penilaian kerugian bergantung pada kasus. Pengadilan biasa dapat memeriksa klaim kompensasi berdasarkan kegiatan administrasi jika penggugat tidak menggugat keputusan administrasinya sendiri. Gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang berwenang berdasarkan Civil Procedure Act. Lembaga Kehakiman menggunakan pengadilan termasuk Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, Pengadilan Perdata Umum, Pengadilan Parsial atau Hakim, serta Pengadilan Kota atau Pedesaan. Uraian aparat kehakiman menyebut satu Pengadilan Banding, 25 pengadilan umum atau parsial, dan tujuh pengadilan kota atau pedesaan, tetapi angka tersebut tidak ditetapkan sebagai jumlah nasional. Pengadilan Perdata Umum memeriksa banding dari Pengadilan Parsial atau Hakim tingkat kedua, sedangkan Pengadilan Banding memeriksa putusan tingkat pertama Pengadilan Perdata Umum dan Pengadilan Parsial atau Hakim tingkat pertama. Kasasi di Mahkamah Agung tunduk pada tenggat pengajuan dan persyaratan jaminan menurut undang-undang, tetapi tidak ada tenggat terkini universal yang terverifikasi. Pemanggilan dan penyampaian dokumen umumnya mengikuti Civil Procedure Act. Penyampaian biasa tidak dilakukan antara matahari terbenam dan terbit tanpa izin pengadilan; penyampaian kepada personel angkatan bersenjata atau penegak hukum mengikuti proses khusus melalui komandan unit. Dokumen resmi asing memerlukan formalitas di negara asal serta autentikasi atau pengakuan Sudan; ketidakpatuhan dapat membuat dokumen tidak dapat diterima. Formulir pengajuan dan layanan elektronik berbeda menurut pengadilan. Portal Layanan Litigasi lembaga Kehakiman tersedia bagi pihak berperkara, wakil, dan pengacara, meskipun fitur lengkapnya belum diverifikasi. Pengadilan eksekusi menangani pelaksanaan putusan. Berdasarkan Pasal 232 Civil Procedure Act, pengaturan pembayaran dan, dalam keadaan yang relevan, penahanan merupakan langkah yang tersedia. Pasal 248(2)(b) melindungi perkakas, mesin, dan barang yang diperlukan untuk perdagangan atau profesi debitur jika pengadilan menilainya perlu; otoritas Mahkamah Agung telah menerapkan perlindungan ini pada perusahaan sebagai badan hukum, bukan hanya orang perseorangan. Permohonan kepailitan atau ketidakmampuan membayar berbeda dari penangguhan eksekusi otomatis. Putusan akhir pada umumnya mengikat selama eksekusi, sedangkan keberatan atas pokok perkara diajukan melalui banding atau peninjauan kembali. Keberatan pihak ketiga mensyaratkan bukti kepemilikan pihak tersebut. Mortgage Sale Act menyediakan proses khusus bagi bank untuk mengeksekusi aset yang dijaminkan, terpisah dari litigasi hipotek berdasarkan prosedur perdata biasa. Eksekusi terhadap pemerintah atau badan negara melibatkan pemberitahuan kepada Kementerian Kehakiman dan partisipasi departemen hukum berdasarkan kerangka Pasal 213, dengan kesempatan untuk mematuhi secara sukarela atau memberi nasihat sebelum tindakan pemaksaan. Biaya pengadilan mengikuti daftar biaya Civil Procedure Act, tetapi jumlah tarif terkini tidak berhasil diperoleh. Kementerian Kehakiman juga mencantumkan daftar biaya pengesahan kontrak tanpa jumlah terkini yang terverifikasi. Administrasi Bantuan Hukum dapat menyediakan bantuan gratis setelah permohonan tertulis kepada Kepala Administrasi, penyelidikan, bukti ketidakmampuan menyewa penasihat hukum, dan perkara yang tampaknya beralasan. Bantuan mencakup pengadilan perdata, pidana, dan syariah. Berdasarkan kebijakan Kementerian yang disebutkan, pengungsi dan orang asing memenuhi syarat, sedangkan perempuan dan anak-anak diprioritaskan. Jika tidak ada kantor bantuan hukum provinsi, akses mungkin melibatkan penunjukan pengacara secara terkoordinasi. Perlindungan konsumen, hukum ketenagakerjaan, dan hukum pidana merupakan bidang terpisah; bidang tersebut masuk analisis hukum perdata hanya jika terdapat masalah kewajiban, pelaksanaan, atau batas yang diperlukan.