Negara di Suriname

Tatanan konstitusional memisahkan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. DNA adalah parlemen satu kamar dengan 51 anggota dan masa jabatan legislatif lima tahun. Sidangnya umumnya terbuka untuk umum kecuali diadakan sidang rahasia dengan alasan yang dapat dibenarkan. Pemerintah bertanggung jawab kepada DNA, dan DNA serta Pemerintah berbagi kewenangan legislatif. DNA memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan lima tahun. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, memimpin Staatsraad dan Dewan Keamanan Nasional, mengarahkan kebijakan luar negeri, serta menjabat panglima tertinggi. Wakil Presiden memimpin pekerjaan sehari-hari Raad van Ministers, yaitu badan eksekutif dan administratif tertinggi. Staatsraad memberi saran kepada Presiden dan Pemerintah tentang kebijakan, rancangan undang-undang, dan staatsbesluiten; badan ini bukan otoritas audit umum. Pengadilan Suriname menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen. Constitutioneel Hof, yang dibentuk pada 2020, meninjau norma hukum dan hak konstitusional. Dalam sistem pengadilan biasa, kantonrechter umumnya memeriksa perkara pada tingkat pertama, sedangkan banding diperiksa oleh majelis tiga hakim di Hof van Justitie. Openbaar Ministerie bekerja di bawah Procureur-Generaal, yang mengarahkan pekerjaan yudisial kepolisian dalam perkara pidana. Dalam kerangka nasional yang tersedia, belum dipastikan adanya tingkat peradilan biasa ketiga. Biaya dan tenggat pengadilan bergantung pada jenis perkara dan prosedur. Seseorang yang dirugikan oleh keputusan administratif yang melanggar hukum dapat menggugat keputusan itu melalui proses peradilan yang berlaku, dan bantuan hukum tersedia berdasarkan aturan undang-undang bagi orang yang tidak mampu membayarnya. Konstitusi melindungi kesetaraan dan nondiskriminasi, integritas fisik dan psikologis, privasi, kebebasan beragama, berekspresi, pers, dan berkomunikasi, kebebasan berserikat secara damai, berkumpul dan berdemonstrasi, serta hak mengajukan petisi. Pembatasan harus memiliki dasar hukum dan dapat bertujuan seperti menjaga ketertiban umum, keamanan, kesehatan, atau kesusilaan umum. Aturan perjanjian yang berlaku langsung dan disetujui melalui proses parlementer yang diwajibkan didahulukan daripada hukum nasional yang bertentangan. Suriname terbagi menjadi sepuluh distrik: Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, Marowijne, Para, Brokopondo, dan Sipaliwini. Distrik dibagi menjadi ressort. Districtsraad merupakan badan politik dan administratif tertinggi di tingkat distrik, sedangkan Ressortraad merupakan badan tertinggi di tingkat ressort. Districtsbestuur, yang terdiri atas Districtscommissaris dan perwakilan kementerian, menangani administrasi distrik sehari-hari. Districtscommissaris diangkat atau diberi mandat secara terpusat. Kementerian Pembangunan Regional mengelola administrasi regional, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, kawasan pedalaman, pasar, sampah dan kebersihan di luar Paramaribo, serta infrastruktur sekunder dan tersier di luar Paramaribo. Konstitusi mendorong partisipasi dan desentralisasi, tetapi pengalihan keuangan dan kewenangan tidak merata dalam praktik dan sistem tetap sangat terpusat. Di komunitas pedalaman, kepala desa dapat menjadi kontak informal dan penengah, tetapi tidak ditetapkan sebagai tingkat umum administrasi negara yang terpisah. Akses ke pemerintah daerah biasanya melalui Districtscommissariaat, Districtsbestuur, atau dewan ressort atau distrik. Peraturan distrik mengikuti proses publik yang mencakup pemberitahuan kepada DNA, Pemerintah, Staatsraad, dan Districtscommissaris, pemeriksaan dokumen oleh publik, serta kesempatan mengajukan keberatan kepada DNA. Masa pengajuan keberatan parlementer untuk proses tersebut adalah enam minggu. Administrasi publik secara formal diselenggarakan melalui kementerian, direktorat, dan Districtscommissariaten. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri serta banyak pejabat senior. Kerangka konstitusional mengharapkan layanan publik tetap dekat dengan warga, menyediakan kesempatan berpartisipasi, dan memberi informasi tentang kemajuan serta hasil akhir suatu urusan administratif. Portal resmi pemerintah adalah gov.sr. Layanan digital mencakup infrastruktur data pemerintah, layanan elektronik, dan alat identifikasi digital seperti Government Authenticator. Bergantung pada layanannya, seseorang mungkin perlu menghubungi kementerian yang bertanggung jawab, kantor layanan lokal, Districtscommissariaat, atau layanan daring yang terhubung dengan identitas digital. Dalam kerangka resmi yang ditinjau, belum dipastikan adanya hak komprehensif umum atas kebebasan informasi; akses dokumen dan pengaduan administratif bergantung pada layanan dan hukum yang berlaku. Keuangan publik terutama ditangani Kementerian Keuangan dan Perencanaan, yang menyusun anggaran, mengelola pendapatan dan pengeluaran publik, serta mengawasi kas dan utang publik. Pajak hanya dapat dikenakan berdasarkan undang-undang. Anggaran tahunan harus mencakup belanja negara dan pembiayaannya, wajib diajukan paling lambat hari kerja pertama bulan Oktober, dan mulai berlaku pada 1 Januari. Pemerintah juga menyusun laporan tahunan, dan hasil audit disampaikan kepada DNA. Ontwerpbegroting 2026 mencantumkan pendapatan pajak dan bukan pajak sebesar SRD 50,614,011,000, pinjaman dan hibah tertutup sebesar SRD 4,207,076,000, total penerimaan SRD 54,821,087,000, belanja SRD 61,131,040,000, serta defisit SRD 6,309,953,000 atau 3,5% dari PDB. Angka resmi SDMO untuk Juni 2026 menempatkan utang publik pada USD 4,65 miliar; sasaran rasio utang terhadap PDB menurut undang-undang adalah 60%. Centrale Bank van Suriname (CBvS) adalah otoritas moneter dan keuangan yang otonom. Bank ini menangani stabilitas harga dan keuangan, kebijakan moneter, peredaran mata uang, pengawasan bank dan lembaga kredit, pengawasan pensiun dan asuransi, urusan valuta asing dan remitansi, pasar modal, sistem pembayaran, serta penyelesaian lembaga kredit yang lemah. Bureau voor de Staatsschuld, yang umumnya disebut SDMO, mengadministrasikan dan mengelola utang publik, menyusun strategi pinjaman dan penerbitan, menangani jaminan negara, serta menerbitkan laporan utang. DNA menjalankan pengawasan politik dan memiliki hak atas informasi. Rekenkamer adalah badan publik konstitusional independen yang memeriksa legalitas, efektivitas, dan efisiensi dana negara, termasuk dana yang digunakan kementerian, Districtscommissariaten, badan parastatal, dan penerima subsidi. Setidaknya satu laporan publik setiap tahun disampaikan kepada DNA, Staatsraad, dan Pemerintah. Constitutioneel Hof melakukan peninjauan konstitusional, bukan audit keuangan. Suriname memiliki Kinderombudsinstituut independen, atau KOS, untuk pengaduan yang melibatkan anak dan badan administratif atau organisasi swasta. Pengaduan sebelumnya umumnya harus diajukan, atau pengadu dapat menunggu dua belas minggu tanpa jawaban sebelum menghubungi KOS. Layanan ini tersedia secara nasional dan digital; dalam materi yang tersedia tidak ditemukan biaya pengaduan umum tetap yang diterbitkan. Dalam sumber resmi terkini yang ditinjau, lembaga ombudsman umum untuk orang dewasa belum dibentuk. Jalur lain dapat mencakup otoritas terkait, pengadilan, Constitutioneel Hof, Biro Hak Asasi Manusia, atau KOS untuk anak. Nationaal Mensenrechten Instituut masih terdokumentasi sebagai proyek pengembangan atau konsep, bukan lembaga setara yang sudah berdiri. Konstitusi melindungi komunikasi publik dan partisipasi. Sidang DNA umumnya terbuka, Pemerintah pusat diharapkan memberikan informasi publik secara berkala mengenai kebijakan dan administrasi negara, dan tingkat pemerintahan yang lebih rendah diharapkan menjaga komunikasi serta partisipasi warga. Communicatie Dienst Suriname dan kanal kementerian menerbitkan informasi pemerintah. Bahasa Belanda merupakan bahasa utama administrasi resmi dan istilah negara. Seseorang memiliki akses konstitusional terhadap informasi mengenai urusan administratifnya sendiri, tetapi belum dipastikan adanya hak umum untuk memeriksa setiap berkas negara. Keamanan nasional dibagi di antara beberapa lembaga. Presiden adalah panglima tertinggi, sementara Pemerintah menentukan kebijakan pertahanan. Nationaal Leger melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah, mendukung pengawasan perbatasan, membantu Korps Politie Suriname dalam keamanan internal dan ketertiban umum, menangani bencana, serta beroperasi di wilayah seperti zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, fasilitas strategis, dan misi internasional. Angkatan ini mencakup pasukan darat, laut, udara, dan Korps Polisi Militer. Korps Politie Suriname menjaga ketertiban umum dan keamanan internal, melindungi orang dan harta benda, mencegah dan menyelidiki tindak pidana, serta menegakkan hukum. Menteri Kehakiman dan Kepolisian memegang tanggung jawab politik umum, sementara Procureur-Generaal mengarahkan polisi yudisial. Directoraat Nationale Veiligheid mengoordinasikan keamanan negara, kebijakan narkoba, pemberantasan terorisme, keamanan internasional, urusan lingkungan dan bencana, serta pekerjaan terkait intelijen. Nationale Veiligheidsraad mencakup Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kehakiman dan Kepolisian serta Pertahanan, seorang menteri lain, komandan Nationaal Leger, dan kepala KPS. Kewenangan keamanan khusus terkait dengan perang, ancaman perang, keadaan pengepungan, atau keadaan darurat lain yang diakui konstitusi. Keadaan darurat umumnya memerlukan persetujuan DNA sebelumnya, kecuali konsultasi tidak mungkin dilakukan karena keadaan kahar. Konstitusi memungkinkan kewajiban dinas militer atau sipil jika undang-undang menetapkan syarat terkait. Akses praktis ke layanan keamanan melalui kantor KPS, Polisi Militer, administrasi distrik, dan kanal darurat; biaya dan waktu tanggapan bergantung pada insiden dan layanan.