Hukum perdata di Swiss

Hukum perdata juga disebut hukum privat. Hukum ini mengatur hubungan hukum ketika para pihak swasta pada dasarnya berada dalam kedudukan yang setara. Negara menyediakan aturan, registrasi, lembaga konsiliasi, dan pengadilan untuk hal tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Swiss (Schweizerisches Zivilgesetzbuch), disingkat ZGB, membahas hukum tentang orang, keluarga, warisan, dan benda. Kitab Undang-Undang Hukum Obligasi (Obligationenrecht), disingkat OR, terutama mengatur kontrak, tanggung jawab, dan perusahaan. Kedua peraturan ini bersama-sama membentuk inti hukum privat Swiss. Hukum tentang orang menyangkut kedudukan hukum orang perorangan dan organisasi. Hukum ini antara lain melindungi nama dan kepribadian. Dalam kondisi tertentu, perkumpulan dan yayasan juga memiliki hak dan kewajiban sendiri. Hukum keluarga mengatur perkawinan, perpisahan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, nafkah, serta perlindungan orang dewasa. Kepentingan anak menjadi pusat perhatian. Pihak berwenang atau pengadilan bertindak jika perlindungan dan kesepakatan pribadi tidak memadai. Hukum waris menentukan apa yang terjadi pada harta dan utang setelah seseorang meninggal. Pewarisan menurut undang-undang, surat wasiat, dan perjanjian waris merupakan istilah utama. Bentuk dokumen, hubungan keluarga, dan hak yang dilindungi dapat membatasi perencanaan warisan. Hukum benda mengatur kepemilikan dan penguasaan atas benda bergerak serta tanah. Untuk tanah, daftar tanah (Grundbuch) berperan penting. Kepemilikan memberikan kewenangan luas, tetapi dibatasi oleh hak orang lain dan aturan hukum publik. Kitab Undang-Undang Hukum Obligasi menjelaskan bagaimana piutang timbul, dipenuhi, dan berakhir. Penyebab yang umum meliputi kontrak, kerugian yang ditimbulkan, atau perpindahan kekayaan tanpa dasar yang sah. Pada umumnya, orang yang mengajukan tuntutan harus menjelaskan dan membuktikan fakta yang menentukan. Banyak sengketa perdata dimulai dengan upaya konsiliasi di badan kanton. Jika tidak tercapai kesepakatan, proses pengadilan dapat dilanjutkan. Tuntutan yang jelas, bukti lengkap, dan kewenangan yang tepat penting untuk kedua langkah tersebut.