Hukum pidana di Swiss

Hukum pidana materiil menjelaskan tindak pidana dan sanksi yang mungkin dijatuhkan. Aturan utama tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss (Schweizerisches Strafgesetzbuch), selain ketentuan pidana dalam peraturan lain. Tidak seorang pun seharusnya dihukum atas perilaku yang tidak ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Tindak pidana dikelompokkan menurut tingkat keseriusan hukumnya. Pengelompokan ini memengaruhi kemungkinan sanksi dan persoalan prosedural. Selain hukuman penjara dan denda, dapat pula dipertimbangkan akibat hukum dan tindakan lainnya. Proses pidana sering dimulai dari laporan, temuan polisi, atau penyelidikan awal oleh pihak berwenang. Polisi mengamankan bukti dan mewawancarai pihak yang terlibat. Kejaksaan memimpin penyelidikan awal dan memutuskan penyidikan lebih lanjut. Seseorang yang menjadi tersangka dianggap tidak bersalah sampai ada putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap. Pada dasarnya, ia berhak untuk diam dan didampingi pembela. Namun, ia tetap harus menanggapi panggilan resmi dan tindakan pemaksaan yang diperintahkan oleh pihak berwenang dengan serius. Pihak yang dirugikan dapat melaporkan tindak pidana dan, dalam kondisi tertentu, ikut serta dalam proses. Orang yang mengajukan tuntutan pidana atau perdata atas namanya sendiri dapat menjadi pihak penggugat privat (Privatklägerschaft). Korban tindak pidana tertentu memperoleh hak khusus atas perlindungan dan konsultasi. Tidak semua tindak pidana dituntut dengan cara yang sama. Untuk tindak pidana yang dituntut atas prakarsa negara, pihak berwenang pada dasarnya bertindak sendiri setelah mengetahuinya. Untuk tindak pidana yang memerlukan pengaduan, diperlukan pula pengaduan pidana yang sah dari orang yang berhak mengajukannya. Kejaksaan dapat menghentikan proses, mengajukan dakwaan, atau, jika sesuai, mengeluarkan surat perintah pidana (Strafbefehl). Cara untuk meminta peninjauan berbeda-beda tergantung jenis keputusan. Jika menerima surat perintah pidana, segera baca isinya dan petunjuk upaya hukumnya. Hukum pidana melindungi kepentingan hukum yang penting, tetapi tidak dapat memulihkan setiap kerugian. Bukti, hak prosedural, dan klasifikasi hukum yang tepat menentukan hasilnya. Tuntutan perdata, bantuan korban, atau langkah perlindungan juga dapat menjadi penting.