Hukum perdata di Tajikistan

Peraturan utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Tajikistan No. 1918, yang disahkan pada 22 Desember 2022 dan berlaku sejak 1 Juli 2023. Kitab ini mengakui kecakapan hukum sejak lahir dan kecakapan penuh pada usia 18 tahun. Orang berusia 14 hingga 18 tahun umumnya bertindak dengan persetujuan tertulis dari wakil hukum, sementara pengecualian mencakup upah, beasiswa, pendapatan lain, hak kekayaan intelektual, simpanan bank, dan transaksi rumah tangga biasa milik mereka sendiri. Seseorang dapat memperoleh kecakapan penuh sejak usia 16 tahun melalui emansipasi oleh badan perwalian atau pengadilan. Anak di bawah 14 tahun bertindak melalui wakil hukum, selain transaksi terbatas yang diizinkan undang-undang. Pengadilan dapat membatasi atau mencabut kecakapan dan menunjuk wali atau pengampu. Kontrak merupakan bagian inti hukum perdata. Kontrak biasanya terbentuk melalui penawaran dan penerimaan beserta kesepakatan atas ketentuan esensialnya. Bentuk lisan dan tertulis tersedia, sedangkan notaris atau pendaftaran negara berlaku jika diwajibkan oleh undang-undang atau kontrak. Tidak dilaksanakannya kewajiban, keterlambatan, atau pelaksanaan yang cacat dapat menimbulkan tuntutan pemenuhan, ganti rugi, denda kontraktual yang disebut ноустуворона, atau pengakhiran. Pengalihan utang memerlukan persetujuan kreditur. Para pihak dapat mengupayakan penyelesaian langsung, tindakan notaris, atau perlindungan pengadilan. Kepemilikan swasta dan negara diakui, tetapi tanah itu sendiri tetap sepenuhnya milik negara. Perorangan dan badan hukum dapat memiliki hak penggunaan tanah terdaftar, termasuk hak yang dapat dialihkan jika diizinkan. Badan eksekutif daerah mengalokasikan tanah, sedangkan register berwenang mencatat properti tak bergerak dan hak terkait. Dokumen pendaftaran yang lengkap dan pembayaran biaya yang diwajibkan biasanya membuat proses selesai paling lambat dalam tujuh hari kerja. Biaya notaris, bea negara, dan biaya pendaftaran dapat berlaku. Hubungan keluarga diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga. Hanya perkawinan yang didaftarkan oleh badan Pendaftaran Status Sipil memiliki akibat hukum; upacara keagamaan saja tidak membentuk perkawinan terdaftar. Usia perkawinan biasa adalah 18 tahun dan pengadilan dapat menurunkannya paling banyak satu tahun. Perceraian dilakukan melalui badan pendaftaran dalam kasus yang ditentukan undang-undang dan selainnya melalui pengadilan. Harta perkawinan umumnya mencakup penghasilan serta aset bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan tanpa memandang nama pada sertifikat, dengan pembagian sama sebagai aturan baku. Bagian nafkah anak menurut undang-undang adalah seperempat penghasilan untuk satu anak, sepertiga untuk dua anak, dan setengah untuk tiga anak atau lebih, meskipun jumlah tetap juga dapat berlaku. Warisan dapat mengikuti wasiat atau pewarisan menurut undang-undang. Golongan pertama ahli waris menurut undang-undang mencakup anak, pasangan, orang tua, dan anak angkat. Anak di bawah umur atau tidak cakap tertentu, pasangan atau orang tua yang tidak cakap, serta tanggungan yang memenuhi syarat dapat memiliki bagian wajib sekurang-kurangnya dua pertiga dari bagian yang akan mereka terima menurut undang-undang. Penerimaan atau penolakan warisan biasanya dilakukan di hadapan notaris negara di tempat warisan terbuka dalam waktu enam bulan. Pengadilan dapat memulihkan jangka waktu jika permohonan diajukan dalam enam bulan setelah hambatan berakhir. Surat keterangan warisan biasanya diterbitkan setelah enam bulan, kecuali ketiadaan ahli waris lain dapat dibuktikan dengan andal lebih awal. Tanggung jawab perdata biasanya mewajibkan ganti rugi penuh. Tuntutan kontraktual dapat mencakup kerugian nyata, pendapatan yang hilang, denda, dan pemenuhan. Aturan terpisah membahas kerugian yang disebabkan badan publik, anak di bawah umur, orang yang tidak cakap, kegiatan berbahaya, kendaraan, serta barang, pekerjaan, atau layanan cacat. Kerugian moral umumnya bergantung pada kesalahan, dengan tunduk pada kasus tanggung jawab mutlak menurut undang-undang. Pengadilan menilai bukti, hubungan sebab akibat, dan jumlah ganti rugi. Pengadilan kota atau distrik biasanya menangani perkara perdata tingkat pertama, sedangkan pengadilan wilayah atau Dushanbe dan Mahkamah Agung menangani perkara yang ditetapkan untuk mereka oleh undang-undang. Para pihak dapat menyepakati arbitrase sebelum putusan tingkat pertama. Pengajuan tertulis dan elektronik tersedia dengan tanda tangan digital tersertifikasi. Sidang menggunakan bahasa negara atau, dalam kasus yang relevan, bahasa lokal mayoritas; penerjemah dapat diminta dan partisipasi daring tersedia. Bea negara berlaku untuk gugatan, permohonan, dan banding. Pusat Bantuan Hukum negara milik Kementerian Kehakiman memberikan bantuan berdasarkan peraturan bantuan hukum yang berlaku bagi orang yang memenuhi persyaratan. Pelaksanaan putusan dimulai dengan dokumen eksekusi dan petugas eksekusi dari Dinas Eksekusi. Setelah menerima dokumen asli yang sah, petugas harus memulai pelaksanaan paling lambat keesokan harinya. Pelaksanaan biasa umumnya berlangsung tidak lebih dari dua bulan, sedangkan pelaksanaan yang melibatkan penjualan properti tak bergerak dapat berlangsung hingga empat bulan. Tindakan dapat mencakup penyitaan dan pencatatan aset, tindakan terhadap rekening bank atau properti, dan lelang. Lelang properti tak bergerak memerlukan pemberitahuan sekurang-kurangnya 30 hari; uang muka penawar tidak boleh melebihi 5%, dan penawar pemenang membayar dalam lima hari. Biaya pelaksanaan dan pembayaran pelaksanaan menurut undang-undang dapat ditambahkan ke utang. Keluhan tentang keputusan, tindakan, atau kelalaian petugas mengikuti aturan prosedural yang berlaku.