Agama di Cabo Verde

Pasal 48 dan 49 Konstitusi melindungi kebebasan hati nurani, agama, dan ibadah, termasuk hak untuk menganut, mengganti, atau menolak agama. Pasal-pasal tersebut melarang diskriminasi, melindungi bangunan, simbol, dan ritus keagamaan, serta memisahkan gereja dan komunitas keagamaan dari Negara. Tidak seorang pun boleh dipaksa menganut suatu agama, menghadiri ibadah, menerima bantuan atau pendidikan agama, atau mengucapkan sumpah keagamaan. Praktik keagamaan tetap tunduk pada hak orang lain dan kepentingan umum, sedangkan pengajaran agama yang bersifat pengakuan iman di sekolah negeri dilarang. Cabo Verde memiliki dua keuskupan Katolik, Diocese de Santiago de Cabo Verde dan Diocese de Mindelo. Akses ke paroki dan katedral bergantung pada pulau dan komunitas setempat. Komunitas Protestan dan Evangelis yang lebih kecil, serta komunitas Muslim, Bahá’í, dan Yahudi, juga ada. Untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas, sensus INE 2021 mencatat: Katolik 72,5%, tidak beragama 15,6%, Advent 1,9%, Igreja do Nazareno 1,8%, Racionalismo Cristão 1,7%, Muslim 1,3%, Saksi-Saksi Yehuwa 1,2%, Mormon 1,0%, Universal do Reino de Deus 0,8%, Nova Apostólica 0,5%, Assembleia de Deus 0,2%, Deus é Amor 0,1%, agama lain 1,2%, dan tidak menjawab 0,4%. Di antara penduduk asing berusia 15 tahun ke atas pada 2022, 41,3% mengidentifikasi diri sebagai Kristen dan 40,1% sebagai Muslim. Asosiasi keagamaan dapat mengajukan pengakuan formal melalui Kementerian Kehakiman. Prosesnya menggunakan piagam atau anggaran dasar dan bukti 500 anggota. Kelompok terdaftar mendapat pembebasan pajak dan biaya untuk bangunan ibadah, kegiatan keagamaan, seminari, serta barang atau terbitan keagamaan. Badan kanonik menggunakan Registo Nacional de Pessoas Coletivas. Aturan yang tersedia tidak menetapkan satu biaya pemerintah atau jangka waktu pemrosesan yang seragam, sehingga otoritas yang bertanggung jawab perlu mengonfirmasi detail terkini. Berdasarkan Decreto-Lei 38/2026, Menteri Presidensi Dewan Menteri, Urusan Parlemen, dan Komunikasi Sosial bertanggung jawab atas pengakuan agama dan badan keagamaan. Ibadah di ruang publik dan pribadi diperbolehkan, dan afiliasi bersifat sukarela. Negara mengakui komunitas keagamaan sebagai mitra sosial dan spiritual serta mendorong toleransi dan dialog antaragama. Bantuan keagamaan secara hukum tersedia di rumah sakit, lembaga perawatan, penjara, dan angkatan bersenjata. Pelayanan pastoral Katolik juga mencakup personel militer dan polisi, termasuk dalam misi; pengaturan bagi komunitas lain bergantung pada lembaga terkait. Decreto 6/2026 mencantumkan 1 Januari, Jumat Agung, Sabtu Suci, 15 Agustus, 1 November, dan 25 Desember sebagai hari Katolik dalam protokolnya; hari Katolik tambahan dapat ditetapkan melalui perjanjian Negara–Gereja. Pada 2 April 2026, tolerância de ponto pada sore hari berlaku bagi pegawai Negara, layanan publik, dan pemerintah daerah. Protokol yang dikutip tidak menetapkan hak libur resmi yang setara untuk hari raya Muslim atau Yahudi. Sekolah negeri dapat menawarkan Pendidikan Moral dan Agama Katolik opsional, yang disebut Educação Moral Religiosa e Católica (EMRC). Pada tahun ajaran 2025/26, program ini diuji coba di luar jadwal normal, dan penanggung jawab harus menyerahkan pernyataan tertulis ketika anak di bawah umur berpartisipasi. Gereja Katolik menetapkan kurikulumnya; tidak ada bukti program sekolah negeri setara untuk pengakuan agama lain. Pernikahan Katolik menghasilkan akibat hukum perdata setelah dicatat dalam register sipil, dan pastor paroki mengirimkan duplikat dalam batas waktu 3 T yang disebutkan. Donasi dan biaya upacara berbeda menurut komunitas dan tidak mengikuti satu tarif nasional yang seragam.