Kejahatan di Turkmenistan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana direvisi pada 17 April 2022 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Kitab tersebut mencakup pelanggaran properti, penipuan, perdagangan manusia, pemerkosaan, pelanggaran seksual terhadap anak, cedera terkait kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai pelanggaran komputer. Pelanggaran properti diatur dalam Pasal 247–258, penipuan dalam Pasal 249, perdagangan manusia dalam Pasal 128, pemerkosaan dalam Pasal 132, dan tindakan seksual tertentu yang melibatkan orang di bawah 16 tahun dalam Pasal 141–142. Hukuman bergantung pada tindakan, usia korban, akibat, dan keadaan yang memberatkan. Hukuman perdagangan manusia berkisar dari empat hingga sepuluh tahun, dan dapat meningkat menjadi lima belas hingga dua puluh lima tahun dalam kasus paling serius. Hukuman pemerkosaan berkisar dari tiga hingga sepuluh tahun dan meningkat bila terdapat keadaan yang memberatkan. Statistik kejahatan nasional terkini yang andal sangat terbatas. Indikator Bank Dunia dan UNODC mencatat sekitar satu pembunuhan disengaja per 100,000 orang pada 2023, sementara informasi perjalanan yang tersedia menggambarkan kejahatan jalanan sebagai rendah. Angka ini tidak menunjukkan seluruh sebaran pelanggaran atau korban. Pelaporan yang kurang kemungkinan terjadi saat korban takut akan stigma, kontak dengan pejabat, atau pembalasan. Survei yang didukung UNFPA dan diterbitkan pada 2022 menemukan bahwa 12% perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan setidaknya sekali dan 16% pernah mengalami suatu bentuk kekerasan oleh pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga ditangani melalui pasal-pasal tentang cedera, tetapi penegakan dan dukungan bagi korban bervariasi. Perdagangan manusia merupakan perhatian praktis yang utama di dalam Turkmenistan dan lintas perbatasan. Risikonya mencakup kerja paksa memanen kapas, pekerjaan umum, pekerjaan pertanian atau jasa tanpa upah, kerja rumah tangga, tindak kriminal paksa, serta eksploitasi setelah tawaran pekerjaan atau pernikahan palsu di media sosial atau platform pesan. Dokumen dapat ditahan. Warga Turkmen dilaporkan rentan di Türkiye, Rusia, Polandia, Kazakhstan, India, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa, sementara daerah pedesaan menghadapi paparan khusus dan Ashgabat memiliki risiko tambahan terkait pekerjaan rumah tangga serta konstruksi. Undang-Undang Antiperdagangan Manusia 2016 yang diamendemen pada 12 April 2025 menyediakan kerangka perlindungan formal yang melibatkan Baş prokuratura, MVD, Milli howpsuzlyk ministrligi, otoritas perbatasan dan migrasi, serta komisi antarlembaga. Seseorang dapat mengajukan status korban sendiri atau melalui perwakilan. Otoritas seharusnya memutuskan permohonan status tersebut dalam dua minggu. Perlindungan tidak bergantung pada kewarganegaraan, tindakan orang tersebut sendiri, persetujuan, kerja sama dengan polisi, atau kesediaan bersaksi. Orang yang sementara diidentifikasi sebagai korban memenuhi syarat perlindungan selama penilaian berlangsung. Paket minimum yang ditetapkan undang-undang gratis dan dapat mencakup tempat perlindungan, makanan, bantuan medis, psikologis, dan hukum mendesak, serta dukungan material. Fasilitas khusus seharusnya menerima orang tersebut dalam 24 jam; akomodasi dapat berlangsung hingga 30 hari dan diperpanjang sampai proses perkara selesai. Anak-anak seharusnya ditempatkan terpisah dari orang dewasa dan tetap dapat mengakses sekolah serta hubungan keluarga. Korban asing atau tanpa kewarganegaraan dapat memperoleh penerjemah gratis dan izin tinggal sementara, serta tidak boleh dideportasi selama proses pidana. Pelaksanaan praktis masih terpencar: laporan 2024 mencatat tidak ada penyelidikan, penuntutan, atau pemidanaan untuk perdagangan manusia dan tidak ada identifikasi korban oleh negara selama lima tahun berturut-turut, sementara masyarakat sipil mendukung 37 korban yang dieksploitasi di luar negeri. Untuk keadaan darurat, polisi dapat dihubungi melalui 02 dari telepon tetap atau 002 dari telepon seluler. Petugas piket seharusnya menerima laporan kejahatan sepanjang waktu. Laporan telepon anonim dapat didaftarkan, tetapi tidak cukup dengan sendirinya untuk memulai penyelidikan; laporan formal kepada polisi atau kantor kejaksaan biasanya diperlukan. Mintalah catatan polisi atau nomor referensi pendaftaran. Orang yang melaporkan kejahatan boleh menggunakan bahasanya sendiri dan meminta penerjemah, menerima informasi tentang tuduhan dan tindakan penyelidikan, mengajukan komentar dan permintaan bukti, memperoleh salinan dokumen terkait, menyewa pengacara pribadi, dan menuntut kompensasi. Polisi tidak otomatis menyediakan penasihat hukum. Keluhan tentang tindakan penyelidikan dapat diajukan, dan Ombudsman Hak Asasi Manusia merupakan saluran keluhan lainnya, meskipun peninjauan independen serta upaya pemulihan praktis terbatas. Setelah kekerasan seksual, segera cari perawatan medis. Rumah sakit atau layanan ambulans mungkin memberi tahu polisi, tetapi korban tetap dapat membuat laporan formal. Simpan pakaian dan bukti lainnya serta, bila memungkinkan, jangan mencuci sebelum pemeriksaan forensik. Saluran nasihat rahasia yang tercantum oleh FCDO di +993 12 229389 menyediakan dukungan umum, hukum, dan psikologis; mungkin diperlukan bantuan bahasa Turkmen atau Rusia karena bantuan berbahasa Inggris terbatas. Penyelidikan dapat berlangsung lambat. Proses pelanggaran seksual umumnya diharapkan berlangsung hingga dua bulan, dengan kemungkinan perpanjangan, sementara masa penahanan dan penahanan lanjutan bergantung pada perkara dan keputusan kejaksaan. Pelanggaran digital mencakup akses sistem tanpa izin, pemaksaan pengungkapan informasi, penghapusan atau manipulasi data, gangguan sistem, malware, informasi palsu, sumber internet ilegal, manipulasi SIM atau IMEI, serta penipuan daring. Pasal 373–383 dan Pasal 249 mengatur beberapa tindakan tersebut, dan Undang-Undang Internet melarang phishing atau situs penipuan, malware, akses tanpa izin, serta pengelakan penyedia internet. Akses internet dikendalikan ketat, banyak platform diblokir, dan privasi daring terbatas. Tidak ditemukan saluran bantuan nasional atau hotline kejahatan siber publik yang andal, jadi simpan pesan, catatan akun, dan bukti pembayaran serta laporkan dugaan penipuan kepada polisi atau kantor kejaksaan. Tindakan pencegahan rutin mengurangi paparan: bawa paspor atau dokumen identitas serta salinan undangan, gunakan taksi berizin, hindari perjalanan malam di luar kota, awasi barang berharga, dan jangan memotret fasilitas polisi, militer, pemerintah, kedutaan, atau bandara tanpa izin. Kepemilikan atau penggunaan narkoba dapat berujung pada hukuman penjara panjang dalam kondisi dasar. Penggunaan VPN ilegal dan sering diblokir, dan sebagian konten daring yang dianggap memusuhi sistem politik atau tradisi dapat diperlakukan sebagai pelanggaran. Jika kontak polisi atau keamanan menjadi memaksa, catat waktu dan lokasi bila aman, minta penerjemah dan pengacara, serta hubungi Ombudsman atau layanan konsuler bila tersedia.