Agama di Tuvalu

EKT bermula pada 1861, menjadi otonom pada 1968, dan berkantor pusat di Funafuti. EKT merupakan lembaga keagamaan dominan di tingkat pulau dan nasional serta mengelola Fetuvalu Secondary School. Sensus 2022 mencatat Brethren sebesar 3%, Advent Hari Ketujuh 2%, Assemblies of God 2%, serta Katolik, Orang Suci Zaman Akhir, Saksi-Saksi Yehuwa, dan Bahá’í masing-masing 1%. Afiliasi lain berjumlah 2%, tidak beragama 0%, dan 1% tidak menyatakan. Komunitas Muslim dan Baptis kecil juga tercatat, meskipun kelompok minoritas tidak memiliki kehadiran kelembagaan nasional yang sama dengan EKT. Undang-Undang Deklarasi Gereja Negara mengakui EKT sebagai gereja negara Tuvalu. Undang-undang itu memberikan EKT kewenangan, hak, dan hak istimewa umum yang sama seperti badan keagamaan lainnya; pengaturan khusus untuk ibadah di acara nasional utama hanya berlaku jika diminta menteri yang bertanggung jawab. Kerangka konstitusional Tuvalu merujuk pada prinsip Kristen, nilai dan budaya Tuvalu, supremasi hukum, dan martabat manusia. Kerangka itu tidak menghapus perlindungan konstitusional bagi agama lain. Kebebasan beragama dapat dibatasi berdasarkan Konstitusi demi keselamatan umum, ketertiban umum, moralitas atau kesehatan masyarakat, hak orang lain, atau perlindungan dari campur tangan yang tidak diminta. Konstitusi melindungi ibadah, pengajaran, praktik, dan pelaksanaan agama di ruang publik maupun pribadi, serta kebebasan berganti agama dan menolak beribadah. Pemimpin agama memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati adat dan tradisi pulau, mendorong persatuan, membantu masyarakat, dan menghormati agama yang berbeda. EKT menjalin hubungan ekumenis melalui Council for World Mission dan World Council of Churches. Tidak ada bukti tentang dewan antaragama nasional formal yang luas. Peraturan Pengamatan Devosi Petang berlaku sejak 6 Desember 2020. Setiap hari pukul 18:45 hingga 19:00, semua orang harus menjaga masa tenang di kesembilan pulau: jalan umum dan kendaraan tidak boleh digunakan kecuali untuk layanan darurat, orang harus berhenti dan tetap tenang, serta kegiatan yang menimbulkan kebisingan harus dihentikan. Pelanggaran pertama dapat berujung pada peringatan atau denda $100 yang harus dibayar dalam 14 hari. Pelanggaran berulang dapat berujung pada 30 jam kerja masyarakat, denda $300, atau penjara hingga satu bulan. Hari libur umum yang terkait dengan agama di Tuvalu mencakup Jumat Agung, Senin Paskah, Te Aso o te Tala Lei yang juga disebut Hari Injil pada Senin setelah Minggu kedua di bulan Mei, Hari Natal pada 25 Desember, dan Boxing Day pada 26 Desember. Hari-hari tersebut berlangsung bersama hari libur nasional lainnya. Tidak ada biaya ibadah atau keanggotaan nasional yang terdokumentasi. Komunitas agama dapat mendirikan dan mengelola sekolah dengan biaya sendiri serta memberikan pendidikan agama kepada anggotanya sendiri. Konstitusi tidak mengizinkan seorang anak dipaksa menerima pengajaran, upacara, atau pelaksanaan agama komunitas lain. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan, guru dapat mengajukan keberatan berdasarkan hati nurani, dan orang tua dapat meminta agar anak dibebaskan dari seluruh atau sebagian pelajaran agama. Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mencantumkan sembilan sekolah dasar, satu sekolah menengah, dan 18 pusat pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang dikelola negara, serta satu sekolah dasar berbasis agama dan satu sekolah menengah berbasis agama. Fetuvalu adalah sekolah menengah swasta yang dikelola Gereja Tuvalu, dan programnya mencakup nilai dan karakter Kristen yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-Undang Pendaftaran Badan Keagamaan memungkinkan badan keagamaan mengajukan pendaftaran jika sedikitnya 50 orang berusia 18 tahun atau lebih menganut ajaran bersama dan badan itu memiliki disiplin serta tata kelola internal sendiri. Kepala yang diakui dan lima anggota mengajukan permohonan kepada petugas administrasi. Menteri dapat mendaftarkan badan setelah melakukan pemeriksaan, dan pendaftaran dapat memungkinkan badan itu mengajukan proses hukum serta memegang harta melalui maksimal lima wali amanat. Undang-undang tersebut tidak menetapkan biaya pendaftaran atau jangka waktu pemrosesan tetap dalam sumber yang ditinjau. Pembatasan terpisah berlaku untuk mendirikan organisasi atau perkumpulan keagamaan di Wilayah Falekaupule. Persetujuan Falekaupule terlebih dahulu diwajibkan, dan perwakilan harus diberi kesempatan untuk didengar. Persetujuan hanya dapat ditolak jika keyakinan atau praktik dapat secara langsung mengancam nilai atau budaya pulau, tetapi persetujuan dapat dicabut kemudian jika ada ancaman langsung, perpecahan, atau perilaku yang dianggap mengganggu atau menyinggung. Ibadah di rumah bersama orang-orang yang tinggal serumah dikecualikan. Mengorganisasi atau menyediakan tempat tanpa izin dapat dikenai denda maksimum $500, sedangkan peserta dapat dikenai denda maksimum $200. Berdasarkan undang-undang yang dikutip, keputusan tersebut tidak dapat digugat di pengadilan, dan undang-undang tidak menetapkan tenggat persetujuan umum. Karena itu, akses dapat berbeda antara Funafuti dan pulau terluar. Undang-Undang Pencatatan Sipil 2025 mencabut undang-undang terdahulu tentang kelahiran, kematian, dan perkawinan. Upacara keagamaan tidak menggantikan pendaftaran perkawinan sipil. Menteri Agama terdaftar atau pengkhotbah awam yang ditunjuk dapat memimpin upacara, tetapi pasangan harus menyampaikan pemberitahuan kepada Panitera Pulau sedikitnya 14 hari sebelum perkawinan yang direncanakan. Pemberitahuan dipasang untuk umum selama 14 hari berturut-turut, perkawinan harus dilangsungkan dalam tiga bulan setelah pemberitahuan, dan sedikitnya dua saksi berusia 18 tahun atau lebih harus hadir. Gereja atau tempat ibadah umum lainnya dapat digunakan, dan bentuk upacara sebagian besar ditentukan pasangan dan pemimpin upacara dengan tetap memenuhi pernyataan menurut undang-undang. Pemimpin upacara atau petugas mengirimkan pemberitahuan dalam tujuh hari, dan perkawinan harus dicatat dalam sistem sipil. Pembaptisan, peneguhan iman, dan pemakaman mengikuti aturan masing-masing denominasi; tidak ada tata cara, waktu, atau biaya nasional yang terbukti. Biaya sertifikat perkawinan dan lisensi khusus berlaku dalam sistem sipil, tetapi jumlah yang berlaku harus dipastikan kepada Panitera Pulau.