Sistem politik Uganda bertumpu pada Konstitusi Uganda 1995, yang merupakan hukum tertinggi dan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Presiden memimpin eksekutif sebagai Kepala Negara dan Panglima Tertinggi. Parlemen membuat undang-undang dan mengendalikan perpajakan serta belanja publik, sedangkan Pengadilan Kehakiman menafsirkan dan menerapkan hukum. Otoritas publik juga didesentralisasikan melalui distrik, kota, munisipalitas, dan dewan lokal tingkat bawah. Kampala memiliki sistem administrasi tersendiri di bawah Otoritas Ibu Kota Kampala (Kampala Capital City Authority, KCCA). Pemilu menghubungkan sistem kelembagaan ini dengan pilihan publik. Warga negara Uganda yang memenuhi syarat, berusia 18 tahun atau lebih, dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Nasional dapat memilih Presiden, Anggota Parlemen, dan perwakilan pemerintah daerah melalui pemungutan suara rahasia. Komisi Pemilihan Umum mendaftarkan pemilih, menyelenggarakan pemungutan suara, menghitung suara, mengumumkan hasil, dan menangani pengaduan pemilu awal. Karena itu, lembaga yang bertanggung jawab bergantung pada persoalannya: badan pemerintah memberikan layanan dan menjalankan otoritas publik, Parlemen membuat undang-undang dan mengawasi uang publik, pengadilan menyelesaikan persoalan hukum, dan Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilu.
Politik di Uganda
Politik di Uganda mencakup cara otoritas publik diselenggarakan dan cara warga memilih perwakilan nasional dan lokal. Konstitusi Uganda 1995 menyediakan kerangka hukum bagi Negara, sementara Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilu. Tanggung jawab politik terbagi di antara lembaga nasional, pemerintah daerah, dan badan pemilu.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.