Hukum ketenagakerjaan di Venezuela

Hukum ketenagakerjaan di Venezuela terutama didasarkan pada Undang-Undang Organik tentang Pekerjaan dan Pekerja, yang dikenal sebagai LOTTT. Undang-undang ini memandang pekerjaan sebagai kegiatan sosial yang dilindungi dan menetapkan kewajiban bagi pekerja maupun pemberi kerja. Pekerjaan dapat dibuktikan melalui kontrak tertulis, tetapi hubungan kerja yang sebenarnya juga penting. Fakta yang relevan mencakup siapa yang memberi instruksi, di mana pekerjaan dilakukan, bagaimana pembayaran dilakukan, dan apakah pekerjaan berlangsung secara rutin. Pengaturan kerja yang umum mencakup pekerjaan tanpa batas waktu, pekerjaan berjangka dalam keadaan terbatas, pekerjaan sementara, pekerjaan rumah tangga, dan jasa independen. Menyebut seseorang sebagai kontraktor independen tidak dengan sendirinya menghapus perlindungan pekerja jika faktanya menunjukkan adanya hubungan kerja. Pemberi kerja umumnya harus menyediakan kondisi kerja yang aman dan penuh hormat, membayar kompensasi yang disepakati, menyimpan catatan kerja, serta memenuhi kewajiban perlindungan sosial yang berlaku. Pekerja umumnya harus melakukan pekerjaan dengan cermat, mengikuti instruksi yang sah, dan mematuhi aturan tempat kerja. Sistem ini mencakup aturan tentang waktu kerja, istirahat, hari libur, cuti, perlindungan kehamilan dan keluarga, kesehatan dan keselamatan, serta perlindungan dari diskriminasi. Hak yang tepat dapat bergantung pada pekerjaan, kontrak, kesepakatan bersama, dan fakta kasus. Administrasi ketenagakerjaan publik mencakup kementerian yang bertanggung jawab atas proses sosial kerja dan inspektorat ketenagakerjaan setempat, yang sering disebut Inspectorías del Trabajo. Kantor-kantor ini dapat menerima pengaduan, menjalankan proses administratif, dan membantu dalam bentuk konsiliasi tertentu. Pengadilan ketenagakerjaan menangani perselisihan melalui proses peradilan jika penyelesaian administratif tidak memadai. Serikat pekerja dan kesepakatan bersama juga dapat memengaruhi ketentuan, terutama di tempat kerja yang terorganisasi. Perselisihan ketenagakerjaan praktis biasanya dimulai dengan mengumpulkan bukti, meminta tanggapan yang jelas dari pemberi kerja, dan mencari tahu apakah inspektorat, serikat pekerja, atau pengacara dapat membantu. Bukti yang berguna dapat mencakup kontrak, pesan, catatan upah, jadwal, dokumen medis, dan nama saksi.