Kejahatan di Yaman

Data kejahatan dari Yaman tidak dapat dibandingkan sebagai gambaran nasional yang lengkap karena kewenangan dan sistem pelaporan terpecah. Di wilayah yang dikuasai pemerintah, Kementerian Dalam Negeri mencatat 16.532 insiden kriminal pada 2023 dan melaporkan 10.479 kasus terselesaikan, atau 63 persen; 6.053 kasus berlanjut ke 2024. Angka triwulan pertama 2026 mencatat 3.064 kejahatan atau peristiwa, 2.721 kasus terselesaikan, 1.990 perkara dikirim ke Kejaksaan, 455 penyelesaian atau penghapusan perkara, 81 kasus ditutup, 97 dialihkan ke tempat lain, 81 penyelidikan masih berlangsung, dan 200 kasus dengan pelaku tidak diketahui. Angka tersebut menggambarkan catatan administratif dari wilayah yang dikuasai pemerintah, bukan prevalensi nasional atau kemungkinan hasil bagi seseorang. Contoh yang tercatat meliputi pencurian di Pesisir Hadramawt, Aden, Shabwa, Al Mahrah, dan Lembah Hadramawt; serta penganiayaan disengaja di Taiz dan Ma'rib dan pembunuhan disengaja di Abyan. Risiko sehari-hari mencakup pembajakan mobil, perampokan, pemerasan, dan penculikan. Kelompok kriminal, suku bersenjata, dan pelaku yang terkait dengan AQAP mungkin terlibat, sementara sengketa tanah dan suku dapat berkembang menjadi konfrontasi bersenjata. Senjata tersedia luas. Teluk Aden juga menghadapi risiko pembajakan dan perampokan bersenjata. Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris menyarankan agar seluruh perjalanan ke Yaman dihindari; perjalanan yang tidak dapat dihindari perlu dibatasi, direncanakan berdasarkan informasi keamanan lokal terkini, divariasikan bila mungkin, dan dilakukan secara tertutup. Menghindari perjalanan malam yang tidak perlu di luar kota besar serta tidak mengumumkan rencana perjalanan di media sosial dapat mengurangi paparan, tetapi tidak ada tindakan yang menjamin keselamatan. Jalur pelaporan formal umumnya dimulai di seksi atau kantor polisi terdekat, disebut قسم الشرطة atau مركز الشرطة, atau di Administrasi Polisi. Fungsi polisi mencakup pencegahan, penyelidikan, penangkapan sesuai hukum, dan perlindungan orang serta harta benda. Laporan dapat diteruskan dari polisi ke Direktorat Jenderal Investigasi Kriminal, البحث الجنائي, dan Kejaksaan, النيابة العامة. Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mencantumkan layanan pelaporan terjadinya kejahatan, الإبلاغ بوقوع جريمة, serta informasi tentang keberatan atas keputusan Kejaksaan untuk menyimpan atau menutup perkara. Nomor polisi 199 dilaporkan secara lokal; panduan pemerintah asing tertentu juga mencantumkan 194, sedangkan panduan AS menggunakan 199. Nomor yang tepat dan kantor yang dapat dijangkau perlu diperiksa menurut kegubernuran karena layanan darurat dapat sangat terbatas atau tidak andal. Simpan pesan, foto, rekam medis, dokumen identitas, dan rincian saksi; hindari menghadapi orang yang dicurigai bila hal itu dapat menimbulkan bahaya langsung. Tidak ada biaya umum pelaporan kejahatan, tenggat pelaporan universal, atau waktu respons nasional yang terverifikasi; biaya transportasi, keamanan, penerjemahan, dan hukum berbeda-beda. Penyelesaian keluarga, mediasi suku, dan hukum adat dapat berpengaruh dalam praktik, khususnya dalam kasus kekerasan berbasis gender. Kekuatan hukumnya terbatas dan hal itu tidak menggantikan perlindungan mendesak atau laporan formal bila seseorang menghadapi bahaya langsung. Pada triwulan pertama 2026, Kementerian Dalam Negeri mencatat 455 penyelesaian atau penghapusan perkara, yang menunjukkan bahwa hasil informal atau hasil negosiasi berlangsung berdampingan dengan penyelidikan formal. Kekerasan berbasis gender menimbulkan risiko akses dan perlindungan serius terkait stigma, konflik, pengungsian, dan infrastruktur lemah. Rencana Kebutuhan dan Tanggap Kemanusiaan 2025 memperkirakan 6,2 juta perempuan dan anak perempuan menghadapi risiko tersebut; kurang dari 5 persen fasilitas kesehatan memiliki kemampuan klinis menangani pemerkosaan; dan sekitar 90 persen wilayah pedesaan tidak memiliki tanggap kekerasan berbasis gender. Bergantung pada kegubernuran dan kehadiran mitra, ruang aman dan tempat penampungan UNFPA, dukungan kesehatan mental dan psikososial (MHPSS), rujukan medis, manajemen kasus, serta bantuan hukum mungkin tersedia. Yemen Women Union (YWU) menyediakan informasi hukum dan rujukan, serta mungkin menghubungkan penyintas dengan polisi, layanan kesehatan, atau akomodasi. Cakupan, kerahasiaan, pendanaan, dan perlindungan fisik berbeda menurut lokasi; hotline penyintas nasional belum terverifikasi. Anak-anak menghadapi risiko termasuk pekerja anak, perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, dan perekrutan kelompok bersenjata. Pada 2025, sekitar 7,4 juta anak dinilai membutuhkan dukungan perlindungan. UNICEF, pekerja sosial, serta Kementerian Urusan Sosial dan Tenaga Kerja menyediakan manajemen kasus, MHPSS, ruang aman, rujukan pendidikan, dan layanan terkait bila tersedia. Sasaran UNICEF berupa 1,7 juta saluran pelaporan aman berkaitan dengan eksploitasi dan pelecehan seksual oleh petugas bantuan; saluran tersebut bukan hotline umum kejahatan terhadap anak. Tindak pidana daring merupakan bidang yang sebagian formal tetapi masih berkembang. Administrasi Umum Keamanan Siber menerbitkan aplikasi مكافحة الجرائم الإلكترونية yang diperbarui pada 18 Juni 2026, dengan pelaporan rahasia, unggah bukti, pelacakan perkara, dan saran hukum. Contoh yang dilaporkan mencakup pemerasan, penipuan, peretasan, penyamaran, dan konten berbahaya. Kontak dukungan yang tercantum adalah +967714155155 dan situs cyber.sis.gov.ye, tetapi ketersediaan aplikasi, pengelolaan data, dan pemrosesan perkara yang efektif belum diverifikasi secara independen. Indeks Keamanan Siber Global ITU 2024 memberi nilai 5,29 dari 20 untuk langkah hukum Yaman, 1,9 dari 20 untuk langkah teknis, serta 0 untuk langkah pembangunan, organisasi, kapasitas, dan kerja sama. Unit Intelijen Keuangan (FIU) di Aden menerima dan menganalisis pemberitahuan transaksi mencurigakan, tetapi bukan saluran pelaporan umum bagi korban. Migran yang melewati Yaman dapat menghadapi kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, perdagangan orang, pemindahan paksa, dan kerja tanpa upah. Titik Tanggap Migran yang didukung IOM, tim bergerak, patroli, manajemen kasus, rujukan kesehatan dan perlindungan, bantuan antiperdagangan orang, alternatif penahanan, serta dukungan akses keadilan dapat membantu bila pendanaan dan akses setempat memungkinkan. Ketersediaan bergantung pada lokasi orang tersebut dan mitra yang beroperasi. Saluran formal polisi dan kejaksaan, layanan kemanusiaan, serta mediasi keluarga atau suku memiliki tanggung jawab dan kekuatan hukum berbeda, sehingga tidak boleh dianggap dapat saling menggantikan.