Perumahan di Yaman

Rumah tangga dapat memperoleh tempat tinggal di Yaman melalui pemilik atau agen real estat swasta, keluarga penampung, lokasi pengungsi internal atau pusat kolektif, permukiman informal, tempat berlindung darurat atau transisi, pembelian atau warisan, membangun sendiri, atau memperbaiki rumah yang rusak. Pengaturan ini tidak memberikan tingkat keamanan yang sama. Jalur kepemilikan dan sewa formal tersedia berdampingan dengan pengaturan adat dan akses kemanusiaan. Layanan publik, konflik, pengungsian dan tata kelola lokal dapat menentukan apakah pilihan perumahan tersedia dan dapat digunakan dengan aman. Pengaturan sewa sering didasarkan pada kesepakatan langsung dengan pemilik atau agen. Kontrak tertulis tidak selalu tersedia: sampel Shelter Cluster Yaman tahun 2023 menemukan kontrak tersedia bagi 53% rumah tangga penyewa yang dinilai dan tidak tersedia bagi 47%. Dalam penilaian yang sama, 70% agen dan pemilik melaporkan rumah sewa langka atau sulit diperoleh. Belum ada standar nasional yang terbukti andal untuk masa sewa atau prosedur masuk rumah. Karena itu, kesepakatan sebaiknya menyebut properti, sewa, tanggal pembayaran, durasi, deposit, utilitas, perbaikan, penghuni yang diizinkan dan ketentuan pengakhiran. Tanggung jawab utilitas dan perbaikan rentan menjadi sengketa bila tidak diatur karena biasanya bergantung pada kontrak, kebiasaan dan pengaturan setempat. Catatan kepemilikan memerlukan pemeriksaan saksama. بصيرة, atau basira, adalah akta properti atau dokumen kepemilikan yang digunakan dalam praktik properti setempat. Catatan registri tanah dan pengesahan oleh pengadilan berwenang dapat memberikan dukungan tambahan, tetapi kemampuan kadaster dan registrasi lemah di banyak wilayah. Pengungsian dapat menyebabkan hilangnya dokumen perumahan, tanah dan properti, sementara catatan kertas, catatan adat, sengketa tanah serta sistem kepemilikan menurut undang-undang, adat dan agama yang tumpang tindih menimbulkan ketidakpastian. Untuk pinjaman dengan agunan properti dari Bank Yaman untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, peminjam membutuhkan permohonan bertanda tangan yang menyatakan jumlah, tujuan dan jangka waktu, dokumen kepemilikan, dokumen registri tanah dan pengesahan pengadilan berwenang; bank juga melakukan pemeriksaan hukum. Pilihan pembiayaan swasta dan syariah tersedia, tetapi keterjangkauan dan akses yang luas belum terbukti secara nasional. Pembangunan, perluasan, peninggian, perubahan, penguatan dan pembongkaran memerlukan izin dari kantor bangunan lokal yang berwenang. Izin berlaku tiga tahun dan dapat diperpanjang tiga tahun lagi. Kompleks hunian, komersial dan pemerintah juga memerlukan izin tertulis untuk ditempati. Kapasitas pelaksanaan lokal bervariasi, jadi kantor dan proses dokumen yang bertanggung jawab harus dipastikan di lokasi properti. Dokumen bangunan, kepemilikan dan hunian sebaiknya disimpan bersama karena izin tidak dengan sendirinya menyelesaikan sengketa kepemilikan atau hak atas tanah. Selama menempati rumah, kewajiban penyewa dan pemilik terutama dibentuk oleh kesepakatan, praktik adat dan aturan lokal. Tunggakan, penguasaan kembali tanah, penutupan lokasi dan sengketa kepemilikan dapat menimbulkan risiko pengusiran. Belum ada tenggat pemberitahuan atau pengakhiran nasional yang terbukti berlaku andal bagi semua pengaturan perumahan. Rumah tangga yang menghadapi pemberitahuan sebaiknya segera menyimpan sewa, kuitansi, dokumen identitas dan catatan properti, menghindari konfrontasi serta mencari dukungan hukum atau kemanusiaan setempat. Mitra hukum dan pengacara UNHCR, komite perlindungan berbasis masyarakat atau komite lokasi, serta di sejumlah daerah layanan yang didukung UN-Habitat dapat menyediakan konseling, mediasi atau perwakilan. Kegiatan STDM, konseling hukum dan mediasi UN-Habitat berlangsung di Aden dan Lahj bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Jalan, Otoritas Umum Pertanahan, Survei dan Perencanaan Kota, serta Kementerian Kehakiman. Perempuan, pengungsi, orang yang kembali, rumah tangga yang dikepalai perempuan, Muhamaseen dan penghuni tanpa dokumen menghadapi risiko lebih tinggi dalam mengakses perumahan dan melindungi hak huni. Bantuan yang tersedia bergantung pada lokasi, kelayakan, pendanaan dan akses operasional. Biaya perumahan berbeda menurut pasar dan lokasi. Di pasar yang dinilai pada 2023, sewa bulanan indikatif sekitar USD 31 sampai USD 136 untuk rumah dengan satu hingga empat kamar, dengan harga lebih tinggi di dekat layanan. Angka ini bukan tolok ukur nasional terkini. Dalam penilaian yang sama, 31% rumah tangga berpenghasilan bulanan kurang dari USD 39, 29% USD 40 sampai USD 64, 16% USD 65 sampai USD 79, 11% USD 80 sampai USD 100 dan 13% lebih dari USD 100. Tunggakan sewa memengaruhi 69% penyewa yang dinilai di wilayah selatan dan 81% di utara; di antara rumah tangga yang menunggak, ancaman pengusiran memengaruhi 54% di selatan dan 60% di utara. Biaya izin, hak milik dan registrasi dapat makin membatasi akses rumah tangga berpenghasilan rendah. Bantuan sewa kemanusiaan bukan tunjangan perumahan umum. Biasanya bantuan terbatas untuk pengungsi internal rentan, orang yang kembali atau rumah tangga penampung yang telah dinilai, bergantung pada pendanaan dan umumnya mencakup hingga enam bulan. Perubahan lain mungkin mencakup pembaruan sewa, perpindahan yang dinegosiasikan, pemindahan ke keluarga penampung lain, kepulangan dan perbaikan, relokasi dari lokasi atau pengusiran. Kepulangan harus sukarela dan berdasarkan informasi memadai, dengan dokumen serta kemungkinan sengketa perumahan, tanah dan properti ditinjau sebelum kembali atau pindah. Kondisi perumahan Yaman sangat terdampak konflik, keruntuhan ekonomi, guncangan iklim, pengungsian dan runtuhnya layanan publik; rata-rata nasional tidak menggambarkan kota atau gubernuran tertentu secara andal.