Hukum di Yunani

Yunani memiliki sistem hukum sipil (civil-law system). Aturan tertulis terutama diatur melalui Konstitusi Yunani (Greek Constitution), kitab-kitab hukum, undang-undang, peraturan, dan hukum Uni Eropa (European Union law), bukan semata-mata melalui preseden pengadilan. Konstitusi merupakan landasan hukum nasional tertinggi negara. Konstitusi menetapkan lembaga-lembaga negara, melindungi hak-hak dasar, dan membatasi cara otoritas publik dapat bertindak. Parlemen mengesahkan peraturan perundang-undangan, sedangkan pemerintah dan badan publik menerbitkan aturan dalam kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kotamadya dan otoritas lain juga dapat mengambil keputusan dalam bidang yang menjadi kewenangan mereka. Hukum Uni Eropa merupakan bagian penting dari sistem ini. Hukum tersebut dapat memengaruhi ketenagakerjaan, hak konsumen, kegiatan usaha, tempat tinggal, perlindungan data, dan banyak bidang lainnya. Pengadilan perdata terutama menangani sengketa privat, termasuk kontrak, properti, masalah keluarga, dan tuntutan ganti rugi. Pengadilan pidana menentukan apakah suatu pelanggaran telah dilakukan dan konsekuensi hukum yang mengikutinya. Pengadilan administratif memeriksa banyak sengketa antara individu atau pelaku usaha dan otoritas publik. Yunani juga memiliki pengadilan yang lebih tinggi dengan peran khusus, termasuk Dewan Negara Yunani (Council of State), Pengadilan Kasasi (Court of Cassation), dan Pengadilan Audit (Court of Audit). Suatu perkara biasanya dimulai dengan dokumen, permohonan atau gugatan formal, pemberitahuan kepada pihak lain, dan sidang yang telah dijadwalkan. Bukti, dokumen tertulis yang diajukan, aturan prosedural, dan hak untuk mengajukan banding semuanya dapat memengaruhi hasilnya. Bahasa Yunani merupakan bahasa kerja otoritas dan pengadilan. Dokumen asing mungkin memerlukan terjemahan yang diterima dan bukti keaslian sebelum dapat digunakan oleh suatu otoritas. Tidak setiap masalah harus langsung dibawa ke pengadilan. Negosiasi, pengaduan tertulis formal, mediasi, ombudsman, atau keberatan administratif mungkin menjadi langkah awal yang lebih sesuai.