Pajak di Yunani

Pajak (foros) umumnya disebut foros, sedangkan perpajakan (forologia) disebut demikian dalam bahasa Yunani. Yunani memiliki pajak nasional dan pungutan publik lain yang berkaitan dengan penghasilan, pembelian, properti, pekerjaan, usaha, dan transaksi tertentu. Nomor identifikasi pajak Yunani (AFM) digunakan untuk menghubungkan deklarasi, pembayaran, urusan properti, urusan usaha, dan banyak tindakan administratif dengan wajib pajak yang benar. Otoritas Independen untuk Pendapatan Publik (AADE) bertanggung jawab atas administrasi pajak nasional. Banyak pendaftaran, deklarasi, pemberitahuan, detail pembayaran, dan catatan wajib pajak ditangani melalui lingkungan elektroniknya. Pajak penghasilan dapat mencakup upah, pensiun, pekerjaan mandiri, laba usaha, sewa, dan penghasilan investasi. Cara penghasilan dilaporkan atau dikenai pajak bergantung pada sumbernya dan keadaan wajib pajak. Pajak pertambahan nilai (FPA), yang dikenal di Yunani sebagai FPA, dikenakan atas banyak barang dan jasa. Usaha mungkin wajib memungut, mencatat, melaporkan, dan membayarnya, sedangkan konsumen biasanya menemukannya sudah termasuk dalam harga pembelian. Properti dapat menimbulkan tanggung jawab pajak dan pelaporan tersendiri. Nama Yunani yang umum untuk pajak properti berkala (ENFIA) adalah sebutan yang lazim, sedangkan catatan kepemilikan dan transaksi dapat menimbulkan konsekuensi tambahan. Domisili pajak tidak sama dengan kewarganegaraan. Domisili pajak membantu menentukan cara Yunani memperlakukan penghasilan seseorang dan dapat menjadi rumit ketika seseorang tinggal, bekerja, memiliki aset, atau menerima penghasilan di lebih dari satu negara. Karyawan, pemilik properti sewaan, pemilik properti, investor, dan pekerja mandiri memerlukan catatan yang berbeda. Faktur, kuitansi, kontrak, bukti bank, dokumen penggajian, dan informasi properti harus disimpan secara lengkap dan konsisten. Aturan pajak sangat bergantung pada fakta dan dapat berubah. Langkah awal yang stabil adalah mengamankan akses ke catatan resmi, memeriksa data pribadi, menyimpan bukti, dan memperoleh nasihat yang memenuhi syarat untuk urusan lintas negara atau usaha.