Agama di Zambia

Kehidupan beragama di Zambia mencakup komunitas Katolik, Advent Hari Ketujuh, Pentakosta, United Church of Zambia, Apostolik Baru, Saksi-Saksi Yehuwa, Baptis, Anglikan, Metodis, Presbiterian, Lutheran, Ortodoks, Bala Keselamatan, dan komunitas Kristen lainnya. Islam mencakup komunitas Sunni dan Syiah. Komunitas Hindu, Bahai, Buddha, Sikh, Yahudi, dan Agama Tradisional Afrika lebih kecil; sebagian orang memadukan praktik Kristen dengan kepercayaan pribumi. Persentase sensus menggambarkan penduduk nasional; perkiraan internasional berbeda karena survei menggunakan metode dan definisi yang berbeda. Praktik beragama umumnya mencakup ibadah, doa, puasa, pembelajaran Alkitab atau Al-Quran, sakramen, dan layanan sosial masyarakat. Setiap denominasi atau jemaat menetapkan ibadah, ritus, praktik keanggotaan, dan pengaturan lokalnya sendiri. Konstitusi melindungi ibadah pribadi dan umum, pengajaran agama, praktik, dan perayaan agama, termasuk kebebasan untuk berpindah agama. Konstitusi juga melindungi orang dari paksaan untuk mengikuti pengajaran atau upacara agama lain serta dari kewajiban mengucapkan sumpah yang bertentangan dengan agamanya. Kantor Wakil Presiden, melalui Departemen Bimbingan Nasional dan Urusan Keagamaan, menangani urusan Kristen, urusan agama, dialog antaragama, perayaan keagamaan publik, dan situs warisan keagamaan. Pencatat Perkumpulan di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Dalam Negeri menangani pendaftaran kelompok agama. Organisasi induk dan organisasi agama seperti Dewan Gereja di Zambia, Persekutuan Injili Zambia, Konferensi Uskup Katolik Zambia, Dewan Tertinggi Islam Zambia, Gereja-Gereja Independen Zambia, dan Dewan Apostolik Gereja-Gereja Zambia menyediakan wadah denominasi atau antaragama, tetapi tidak ada satu otoritas yang mengatur semua komunitas agama. Kelompok agama yang mendaftar berdasarkan Undang-Undang Perkumpulan umumnya memerlukan setidaknya 10 pengurus. Permohonan dapat memerlukan Kartu Pendaftaran Nasional, paspor atau izin, sidik jari, surat keterangan kepolisian, dukungan polisi atau dewan, dua salinan anggaran dasar, dan surat rekomendasi. Biaya permohonan yang disebutkan adalah K2,000, dan jangka waktu pemrosesan menurut undang-undang pada dasarnya umumnya 28 hari, meskipun proses administrasi saat ini mungkin memerlukan dokumen tambahan. Gereja baru mungkin juga memerlukan bukti kualifikasi pastoral, konfirmasi tempat ibadah, dan rekomendasi dari organisasi induk agama. Kelompok terdaftar wajib menyerahkan laporan tahunan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Silabus Pendidikan Agama Kementerian Pendidikan 2024 untuk Form 1 sampai 4 membahas Kristen, Hindu, Agama Tradisional Zambia, dan Islam dari sudut pandang pendidikan. Silabus ini bukan kursus doktrin gereja dan tidak dimaksudkan sebagai penginjilan. Perlindungan konstitusional memungkinkan seseorang menolak pengajaran agama atau upacara yang berkaitan dengan agama lain. Komunitas agama dapat menyediakan pengajaran agama dan layanan sosial sendiri bersama kurikulum sekolah. Bukti nasional yang tersedia tidak menetapkan satu biaya nasional untuk pengajaran agama. Jumat Agung, Sabtu Suci, Senin Paskah, dan Hari Natal merupakan hari libur umum berdasarkan Undang-Undang Hari Libur Umum. 18 Oktober adalah hari libur umum berdasarkan Instrumen Hukum 78 Tahun 2015 untuk doa, puasa, pertobatan, dan rekonsiliasi. 29 Desember diperingati sebagai peringatan tahunan Negara Kristen; statusnya sebagai hari libur umum menurut undang-undang tambahan perlu diperiksa pada daftar libur resmi terkini. Daftar nasional yang ditinjau tidak menetapkan hari raya agama non-Kristen sebagai hari libur umum nasional, meskipun pengaturan cuti dan praktik lembaga dapat berbeda. Perkawinan agama memiliki jalur hukum tersendiri dari perkawinan sipil dan adat. Upacara keagamaan memerlukan tempat ibadah dan pemuka agama berlisensi, sertifikat dari Pencatat atau lisensi khusus, serta sedikitnya dua saksi; pemuka agama mengirimkan akta perkawinan dalam waktu tujuh hari. Pembaptisan, penguatan iman, perkawinan Islam, dan ritus pemakaman merupakan urusan komunitas terkait dan tidak menggantikan pencatatan sipil kelahiran atau kematian. Konstitusi dan Undang-Undang Pengungsi melindungi kebebasan beragama, tetapi akses praktis, persoalan pendaftaran, dan perlakuan terhadap kelompok minoritas perlu diperiksa untuk lembaga dan situasi tertentu. Kekerasan terhadap orang yang dituduh melakukan sihir, terutama lansia, juga telah didokumentasikan sebagai risiko serius.