Korban dapat melaporkan tindak pidana ke kantor Kepolisian Republik Zimbabwe, Departemen Investigasi Kriminal, atau Unit Ramah Korban; mereka mungkin perlu bekerja sama dengan penyidik dan hadir di pengadilan sebagai saksi. Jaksa mewakili Negara, bukan bertindak sebagai pengacara pribadi umum bagi korban. Perlindungan bagi korban dan saksi tersebar melalui langkah-langkah bagi saksi rentan, dukungan Unit Ramah Korban, dan perintah pengadilan, sehingga perlindungan yang tersedia bergantung pada perkara. Ganti rugi perdata atas kerugian atau cedera merupakan urusan hukum perdata yang terpisah. Pengaduan korupsi juga dapat melibatkan Komisi Antikorupsi Zimbabwe, sedangkan pengaduan hak konstitusional dapat disampaikan kepada Komisi Hak Asasi Manusia Zimbabwe. Orang yang dituduh dan tidak mampu dapat meminta nasihat atau perwakilan pidana dari Direktorat Bantuan Hukum Kementerian Kehakiman, meskipun kontribusi biaya mungkin berlaku. Biaya pengacara, layanan pengadilan, uang jaminan, denda, dan biaya lainnya bergantung pada perkara. Zimbabwe tidak memiliki satu tenggat nasional untuk seluruh persidangan pidana, tetapi penahanan dan penundaan persidangan tetap tunduk pada perlindungan konstitusional dan undang-undang. Hukum pidana berlaku secara nasional, meski akses pengadilan, jadwal sidang keliling, dan layanan praktis dapat berbeda antarprovinsi dan distrik.
Hukum pidana di Zimbabwe
Hukum pidana Zimbabwe menetapkan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, penyelidikan, proses pengadilan, dan sanksi. Hukum ini melindungi orang yang dituduh melalui asas praduga tak bersalah, hak atas peradilan yang adil, akses ke nasihat hukum, dan kebebasan dari penahanan yang melanggar hukum. Hukum ini juga menyediakan prosedur bagi korban, anak-anak, pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan digital.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.