Pemilu di Antigua dan Barbuda

Antigua dan Barbuda memiliki sistem parlementer bikameral. Enam belas daerah pemilihan Dewan Perwakilan (House of Representatives) berada di Antigua dan satu berada di Barbuda. Pemilu menggunakan sistem pemenang suara terbanyak per daerah pemilihan (first-past-the-post voting): kandidat dengan suara terbanyak memenangkan daerah pemilihannya. Pemilih memilih satu kandidat daerah pemilihan melalui surat suara rahasia, sedangkan 17 anggota Senat ditunjuk dan bukan dipilih: sepuluh berdasarkan rekomendasi Perdana Menteri, empat berdasarkan rekomendasi Pemimpin Oposisi (Opposition Leader), satu berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Jenderal (Governor-General), satu berdasarkan rekomendasi Dewan Barbuda (Barbuda Council), dan satu perwakilan Barbuda berdasarkan rekomendasi Perdana Menteri. Parlemen dapat terus berjalan hingga lima tahun sejak sidang pertamanya, dan pemilihan umum berlangsung dalam waktu tiga bulan setelah pembubaran. Komisi Pemilihan Antigua dan Barbuda (Antigua and Barbuda Electoral Commission), atau ABEC, mengelola pendaftaran pemilih, administrasi pemilu, petugas pemungutan suara, dan pendidikan pemilih. Pengawas Pemilu menangani pelaksanaan sehari-hari, sedangkan Gubernur Jenderal menerbitkan surat perintah pemilu, membubarkan Parlemen, dan menunjuk senator. Warga negara Persemakmuran yang berusia 18 tahun atau lebih, secara sah tinggal di Antigua dan Barbuda, dan telah tinggal di daerah pemilihan terkait setidaknya selama enam bulan dapat mendaftar. Pendaftaran berlangsung terus-menerus, dan pemohon dapat menggunakan dokumen seperti akta kelahiran atau pembaptisan, sertifikat naturalisasi, paspor, atau surat izin mengemudi berfoto. Kartu pendaftaran pemilih diperlukan untuk memberikan suara; menurut laporan Commonwealth Observer Group tahun 2023, kartu pengganti berbiaya EC$100, sementara tidak ada biaya pendaftaran yang ditemukan dalam sumber yang ditinjau. Kandidat Dewan Perwakilan harus memiliki kewarganegaraan, berusia minimal 21 tahun, telah tinggal di Antigua dan Barbuda setidaknya selama 12 bulan, dan memiliki kemampuan yang memadai untuk membaca bahasa Inggris. Pencalonan memerlukan pengusul, pendukung, delapan pemilih terdaftar tambahan dari daerah pemilihan tersebut, persetujuan tertulis, dan uang jaminan EC$500. Di tempat pemungutan suara, petugas membandingkan kartu pemilih dengan identitas berfoto, menandai daftar pemilih, dan mengoleskan tinta yang tidak dapat dihapus. Dalam pemilihan umum 2026, pemungutan suara berlangsung dari pukul 06:00 hingga 18:00; pemilih yang sudah menunggu pada pukul 18:00 tetap diizinkan memberikan suara. Tidak ada pemungutan suara awal. Pemilih tunanetra, tidak mampu, dan lanjut usia dapat memperoleh bantuan, tetapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak seragam di semua tempat pemungutan suara. Setelah pemungutan suara, petugas menyegel kotak suara dan mengangkutnya ke pusat penghitungan daerah pemilihan. Petugas penanggung jawab daerah pemilihan (Returning Officer) membuka dan menghitung surat suara di hadapan agen partai dan pengamat, lalu menyatakan pemenang daerah pemilihan. Petisi pemilu dapat diajukan ke Pengadilan Pemilu (Election Court) untuk praktik korup atau ilegal. Pada 30 April 2026, terdapat 63.313 pemilih terdaftar, 39.515 suara diberikan, dan tingkat partisipasi mencapai 62,4%; Antigua and Barbuda Labour Party memenangkan 15 kursi, sedangkan United Progressive Party dan Barbuda People’s Movement masing-masing memenangkan satu kursi. Pemilihan sela St. Philip’s North pada 16 Maret 2026 dimenangkan oleh Randy Baltimore dari Antigua and Barbuda Labour Party. Dewan Barbuda menyediakan pengaturan pemilu lokal yang terpisah untuk Barbuda. Dewan ini memiliki sembilan anggota terpilih, serta Anggota Parlemen dan seorang senator sebagai anggota ex officio; anggotanya menjabat selama empat tahun, dan pemilihan berlangsung setiap dua tahun pada bulan Maret. Pemilihan daerah pemilihan nasional tetap menjadi cara utama untuk memperoleh perwakilan parlementer. Batas-batas daerah pemilihan telah lama dianggap perlu direformasi, dan Commonwealth Observer Group tahun 2023 menyatakan bahwa peraturan pembiayaan kampanye masih belum memadai.