Hukum perdata di Bolivia

Orang perseorangan memperoleh kepribadian hukum saat lahir, sedangkan anak yang masih dalam kandungan memperoleh akibat hukum yang menguntungkannya. Kecakapan penuh untuk bertindak umumnya dimulai pada usia 18 tahun, kecuali undang-undang tertentu menentukan lain. Badan hukum bertindak melalui wakil sesuai aturan khusus yang berlaku. Hak kepribadian tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan; pelanggaran yang melawan hukum dapat berujung pada perintah untuk menghentikan tindakan dan ganti rugi atas kerugian materiil atau moral. Kontrak biasanya memerlukan persetujuan, objek, dan causa yang sah. Beberapa transaksi juga mensyaratkan bentuk tertentu atau akta publik atau privat. Kontrak yang sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Wanprestasi dapat berujung pada pemenuhan, pengakhiran, atau ganti rugi. Kebatalan dapat diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan yang sah dan umumnya tidak tunduk pada batas waktu, sedangkan pembatalan umumnya berkaitan dengan ketidakcakapan atau persetujuan cacat dan biasanya memiliki masa lima tahun. Pembatalan karena lesion yang melebihi separuh nilai umumnya memiliki masa dua tahun. Properti dapat dimiliki secara perorangan atau kolektif dan harus memenuhi fungsi sosialnya. Pengambilalihan untuk kepentingan umum mensyaratkan kebutuhan atau manfaat publik serta ganti rugi yang adil. Kepemilikan dapat diperoleh melalui pendudukan, perlekatan, usucapión, kontrak, atau pewarisan. Untuk properti tak bergerak perkotaan, usucapión umumnya memerlukan lima tahun dengan hak terdaftar dan itikad baik atau sepuluh tahun penguasaan terus-menerus. Hak kebendaan atas properti tak bergerak berlaku terhadap pihak ketiga melalui pendaftaran di Derechos Reales. Pengalihan dan pembebanan properti perkotaan menggunakan folio real, sedangkan hak milik dan urusan kadaster pedesaan melibatkan INRA. Tanah kolektif tidak dapat dialihkan, tidak dapat diperoleh melalui daluwarsa, dan tidak dapat disita. PROREVI menyediakan jalur regularisasi administratif atau yudisial bagi properti perkotaan yang memenuhi syarat. Hukum keluarga diatur secara terpisah dalam Código de las Familias y del Proceso Familiar, Ley 603. Perkawinan dan unión libre yang stabil dan tunggal umumnya menimbulkan akibat personal dan harta yang setara. Keduanya biasanya mensyaratkan para pihak berusia sekurang-kurangnya 18 tahun; orang berusia 16 tahun dapat menikah atau membentuk hubungan tersebut dengan otorisasi tertulis yang diwajibkan. Unión libre dapat didaftarkan melalui SERECI atau otoritas indígenas, sedangkan hubungan yang tidak terdaftar mungkin memerlukan pengesahan pengadilan. Harta bersama biasanya mengecualikan aset yang dimiliki sebelum hubungan serta aset warisan atau pemberian. Tunjangan keluarga mencakup makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, rekreasi, dan pakaian; biasanya sampai usia 18 tahun dan dapat berlanjut hingga 25 tahun selama menempuh pendidikan teknis atau profesional secara efektif. Jumlahnya bergantung pada kebutuhan dan kemampuan; jika pendapatan tidak melebihi upah minimum nasional, jumlah minimum adalah 20% dari upah tersebut. Pewarisan terbuka setelah kematian nyata atau yang dianggap terjadi dan biasanya diurus di domisili terakhir orang yang meninggal. Bolivia mengakui pewarisan berdasarkan undang-undang dan wasiat serta melindungi ahli waris wajib. Anak-anak secara kolektif menerima empat perlima harta warisan sehingga seperlima dapat dibagikan bebas; jika hanya leluhur atau pasangan yang mewarisi, bagian yang dilindungi umumnya dua pertiga. Pasangan atau mitra unión libre yang diakui dapat mewarisi bersama anak-anak dengan bagian yang sama untuk setiap anak. Penerimaan warisan dapat bersifat murni dan sederhana atau dengan manfaat inventarisasi. Penerimaan murni dan sederhana dapat dinyatakan secara tegas atau tersirat dan umumnya dibatasi sepuluh tahun. Pendaftaran di Derechos Reales memerlukan instrumen warisan, dokumen pajak, identitas, dan folio terkini; keberatan dapat menangguhkan proses notaris dan mengharuskan proses biasa. Tanggung jawab perdata umumnya memerlukan kerugian melawan hukum yang disebabkan dengan sengaja atau lalai. Ganti rugi memulihkan kerugian secara langsung jika memungkinkan, dan jika tidak, mencakup kerugian serta keuntungan yang hilang akibat langsung. Aturan khusus dapat berlaku bagi orang tua, wali, guru, pemberi kerja, penjaga hewan atau bangunan, serta kegiatan berbahaya. Pengayaan tanpa sebab dan pembayaran yang tidak semestinya dapat menimbulkan kewajiban pengembalian. Proses perdata mengikuti prinsip oralidad, legalidad, disposición de las partes, dirección judicial, dan audiencia directa berdasarkan Ley 439, Código Procesal Civil. Proses biasa, luar biasa, monitorio, sukarela, eksekutif, dan koaktif melayani jenis gugatan yang berbeda. Konsiliasi sebelumnya umumnya diwajibkan, dengan pengecualian seperti ketidakcakapan, langkah perlindungan tertentu, kepailitan, dan urusan sukarela tertentu. Kesepakatan yang disahkan memiliki akibat seperti putusan. Putusan final umumnya dapat diajukan banding dalam sepuluh hari prosedural. Putusan asing memerlukan, antara lain, keaslian atau legalisasi, terjemahan, yurisdiksi, penyampaian yang benar, proses yang adil, status final, dan kesesuaian dengan ketertiban umum. Pelaksanaan dimulai ketika pihak yang menang memintanya kepada pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tidak dapat mengubah putusan final, dan upaya hukum biasa maupun luar biasa umumnya tidak menangguhkan pelaksanaan. Jika putusan tidak menetapkan tenggat, debitur dapat diberi tiga hari prosedural untuk memenuhi kewajibannya; ketidakpatuhan berlanjut dapat mengakibatkan sanksi uang bertahap, penyitaan, dan penjualan. Proses eksekutif mensyaratkan utang yang pasti jumlahnya, telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta didukung dokumen eksekutorial. Proses praktis sering meliputi persiapan dokumen, notaris atau registri, konsiliasi wajib jika berlaku, Juzgado Público yang berwenang, putusan, pendaftaran, dan pelaksanaan. Biaya dan waktu notaris, pajak, pengadilan, serta registri berbeda menurut layanan, tempat, dan beban perkara; tidak ada biaya atau durasi nasional seragam untuk semua perkara perdata.