Tahapan kehidupan di Burundi

Burundi tidak memiliki otoritas pusat dan tidak memiliki satu hak tunggal yang mengatur semua tahapan kehidupan. Tanggung jawab dibagi antara pencatatan sipil, otoritas pendidikan dan sosial, pemerintah kota, sistem peradilan, lembaga jaminan sosial, serta layanan kemanusiaan dan berbasis masyarakat. Data usia dari Institut Statistik Nasional Burundi (INSBU) mencatat 2.041.065 anak berusia 0 hingga 4 tahun, 1.336.094 remaja berusia 15 hingga 19 tahun, dan 1.003.805 dewasa muda berusia 20 hingga 24 tahun. Untuk penduduk berusia 65 tahun ke atas, tabel tersebut mencatat 427.968 orang; rumah tangga kolektif dan orang tanpa tempat tinggal tetap tidak termasuk. Bagi anak-anak, akses yang dapat diandalkan sering dimulai dari pencatatan kelahiran. Komune administratif setempat (commune) melakukan pencatatan dan menerbitkan akta kelahiran; sejak perintah menteri bersama pada 2024, pencatatan juga dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dalam waktu 15 hari. Pencatatan terlambat dapat memerlukan perjalanan, biaya, dan bukti tambahan. Akta kelahiran memudahkan akses ke sekolah, warisan, dokumen identitas, dan dukungan sosial, tetapi biaya, transportasi, jarak, kemiskinan, dan perpindahan membuat akses lebih sulit. Di Kirundo, kerja sama antara fasilitas kesehatan dan kantor pencatatan sipil telah diperluas; hal ini tidak berarti bahwa aksesnya sama di seluruh negeri. Anak-anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, serta berhak atas proses yang peka terhadap kebutuhan anak. Komune, kementerian yang bertanggung jawab, komite perlindungan anak, dan organisasi mitra memberikan rujukan ketika seorang anak berada dalam risiko. Risiko yang umum meliputi disiplin dengan kekerasan, pekerja anak, hidup di jalanan, kekerasan berbasis gender, perkawinan dini atau paksa, perpisahan dari pengasuh, dan pengucilan anak penyandang disabilitas. Pada masa remaja, sembilan tahun pendidikan dasar terhubung dengan sekolah menengah, pendidikan kejuruan, pemagangan, pertanian, usaha mandiri, dan pekerjaan berupah. Program keterampilan dan kecakapan hidup, kelompok solidaritas, serta program seperti program CREATABLE (CREATABLE) dan program UPSHIFT (UPSHIFT) melengkapi sekolah dan lembaga pendidikan kejuruan. Akses sangat bergantung pada pendapatan rumah tangga, gender, tempat tinggal di pedesaan, disabilitas, perpindahan, dokumen, kehamilan, serta ketersediaan tempat di sekolah atau pelatihan. Biaya transportasi dan bahan belajar, serta hilangnya pendapatan, dapat menghambat partisipasi; durasi dan persyaratan penerimaan berbeda-beda menurut penyedia. Bagi anak perempuan, kehamilan, kekerasan berbasis gender, dan perkawinan dini meningkatkan risiko putus sekolah, sedangkan anak laki-laki dapat lebih terdampak oleh pekerja anak, hidup di jalanan, dan kontak dengan sistem peradilan. Transisi menuju kedewasaan biasanya berlangsung melalui identitas hukum, menyelesaikan atau meninggalkan sekolah, memperoleh pendapatan, bekerja, membentuk rumah tangga, dan menjalankan kewajiban kewarganegaraan. Tidak ada upacara nasional atau prosedur administratif tunggal untuk transisi ini. Pekerjaan formal dapat membuka akses ke jaminan sosial iuran, sedangkan pekerjaan informal dan pertanian pada praktiknya lebih dominan. Batas usia dan kewajiban hukum tertentu harus diperiksa berdasarkan hukum Burundi yang berlaku. Pada usia lanjut, banyak orang terutama bergantung pada kerabat, rumah tangga, tetangga, lembaga keagamaan, badan amal, dan LSM. Jalur pensiun dan asuransi sosial terutama terkait dengan pekerjaan yang sebelumnya telah diasuransikan; bantuan tunai usia lanjut universal tanpa iuran belum ditetapkan. Kode Perlindungan Sosial (Code de la protection sociale) Nomor 1/12 tanggal 12 Mei 2020 mengidentifikasi jaminan sosial, martabat, perlakuan setara, dan standar hidup yang layak sebagai hak yang relevan. Peraturan khusus yang komprehensif untuk orang lanjut usia belum ditetapkan dalam penelitian yang ditinjau. Kemiskinan, penelantaran, pengabaian, kekerasan, stigma, tuduhan sihir, dan pengucilan dari masyarakat tetap merupakan risiko yang mungkin terjadi. Kebutuhan perawatan di Burundi terutama dipenuhi oleh kerabat dan pengasuh informal lainnya. Komune, administrasi sosial, organisasi penyandang disabilitas, dan LSM memberikan dukungan tambahan, alat bantu, atau layanan inklusi bergantung pada lokasi. Skema asuransi perawatan terpadu dan jalur perawatan nasional belum ditetapkan. Waktu perawatan, transportasi, alat bantu, bahan belajar, dan pembayaran langsung membebani rumah tangga; akses dan waktu pemrosesan bergantung pada kebutuhan, proyek, tempat tinggal, dan fasilitas yang tersedia. Krisis dapat mengganggu perjalanan hidup melalui perpisahan dari anak, perpindahan, kepulangan, bencana alam, kekerasan, kemiskinan ekstrem, disabilitas, atau kematian pengasuh. Survei UNICEF dari Februari 2026 mengidentifikasi 632.989 anak yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, sekitar 89.000 pengungsi internal, sekitar 90.790 orang yang mengungsi akibat konflik, dan 37.880 warga Burundi yang kembali dari Tanzania. Jalur bantuan biasanya bergerak dari pendaftaran dan pemeriksaan perlindungan menuju ruang ramah anak, manajemen kasus, pengasuhan yang aman, reunifikasi keluarga, dan rujukan ke sekolah atau dukungan sosial. UNHCR mengoordinasikan perlindungan pengungsi, sedangkan pemerintah, komune, UNICEF, Palang Merah Burundi, perlindungan sipil, dan LSM terlibat bergantung pada wilayahnya. Reunifikasi keluarga hanya dapat dilakukan jika aman dan demi kepentingan terbaik anak; layanan perlindungan bukan hak umum permanen. Undang-Undang Perlindungan Sosial tahun 2020, Kebijakan Nasional Perlindungan Sosial (National Social Protection Policy) PNPS 2024–2033, program transfer tunai rumah tangga (Merankabandi), program transfer tunai tahap kedua (Merankabandi II), dan Registri Sosial Tunggal (Registre Social Unique) merupakan rujukan formal utama. Merankabandi dan Merankabandi II menggabungkan pembayaran rumah tangga yang ditargetkan dengan kegiatan pelengkap; keduanya tidak otomatis tersedia bagi setiap kelompok usia dan tidak dapat diakses secara setara di seluruh negeri. Penerimaan, cakupan, dan pembayaran bergantung pada kebutuhan, pendaftaran rumah tangga, aturan program, provinsi, dan status proyek. Akses dapat melibatkan biaya transportasi, dokumen, dan akses lokal. Jumlah, biaya, cakupan pensiun, aturan sekolah, dan layanan yang tersedia harus diperiksa kembali dengan komune atau lembaga yang bertanggung jawab sebelum mengambil tindakan tertentu.