Hukum pidana di Chili

Hukum pidana Chili menentukan perbuatan yang dapat dihukum oleh negara. Kitab Undang-Undang Pidana (Código Penal) dan undang-undang lainnya menetapkan tindak pidana serta akibatnya, sedangkan hukum acara pidana mengatur penyidikan dan persidangan. Kementerian Publik (Ministerio Público), yang juga dikenal sebagai kejaksaan pidana (Fiscalía), memimpin penyidikan pidana. Carabineros de Chile dan Polisi Investigasi (Policía de Investigaciones) menjalankan fungsi kepolisian dan tugas penyidikan dalam lingkup kewenangan mereka. Perkara pidana dapat dimulai melalui laporan, pengaduan, tindakan polisi, atau informasi yang diterima jaksa. Bukti dapat berupa keterangan saksi, dokumen, catatan digital, temuan ahli, dan benda fisik. Hakim mengawasi keputusan penting dalam proses dan melindungi jaminan hukum. Pertanggungjawaban pidana dan hukuman harus ditentukan melalui proses yang diwajibkan oleh hukum, dengan tersangka diperlakukan tidak bersalah sampai pertanggungjawabannya ditetapkan. Orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan memiliki hak pembelaan penting, termasuk akses terhadap bantuan hukum dan informasi mengenai tuduhan. Layanan Pembelaan Pidana Publik (Defensoría Penal Pública) menyediakan pembelaan pidana dalam perkara yang memenuhi syarat ketika perwakilan pribadi tidak tersedia. Korban dapat melaporkan tindak pidana, memberikan bukti, meminta informasi, serta menggunakan mekanisme perlindungan atau partisipasi yang tersedia. Kekhawatiran serius mengenai keselamatan harus disampaikan dengan jelas kepada jaksa atau polisi. Tidak setiap penyidikan berlanjut ke persidangan atau putusan bersalah. Suatu perkara dapat menempuh jalur prosedural yang berbeda bergantung pada bukti, tingkat keseriusan, klasifikasi hukum, serta keputusan jaksa dan pengadilan. Proses pidana dapat memengaruhi kebebasan, keselamatan, reputasi, imigrasi, pekerjaan, dan kehidupan keluarga. Janji informal atau pembayaran pribadi tidak selalu mengakhiri kewenangan negara untuk menyidik suatu tindak pidana.