Belanja di Korea Utara

Korea Utara memiliki sistem ritel yang diatur negara berdampingan dengan perdagangan berbasis pasar dan informal. Alokasi negara dan jaringan perdagangan negara tetap menjadi bagian dari sistem, sementara toko negara (국영상점), pusat perbelanjaan, dan pasar umum melayani kelompok dan lokasi yang berbeda. Penjual swasta dapat beroperasi melalui kios pasar dan membayar biaya penggunaan pasar yang disebut 장세, meskipun sebagian perdagangan juga berlangsung di luar pengaturan formal. Produksi lokal dan impor, khususnya dari China, sama-sama memengaruhi ragam barang yang tersedia. Pasokan bahan makanan, sabun, pasta gigi, kosmetik, barang rumah tangga, pakaian, dan sepatu tidak sama andalnya di seluruh negeri. Pilihan yang terdokumentasi paling banyak terdapat di Pyongyang, sedangkan Rason memiliki lingkungan perdagangan perbatasan tersendiri. Toko mata uang asing dan belanja yang tersedia bagi pengunjung tidak menggambarkan akses normal bagi penduduk secara luas. Manufaktur lokal, produk impor, perbaikan, dan penjualan kembali semuanya ikut menyediakan pakaian dan barang rumah tangga. Ponsel, elektronik, dan peralatan rumah tangga dijual melalui saluran perdagangan negara dan pasar. Pembayaran elektronik dan layanan berbasis ponsel pintar telah terdokumentasi, dan undang-undang menyediakan skema jaminan kredit (신용보증제) untuk layanan listrik, elektronik, dan perbaikan tertentu. Akses ke produk, layanan, dan sarana pembayaran sangat bergantung pada lokasi dan status. Belanja daring masih terfragmentasi: layanan seperti Okryu, Sangyon, dan Kwangmyong, beserta pemesanan lewat telepon dan sejumlah layanan antar, telah terdokumentasi, tetapi tidak ada bukti yang dapat diandalkan tentang belanja melalui internet terbuka secara umum, pengiriman nasional yang terstandardisasi, atau cakupan luas platform independen. Won Korea Utara menjadi mata uang utama untuk pembayaran tunai sehari-hari. Yuan China dan dolar AS mungkin digunakan di pasar tertentu, toko mata uang asing, wilayah perbatasan, atau lingkungan terkait pariwisata. Kartu dan aplikasi yang terkait dengan negara atau bank, termasuk Jonsong (전성) dan Narae (나래), tersedia, tetapi jangkauan dan interoperabilitasnya tidak jelas. Akses kartu dan perbankan internasional biasa tidak tersedia seperti di banyak negara lain, dan sanksi PBB membatasi layanan keuangan tertentu, hubungan perbankan, serta perdagangan barang mewah. Harga dapat mengikuti harga resmi negara, harga pasar, atau harga hasil negosiasi. Harga pasar berubah menurut pasokan, pengendalian, wilayah, dan kondisi impor; tidak ada tabel harga produk atau waktu pengiriman nasional yang dapat diandalkan. Undang-Undang Perdagangan Sosialis (사회주의상업법) melarang penjualan barang yang belum melalui pemeriksaan yang diwajibkan, serta barang palsu atau terlarang. Undang-undang itu mengatur pengawasan mutu dan kebersihan, kompensasi, dan penalti kontraktual, tetapi tidak ada bukti yang dapat diandalkan tentang organisasi konsumen independen, hak pengembalian dana dan barang yang berlaku umum, kantor pengaduan yang transparan, atau jaminan platform yang dapat ditegakkan secara konsisten. Kebijakan formal menyebut produksi hemat sumber daya, daur ulang, penggunaan kembali, serta pengembalian atau penggunaan ulang kemasan. Data daur ulang nasional dan bukti pelaksanaan yang konsisten masih terbatas. Karena itu, perbaikan, penjualan kembali, dan penggunaan ulang memiliki manfaat praktis, tetapi ketersediaannya bergantung pada daerah. Pembeli juga menghadapi risiko terkait barang terlarang, perdagangan tanpa izin, penyelundupan, transaksi mata uang asing, dan transaksi yang terkena sanksi. Pengamatan wisatawan atau kondisi ritel di satu kota tidak dapat membuktikan akses nasional atau izin hukum.