Hukum pidana di Korea Utara

Korea Utara memiliki Hukum Pidana formal (형법) yang melindungi kekuasaan negara, sistem sosialis, ketertiban umum, dan kepentingan lain yang ditetapkan otoritas. Hukum itu mendefinisikan pelanggaran sebagai tindakan berbahaya yang dapat dipidana dan mengakui perbuatan yang disengaja maupun karena kelalaian. Hukum Acara Pidana (형사소송법) menetapkan prinsip formal, termasuk perlindungan hak asasi manusia, ketepatan fakta, objektivitas, kehati-hatian, dan ketidakberpihakan. Urutan formalnya meliputi penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, persidangan, dan putusan. Pengadilan Pusat dan pengadilan lokal menjalankan fungsi yudisial, sementara Kantor Kejaksaan Umum Pusat dan kejaksaan lokal mengawasi penuntutan. Badan penyidik mencakup Kementerian Keamanan Negara dan Kementerian Keamanan Sosial. DPRK melaporkan adanya independensi peradilan, persidangan terbuka, penasihat hukum, hak banding, dan perlindungan dari penyiksaan. DPRK juga melaporkan kewajiban berdasarkan instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Hak-Hak Anak. Laporan independen Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbasis keterangan orang yang melarikan diri menggambarkan kesenjangan penerapan yang besar, termasuk pengaruh Partai, perwakilan hukum yang dikendalikan, penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa komunikasi, penyiksaan, kekerasan seksual, kerja paksa, dan pengakuan paksa. Undang-Undang Pengacara tahun 2023 menata ulang Asosiasi Pengacara Korea. Amandemen Hukum Acara Pidana tahun 2022 disebut mengurangi masa penahanan dan mempercepat proses, dan sebuah arahan Pengadilan Pusat tahun 2024 dilaporkan telah diterbitkan. Masa penahanan aktual, ketersediaan penasihat hukum, dan independensi peninjauan tetap sulit dipastikan karena pemantauan independen atas pengadilan dan penjara sangat dibatasi. Kasus politik dapat ditangani melalui jalur Kementerian Keamanan Negara atau proses lain yang dikendalikan Partai dan bersifat kuasi-yudisial, alih-alih persidangan biasa yang transparan. Pelanggaran yang dilaporkan mencakup tindakan anti-negara dan anti-bangsa, penyeberangan perbatasan tanpa izin, komunikasi asing, media asing, kegiatan keagamaan, pembunuhan, perdagangan manusia, pelanggaran narkotika, korupsi, serta tindakan terkait kerja paksa atau kontrol sosial. Undang-undang pengendalian informasi telah memperluas risiko pidana terkait terbitan, musik, film, perangkat, pesan, dan komunikasi elektronik asing. Langkah terkait mencakup amandemen Hukum Pidana tahun 2015, Undang-Undang Penolakan Pikiran dan Budaya Reaksioner tahun 2020, Undang-Undang Jaminan Pendidikan Pemuda tahun 2021, dan Undang-Undang Perlindungan Bahasa Budaya Pyongyang tahun 2023. Tuturan, pesan, atau surel bergaya Korea Selatan dilaporkan dapat berujung pada kerja pemasyarakatan sekurang-kurangnya enam bulan; kasus yang lebih berat dapat membawa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Hukum Korea Utara menyediakan beberapa sanksi formal: hukuman mati, kerja pemasyarakatan dengan masa tertentu atau tanpa batas waktu, pendisiplinan melalui kerja atau kerja jangka pendek, penyitaan, denda, pencabutan hak pilih, serta pencabutan atau penangguhan izin. Vonis biasa dapat berujung pada kyohwaso, penjara biasa yang berkaitan dengan kerja pemasyarakatan. jipkyulso adalah tempat penahanan atau penampungan, sedangkan kuryujang digambarkan sebagai tempat praperadilan atau interogasi. kwanliso adalah kamp penjara politik. Tahanan politik dapat dipindahkan ke kamp semacam itu atau fasilitas penahanan lain tanpa persidangan yang transparan. Klasifikasi, penempatan, dan lamanya penahanan aktual sering kali tidak dapat diverifikasi secara independen. Hukuman mati tersedia secara hukum untuk jenis tindakan yang lebih luas daripada di banyak sistem hukum. Pada 2025, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa cakupan hukumnya dan dugaan penggunaannya meningkat sejak 2015. Eksekusi publik juga dilaporkan. Penahanan dapat melibatkan penyiksaan, perlakuan buruk, kerja berlebihan, malnutrisi, dan risiko bunuh diri. Penahanan politik dapat berlangsung tanpa batas waktu. Tidak ada kumpulan data nasional yang dapat diandalkan tentang penangkapan, vonis, pembebasan, eksekusi, lama penahanan, atau kematian di penjara. Usia pertanggungjawaban pidana yang didokumentasikan umumnya 14 tahun. Anak di bawah usia 14 secara formal tidak termasuk dalam pertanggungjawaban pidana. Orang berusia 14 hingga 17 tahun dilaporkan mendapat pengurangan hukuman atau penanganan melalui pendidikan publik, dan hukuman mati secara formal dilarang untuk tindak pidana yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Praktik terkini, fasilitas remaja, pengalihan dari proses pidana, dan angka penahanan tidak dapat diverifikasi secara independen; karena itu, aturan usia tertulis tidak membuktikan adanya perlindungan yang diterapkan secara konsisten. Orang yang dirugikan memiliki mekanisme formal untuk mengajukan keluhan dan meminta kompensasi. Pasal 120 Hukum Acara Pidana mengatur kompensasi, sementara Undang-Undang Keluhan dan Petisi tahun 2010 yang diubah pada 2021 serta Undang-Undang Kompensasi Kerugian tahun 2020 menyediakan dasar hukum tambahan. Tidak diketahui adanya lembaga independen yang berpusat pada korban dan mampu memberi dukungan nasional secara andal. Kesadaran dan akses tampaknya terbatas, dan risiko pembalasan dilaporkan terutama dalam perkara penahanan, kekerasan berbasis gender, atau tindakan yang sensitif secara politik. Bukti yang dihimpun Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan proses akuntabilitas asing dapat menyediakan informasi atau kemungkinan mekanisme peralihan, tetapi tidak diketahui adanya sistem akuntabilitas domestik yang efektif. Peraturan lalu lintas kemungkinan ada pada tingkat administrasi setempat, tetapi tidak ditemukan undang-undang terkini yang dapat diverifikasi secara publik, peta badan yang bertanggung jawab, jadwal biaya, statistik, atau prosedur akses andal yang menjelaskan sistem rinci pelanggaran jalan sehari-hari. Karena itu, bukti yang tersedia tidak mendukung uraian lebih spesifik tentang perkara lalu lintas. Pembatasan digital memiliki padanan fungsional yang lebih jelas: akses internet umum tidak tersedia bagi penduduk, sedangkan intranet, telekomunikasi, media asing, perangkat, dan komunikasi dikendalikan ketat. Berdasarkan bukti yang tersedia, belum terbukti adanya proses investigasi dan persidangan kejahatan siber umum yang dapat diverifikasi secara publik; operasi siber eksternal termasuk bahasan terpisah mengenai keamanan negara dan internasional. Tidak tersedia jadwal biaya pengadilan atau biaya resmi lain untuk prosedur pidana yang dapat diandalkan kepada publik. Laporan tentang suap untuk menghindari penangkapan, mengurangi hukuman, memperoleh kondisi kerja yang lebih ringan, atau menjamin kunjungan keluarga menggambarkan pembayaran informal yang melanggar hukum, bukan biaya resmi atau hak. Klaim formal tentang penahanan lebih singkat menurut amandemen 2022 tidak menetapkan tenggat nasional yang dapat diandalkan karena masa aktual tetap tidak transparan. Dengan demikian, sistem tertulis menyediakan kerangka hukum formal, tetapi akses ke pengadilan independen, bantuan hukum efektif, perlindungan dari kekerasan, dan pemulihan yang dapat diandalkan terfragmentasi dan sering kali terutama bersifat informal.