Perlindungan Konsumen di Korea Utara

Kerangka formal utamanya mencakup Undang-Undang Perdagangan Sosialis, Undang-Undang Standar, Undang-Undang Kompensasi, Undang-Undang Asuransi, Undang-Undang Pembayaran Elektronik, Undang-Undang Otentikasi Elektronik, dan Undang-Undang Pengaduan dan Petisi, yang disebut 신소청원법. Aturan ini beroperasi dalam sistem pasokan dan pengawasan yang diarahkan negara. Otoritas perdagangan pusat dan komite rakyat provinsi atau kota mengawasi toko, restoran, dan penyedia jasa kemudahan, sementara pasar dikelola melalui struktur pusat dan lokal. Toko dan penyedia jasa memerlukan izin operasi dari komite rakyat provinsi atau kota yang relevan, dan barang mungkin memerlukan pendaftaran atau sertifikasi negara. Barang terlarang, belum diuji, cacat, atau palsu tidak boleh dijual. Iklan memerlukan persetujuan, dan informasi produk dapat mencakup merek dagang, harga, dan rincian kemasan. Pengukuran yang akurat dan pemeriksaan berkala atas alat ukur juga diwajibkan. Undang-Undang Standar mencakup keselamatan, kebersihan, persyaratan lingkungan, dan metode pengujian. Label setidaknya harus mencantumkan kode atau nomor standar, tahun penetapan, tahun produksi, masa simpan, dan kondisi penyimpanan. Barang tanpa penandaan yang diwajibkan tidak disetujui untuk dijual. Pengendalian ini terutama ditujukan kepada perusahaan dan penyedia melalui pengawasan dan sanksi; aturan tersebut tidak menetapkan prosedur penarikan atau pengembalian dana bagi perorangan yang terdokumentasi dengan jelas. Undang-Undang Kompensasi menganut prinsip kompensasi penuh atas kerugian yang melanggar hukum terhadap harta benda atau orang, dan Undang-Undang Perdagangan Sosialis mengatur tanggung jawab perdata, ganti rugi, sanksi, dan biaya keterlambatan dalam kasus terkait. Klaim tetap dapat diajukan meskipun tanggung jawab administratif atau pidana juga berlaku, tetapi pengadilan yang berwenang dan undang-undang khusus yang berlaku menentukan prosesnya. Konsumen dapat mengajukan pengaduan atau petisi kepada badan negara mengenai pelanggaran hak, kepentingan, koreksi, atau kompensasi. Bukti yang tersedia tidak menunjukkan adanya kantor ombudsman konsumen independen, badan banding hak asasi manusia regional independen, saluran pengaduan penipuan yang terverifikasi, asosiasi konsumen, gugatan kelompok, atau layanan penyelesaian sengketa alternatif yang independen. Karena itu, hasil praktis sulit diperkirakan. Negosiasi, solusi dari penjual, atau penyelesaian di pasar setempat mungkin terjadi, tetapi pengaturan informal tidak memiliki kekuatan hukum yang terbukti andal. Tidak ada bukti mengenai hak umum untuk membatalkan pembelian, masa garansi standar, atau tenggat pengembalian dana yang seragam. Barang impor mengikuti proses yang lebih spesifik. Importir harus mengajukan pemeriksaan yang mencakup mutu, jumlah, kemasan, dan masa simpan. Biaya pemeriksaan mungkin berlaku, dan sertifikat pemeriksaan digunakan untuk pembayaran. Barang yang tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi persyaratan dapat dikembalikan, dengan kompensasi yang diupayakan melalui sertifikat pemeriksaan dan kontrak atau aturan khusus yang berlaku. Pengaduan konsumen biasa tidak memiliki tenggat umum atau biaya standar yang diterbitkan secara andal. Layanan keuangan diarahkan negara. Bank Sentral menangani penerbitan, pengendalian moneter, pembayaran, dan fungsi kas negara, tetapi tidak ada bukti mengenai regulator keuangan konsumen independen, sistem penjaminan simpanan, atau saluran pengaduan konsumen umum. Undang-Undang Asuransi mencakup asuransi penumpang, kredit, tanggung jawab, jaminan, properti, dan pribadi. Sengketa asuransi dapat berlanjut dari negosiasi ke pengadilan DPRK atau arbitrase; arbitrase asing memerlukan persetujuan. Premi, cakupan, dan pengecualian bergantung pada kontrak asuransi. Pembayaran elektronik diatur oleh Undang-Undang Pembayaran Elektronik. Sistem pembayaran bank dan nonbank, kartu, pembayaran seluler, dan ATM memerlukan persetujuan, pendaftaran, atau pengawasan Bank Sentral. Penyedia wajib melaporkan kejadian abnormal, dan Bank Sentral menetapkan biaya yang berlaku. Permohonan dapat ditinjau dalam dua hari kerja, sedangkan pemeriksaan dokumen dan penyelesaian dapat mengikuti aturan pada hari yang sama. Tidak ada bukti yang memastikan adanya saluran umum pembatalan, pengembalian dana, privasi, sanggahan transaksi, atau pengaduan digital independen. Perdagangan elektronik juga memerlukan pendaftaran produk menurut Undang-Undang Perdagangan Sosialis. Wisatawan mungkin memperoleh asuransi penumpang dan mengajukan klaim kompensasi atas kematian akibat kecelakaan menurut Undang-Undang Pariwisata, yang ditetapkan pada 30 Agustus 2023. Pengunjung asing menghadapi akses yang sangat terkendali, dukungan eksternal yang terbatas, dan konektivitas yang dibatasi, sehingga keabsahan asuransi, pengecualian, dan pengaturan darurat perlu diperiksa dengan cermat. Tidak ada bukti mengenai proses sengketa atau pengembalian dana wisatawan yang independen. Pasokan energi direncanakan dan konservasi diatur menurut Undang-Undang Pengelolaan Energi, tetapi tidak ada bukti terverifikasi tentang pilihan pemasok ritel, tagihan berdasarkan meteran, kompensasi pemadaman, atau saluran pengaduan energi umum. Produk kesehatan dan layanan medis mengikuti aturan tersendiri. Undang-Undang Medis mengatur prinsip perawatan gratis, tenaga medis berlisensi, persetujuan perawatan atau operasi, rekam medis, serta pemeriksaan medis atas permintaan warga di bawah pengawasan otoritas kesehatan pusat. Laporan mengenai kekurangan obat dan peralatan berarti masyarakat mungkin menanggung beban pembelian di pasar. Tidak tersedia bukti terverifikasi mengenai sistem penarikan obat, proses pengaduan apotek, atau saluran tanggung jawab produk. Obat, makanan, dan kosmetik wajib menjalani pengendalian kesehatan dan mutu, tetapi upaya pemulihan langsung bagi perorangan masih belum jelas. Barang palsu, tidak diperiksa, atau gagal memenuhi persyaratan dilarang, dan persetujuan iklan, pendaftaran produk, serta pengendalian pengukuran dimaksudkan untuk membatasi penipuan. Kegiatan pasar informal dapat membawa risiko pemerasan, penangkapan, atau penuntutan, dan akses jauh lebih lemah di daerah pedesaan. Basis bukti terbatas karena sistemnya tidak transparan, banyak teks hukum terutama tersedia melalui sumber sekunder, dan penerapannya tidak dapat diamati secara independen. Karena itu, setiap penilaian perlu membedakan aturan formal, jalur kelembagaan yang terdokumentasi, dan praktik informal, alih-alih menganggap ketiganya sama andalnya.