Hidup Bersama di Korea Utara

Inminban adalah unit lingkungan setempat yang biasanya mencakup sekitar 20 hingga 40 rumah tangga. Para pemimpinnya bekerja sama dengan struktur Partai setempat dan badan keamanan, mengatur pertemuan dan mobilisasi, serta membantu inspeksi rumah tangga yang dapat dilakukan tanpa pemberitahuan atau pada malam hari. Laporan yang dirujuk oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyebut jaringan informan, dengan perkiraan sedikitnya satu informan untuk setiap 50 orang dewasa. Orang dewasa umumnya berpartisipasi dalam kehidupan organisasi melalui badan negara; pertemuan dilaporkan berlangsung sekitar tiga kali seminggu, termasuk sesi tinjauan kehidupan mingguan yang melibatkan kritik terhadap diri sendiri dan orang lain. Radio, media, dan komunikasi juga berada di bawah kendali negara. Tempat tinggal dan pekerjaan sering ditetapkan atau diarahkan dengan kuat oleh negara. Pergerakan di dalam negeri memerlukan izin atau tetap dikendalikan dengan ketat, sedangkan perjalanan internasional sangat dibatasi. Media asing, komunikasi tanpa izin, dan sebagian konten digital dapat berujung pada hukuman berat. Pembatasan yang diberlakukan selama COVID-19 semakin memperkuat kendali atas pergerakan dan kontak. Kondisi ini memengaruhi hubungan sehari-hari karena privasi, pilihan rumah tangga, serta kontak dengan orang di luar struktur yang disetujui dapat menimbulkan risiko pengawasan atau pelaporan. Songbun adalah klasifikasi sosial negara yang terkait dengan latar belakang keluarga, loyalitas yang dianggap ada, dan perilaku. Klasifikasi ini dapat memengaruhi akses ke tempat tinggal, pekerjaan, pangan, pendidikan, dan layanan publik. Perempuan memainkan peran besar dalam jangmadang, yaitu pasar yang berfungsi sebagai ruang pertukaran penting, tetapi laporan menyebut risiko penahanan sewenang-wenang, pemerasan, dan kekerasan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga dilarang dalam hukum Korea Utara, dan Komite Rakyat setempat diberi tanggung jawab pencegahan. Layanan perlindungan yang dapat diandalkan, tempat penampungan yang aman, dan pemulihan yang efektif hampir tidak terdokumentasi, sementara laporan independen menggambarkan kesenjangan besar antara aturan formal dan praktik sehari-hari. Penyandang disabilitas, orang di wilayah pedesaan atau perbatasan, orang dengan songbun yang lebih rendah, dan orang beragama dapat menghadapi hambatan tambahan. Laporan Korea Utara sendiri mengklaim adanya perlakuan setara serta menyebut asosiasi disabilitas dan saluran pengaduan, tetapi verifikasi independen masih terbatas. Sistem pengaduan dan petisi resmi merupakan cara paling jelas yang diakui negara untuk menyampaikan keluhan. Pengaduan dapat diajukan secara lisan atau tertulis kepada kantor di kementerian, Komite Rakyat, perusahaan, atau organisasi sosial berdasarkan Undang-Undang Pengaduan dan Petisi. Hari penyelesaian setempat resmi dilaporkan berlangsung pada tanggal satu, sebelas, dan dua puluh satu setiap bulan, dengan sesi tingkat provinsi kira-kira sebulan sekali. Hasil, pelaksanaan, dan perlindungan dari pembalasan tidak pasti. Tidak ada lembaga ombuds independen atau sistem mediasi warga netral yang terdokumentasi dengan andal, dan tidak dapat diasumsikan bahwa tuntutan kolektif akan memperoleh peninjauan independen secara aman. Partisipasi warga biasanya berlangsung melalui Partai Buruh Korea, Persatuan Perempuan Sosialis Korea, Liga Pemuda, serikat pekerja, dan Persatuan Pekerja Pertanian. Partisipasi terkait dengan pekerjaan dan struktur organisasi berbasis usia serta dalam praktiknya dapat diwajibkan bagi banyak orang dewasa. Unit inminban dan organisasi lain juga dapat memobilisasi tenaga kerja tanpa upah. Organisasi masyarakat sipil independen, serikat pekerja independen, dan media independen tidak tersedia sebagai saluran otonom, sementara pertemuan damai dalam praktiknya dilarang. Karena itu, acara politik atau budaya yang diselenggarakan negara tidak menjalankan fungsi yang sama dengan partisipasi publik yang independen. Pasar jangmadang menyediakan ruang semi-publik untuk pertukaran dan kontak sosial, tetapi akses dan operasinya dapat tidak pasti secara hukum dan berbeda-beda menurut daerah. Perempuan yang aktif di pasar ini mungkin menghadapi paparan khusus terhadap korupsi, penahanan, dan kekerasan. Pertemuan publik, kegiatan keagamaan, perkumpulan, dan informasi tetap dikendalikan. Masyarakat umum tidak memiliki akses terbuka ke Internet global; layanan intranet negara digunakan lebih luas, dan telepon seluler umum digunakan. Panggilan internasional, media asing, dan konten USB tanpa izin adalah ilegal atau dikenai sanksi berat, sehingga komunikasi digital menjadi bagian dari sistem kehidupan bersama yang terkendali, bukan ruang warga yang terbuka. Alokasi dan mutu perumahan terutama termasuk dalam kebijakan perumahan, tetapi juga membentuk kehidupan bersama melalui penetapan tempat tinggal, inspeksi rumah tangga, dan kewajiban keluarga. Tidak ada bukti andal tentang sistem luas untuk perumahan bersama yang otonom atau co-housing. Laporan Korea Utara menyebut target pembangunan perumahan, termasuk 50.000 flat di Pyongyang selama 2021–2025 dan undang-undang perumahan pedesaan dari 2021–2023, tetapi verifikasi independen atas pelaksanaan dan akses masih terbatas. Laporan resmi Korea Utara menggambarkan adanya kesetaraan, privasi, hak berkumpul, kebebasan beragama, dan hak mengajukan pengaduan. Temuan OHCHR berdasarkan wawancara dengan orang yang melarikan diri, materi sumber terbuka, serta dokumen PBB dan badan perjanjian menggambarkan pengawasan, pemaksaan, diskriminasi, pembatasan pergerakan, dan pembatasan ekspresi, perkumpulan, serta pertemuan. OHCHR tidak mendapat akses rutin ke dalam negeri selama periode yang panjang, sehingga angka dan praktik setempat bisa tetap tidak lengkap. Pola umum perluasan kendali terdokumentasi dengan baik, sedangkan biaya, waktu pemrosesan, dan pemulihan yang dapat diperkirakan tidak terdokumentasi. Partisipasi di pasar dan pergerakan dapat menimbulkan biaya uang dan waktu yang berubah-ubah serta risiko suap, penahanan, atau kekerasan.