Pajak di Korea Utara

Korea Utara membiayai negara melalui pendapatan anggaran pusat dan daerah dalam ekonomi sosialis terencana. Undang-Undang Penghapusan Total Sistem Perpajakan tanggal 21 Maret 1974 menghapus kerangka pajak umum bagi warga DPRK. Tidak ada bukti sistem pajak gaji, penghasilan pribadi, properti, atau warisan yang berlaku umum bagi penduduk biasa, dan tidak ada sistem pendaftaran nasional, pelaporan pajak, pengembalian, atau audit standar bagi mereka yang telah ditetapkan secara publik. Instrumen domestik utamanya adalah 국가예산납부금, yaitu pembayaran ke anggaran negara. Lembaga, perusahaan, dan organisasi milik negara serta koperasi menyetorkan bagian tertentu dari pendapatan atau laba ke anggaran. 거래수입금 adalah pembayaran terkait pendapatan transaksi dan dapat berfungsi mirip pungutan konsumsi atau omzet. 국가기업리익금 atau 국가기업이득금 adalah pembayaran laba atau pendapatan perusahaan negara yang fungsinya mirip pajak perusahaan. Sumber pendapatan tercatat lainnya mencakup pembayaran laba organisasi koperasi, pendapatan biaya layanan, pungutan penyusutan, biaya penggunaan properti, kontribusi asuransi sosial, biaya penggunaan pasar, biaya operasional pengelolaan pasar, serta pendapatan dari penjualan properti atau selisih harga. Secara historis, pembayaran pendapatan transaksi dan pembayaran laba perusahaan negara mendominasi pendapatan anggaran yang dilaporkan, dengan gabungan sekitar 85 persen menurut uraian yang tersedia. Pelaporan publik biasanya menyebut pertumbuhan pendapatan anggaran dari tahun ke tahun, bukan dasar atau tarif tiap pembayaran secara transparan. Pertumbuhan pendapatan anggaran yang dilaporkan sekitar 1 persen per tahun dari 2021 hingga 2023, sekitar 2,7 persen pada 2024, dan sekitar 2 persen pada 2025. Angka-angka ini menggambarkan pertumbuhan pendapatan anggaran, bukan tarif pajak domestik umum. Majelis Rakyat Tertinggi menyetujui anggaran. Kabinet menyusun dan melaksanakannya, sedangkan Kementerian Keuangan atau otoritas pusat pengarahan keuangan mengarahkan keuangan nasional. Badan keuangan daerah mengumpulkan pendapatan anggaran lokal, dan kantor pengelolaan pasar mengelola pungutan terkait pasar. Pelaku pasar mungkin memerlukan izin pasar dan dapat membayar biaya penggunaan atau pengelolaan pasar. Beban terkait rumah tangga di daerah juga pernah dilaporkan, termasuk pembayaran 4.000 KPW di Pyongan Selatan, tetapi tuntutan semacam itu tidak seragam di seluruh negeri dan status hukum serta penegakannya dapat tidak jelas. Usaha dengan investasi asing dan warga asing mengikuti kerangka berbeda berdasarkan Undang-Undang Pajak atas Usaha dengan Investasi Asing dan Orang Asing. Kerangka ini mencakup usaha patungan kontraktual, usaha patungan ekuitas, perusahaan milik asing sepenuhnya, perusahaan asing, dan orang asing, termasuk pendapatan dari kegiatan DPRK serta pendapatan terkait cabang, agen, atau anak perusahaan asing. Warga keturunan Korea yang tinggal di luar negeri dapat tercakup untuk pendapatan bersumber dari DPRK. Perjanjian pajak dapat mengubah perlakuan domestik jika berlaku. Wajib pajak yang tercakup umumnya mendaftar ke lembaga keuangan setempat dalam 20 hari sejak pendirian, penggabungan, pemisahan, atau pembubaran. Catatan akuntansi umumnya harus disimpan sekurang-kurangnya lima tahun. Pembayaran dapat dilakukan dalam KPW atau mata uang lain yang disetujui. Di luar Rason, teks undang-undang yang tersedia menetapkan tarif pendapatan perusahaan sebesar 25%; Rason menetapkan 14%, dengan tarif 10% untuk sektor prioritas tertentu. Tarif pendapatan lainnya umumnya 20% di luar Rason dan 10% di Rason. Penghasilan kerja pribadi tercantum sebesar 5 hingga 30%, dengan penghasilan di bawah 75.000 KPW dikecualikan menurut teks yang tersedia. Dividen, bunga, sewa, royalti, dan pendapatan manajemen tercantum sebesar 20%; penjualan aset 25%; donasi 2 hingga 15%; properti 1 hingga 1,4%; warisan 6 hingga 30%; omzet 1 hingga 15%, dengan barang mewah 16 hingga 50%; dan pajak usaha 2 hingga 10%. Pajak pengelolaan kota tercantum sebesar 1% dari gaji atau penghasilan bulanan warga asing, sedangkan pajak kendaraan sebesar 1.500 hingga 15.000 KPW. Pengembalian dan pembayaran taksiran umumnya jatuh tempo dalam 15 hari setelah setiap kuartal. Pelaporan tahunan jatuh tempo dalam dua bulan setelah akhir tahun, dengan penyelesaian akhir dalam tiga bulan. Pendapatan lain umumnya dilaporkan dalam 15 hari; pemotongan pajak upah dalam lima hari atau dibayar sendiri dalam sepuluh hari; pajak penjualan aset dan donasi dibayar tiap kuartal dalam sepuluh hari; pajak properti tiap kuartal dalam 20 hari. Pajak kendaraan jatuh tempo paling lambat akhir Februari. Denda keterlambatan tercantum sebesar 0,3% per hari, denda dapat mencapai empat kali pajak, dan banding atau gugatan umumnya tunduk pada tenggat 30 hari. Rason dan zona ekonomi lain mungkin menawarkan pengurangan atau pembebasan bagi sektor prioritas, infrastruktur, jasa, atau investasi kembali, dengan syarat terkait investasi, sektor, dan masa operasi. Teks hukum pajak berbahasa Inggris yang tersedia mencerminkan kerangka yang diubah hingga 2020. Pelaksanaan saat ini, praktik perjanjian, pengaturan valuta asing, akses perbankan, dan penegakan hanya dapat diverifikasi sebagian. Karena itu, pembayaran ke anggaran negara, pungutan pasar, dan tuntutan rumah tangga informal tidak boleh dianggap sama dengan sistem pajak penghasilan umum atau pajak perusahaan modern yang berlaku universal.