Sistem perbankan mengelola sebagian besar mata uang resmi, pembayaran, dan kegiatan anggaran negara, tetapi akses ke rekening, kartu, dan likuiditas yang dapat diandalkan berbeda-beda menurut tempat dan tujuan. Perbankan perdagangan luar negeri melayani transaksi internasional, meskipun sanksi dan pembatasan perbankan dapat membatasi pembayaran yang melibatkan Korea Utara. Investasi terutama berkaitan dengan proyek investasi asing yang disetujui, usaha patungan, dan zona ekonomi khusus tertentu; tidak ada bukti mengenai pasar ritel yang mudah diakses untuk saham, obligasi, atau dana. Biaya rumah tangga sulit dihitung dari angka resmi karena data nasional yang dapat diandalkan mengenai pendapatan, harga, sewa, dan konsumsi tidak tersedia. Keluarga dapat menggabungkan alokasi publik atau dukungan dalam bentuk barang, pembelian di pasar, produksi sendiri, dan dukungan informal. Pemberian pinjaman oleh lembaga formal dikendalikan negara, sedangkan pemberi pinjaman swasta, kredit pedagang, dan arisan menyediakan sebagian besar kredit rumah tangga dan pasar. Korea Utara secara resmi menghapus sistem perpajakan domestik umum pada 1974, tetapi pembayaran ke anggaran negara, pungutan pasar, dan kewajiban pajak terpisah bagi bisnis yang memiliki investasi asing tetap relevan. Asuransi sosial dan jaminan sosial mencakup risiko tertentu, sedangkan perusahaan asuransi yang disetujui menawarkan perlindungan berdasarkan kontrak untuk risiko pribadi dan properti. Oleh karena itu, setiap penilaian keuangan harus mengidentifikasi status orang tersebut, lokasi, mata uang, tujuan transaksi, lembaga yang tersedia, serta paparan terhadap sanksi atau pengaturan informal.
Keuangan di Korea Utara
Keuangan di Korea Utara dipengaruhi oleh kendali negara, keterbatasan data yang dapat diandalkan, dan akses yang tidak merata ke layanan formal. Perbankan, investasi, biaya rumah tangga, utang, pajak, dan asuransi beroperasi berdasarkan aturan yang berbeda dan tidak boleh dianggap sebagai satu sistem. Uang tunai, mata uang asing, kredit informal, dan dukungan dalam bentuk barang tetap relevan berdampingan dengan lembaga formal.
Anggap perencanaan keuangan di Korea Utara sebagai penilaian akses dan risiko, bukan sebagai latihan penyusunan anggaran bulanan standar. Pertama, identifikasi status, lokasi, mata uang, tujuan transaksi, dan lembaga yang tersedia, lalu bedakan pilihan formal yang dapat diandalkan dari uang tunai, mata uang asing, dan pengaturan informal. Pisahkan keputusan pembayaran, kredit, pajak, dan asuransi agar masalah di satu bidang tidak tetap tersembunyi di bidang lain.
Bank
Korea Utara memiliki sistem perbankan yang dikendalikan negara dan berpusat pada Choson Central Bank, yang mengelola peredaran won Korea Utara, kendali moneter, penerimaan anggaran, serta banyak kegiatan pembayaran dan pengupahan. Bank khusus seperti Foreign Trade Bank menangani fungsi valuta asing dan perdagangan, sementara akses perbankan ritel biasa berbeda menurut lokasi dan tujuan. Rekening, kartu domestik, dan pembayaran elektronik tersedia, tetapi uang tunai, valuta asing, dan perantara informal tetap penting karena likuiditas, keandalan, privasi, perlindungan simpanan, dan akses internasional terbatas atau tidak merata.
Aset
Investasi di Korea Utara terutama terbatas pada proyek investasi asing yang disetujui, usaha patungan, dan zona ekonomi khusus tertentu. Tidak ada bukti bahwa pasar ritel yang dapat diakses untuk saham publik, obligasi, reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa, atau derivatif tersedia di Korea Utara. Sanksi internasional, pembatasan perbankan, kepemilikan yang tidak transparan, data ekonomi yang lemah, dan repatriasi yang tidak pasti membuat kelayakan investasi praktis sangat rendah bagi sebagian besar investor asing.
Biaya
Biaya di Korea Utara tidak dapat digambarkan secara andal dengan satu anggaran bulanan terkini karena statistik pendapatan, pengeluaran, sewa, dan harga rumah tangga resmi tidak tersedia dalam rangkaian nasional yang dapat diverifikasi. Kebutuhan rumah tangga mencakup alokasi dari negara atau dalam bentuk barang, pembelian pasar, produksi rumah tangga, dukungan informal, serta waktu yang digunakan untuk mengatasi sulitnya akses terhadap pangan, air, listrik, transportasi, dan obat-obatan. Kondisi perkotaan dan pedesaan, status rumah tangga, ukuran keluarga, serta akses terhadap distribusi publik sangat memengaruhi beban sebenarnya.
Utang
Utang di Korea Utara mencakup kewajiban uang berdasarkan pinjaman lembaga formal serta pengaturan kredit privat atau informal yang tersebar luas. Pinjaman bank formal dikendalikan negara dan terutama melayani bank, lembaga, perusahaan, serta organisasi; kredit rumah tangga formal yang setara tidak terbukti. Karena itu, pemberi pinjaman privat, kredit pedagang, dan kelompok tabungan bergilir berperan penting bagi rumah tangga dan pelaku pasar.
Pajak
Korea Utara secara resmi menghapus sistem perpajakan domestik umum pada 1974. Organisasi negara dan koperasi sebagai gantinya menyetorkan pembayaran ke anggaran negara yang ditetapkan undang-undang, sementara pelaku pasar dapat menghadapi pungutan pasar dan beban lokal lainnya. Usaha dengan investasi asing dan warga asing tetap tunduk pada sistem pajak formal tersendiri yang mencakup kewajiban pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran.
Asuransi
Korea Utara memiliki sistem asuransi sosial, jaminan sosial, dan asuransi berbasis kontrak yang formal. Asuransi sosial menanggung peristiwa tertentu seperti sakit, kecelakaan kerja, maternitas, dan hilangnya pekerjaan sementara, sedangkan jaminan sosial mencakup usia lanjut, kehilangan kemampuan kerja secara permanen, disabilitas, dan tidak adanya dukungan. Asuransi berbasis kontrak menanggung risiko pribadi dan properti melalui perusahaan asuransi yang disetujui, tetapi akses rumah tangga, premi, dan praktik klaim tidak didokumentasikan secara transparan.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.