Pajak di Republik Demokratik Kongo

Sistem perpajakan nasional Republik Demokratik Kongo terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Pajak (Code des Impôts), Undang-Undang 004/2003 tentang prosedur perpajakan, Undang-Undang 23/053 tentang Pajak Penghasilan Badan (Impôt sur les Sociétés, IS), yaitu Impôt sur les Sociétés (IS), dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, IRPP), yaitu Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), serta Ordonnance-Law 10/001 tentang Pajak Pertambahan Nilai (Taxe sur la Valeur Ajoutée, TVA), yaitu Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Undang-Undang Keuangan 25/060 tanggal 29 Desember 2025 mengubah, antara lain, prosedur, IS, IRPP, dan TVA. Sejak 1 Januari 2026, perpajakan penghasilan sedang dalam masa transisi: IS dan IRPP dimaksudkan untuk menggantikan sistem pajak terpisah sebelumnya, sementara pemberitahuan DGI masih merujuk pada pelaporan IBP, IPR, dan IERE untuk jenis pajak atau tahun pajak tertentu. Karena itu, kategori pajak, tahun penghasilan, dan aturan pelaksanaan yang berlaku harus diperiksa sebelum perhitungan apa pun. DGI bertanggung jawab secara nasional atas penetapan, pelaporan, penagihan, audit, dan sengketa pajak yang melibatkan pajak pusat. Perusahaan besar, menengah, dan kecil, serta orang pribadi yang bukan pelaku usaha, ditempatkan pada unit DGI berbeda menurut kategorinya: perusahaan besar pada DGE, perusahaan menengah pada DME, dan perusahaan kecil serta orang pribadi nonkomersial pada DEPTP. Bergantung pada aturan transisi, kantor pajak provinsi atau kota dan Centres d’Impôts juga tersedia. Tanpa menyebut provinsi atau kota, kantor lokal tertentu tidak dapat ditentukan. Bagi orang pribadi, IRPP mencakup, antara lain, penghasilan kerja, modal bergerak, keuntungan modal, penghasilan komersial, industri, real estat, kerajinan, profesi nonkomersial, dan pertanian. Penduduk pada umumnya dikenai pajak tanpa memandang kewarganegaraan dan juga atas penghasilan luar negeri; bukan penduduk dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Republik Demokratik Kongo. Bagi karyawan, hubungan perpajakan dapat didasarkan pada domisili atau tempat tinggal pajak pemberi kerja. Jadwal DGI yang diterbitkan mencantumkan tarif 3 persen hingga 1,944,000 FC, 15 persen dari 1,944,001 hingga 21,600,000 FC, 30 persen dari 21,600,001 hingga 43,200,000 FC, dan 40 persen di atas jumlah itu. Halaman DGI yang sama juga menyebut batas maksimum 30 persen dari dasar pengenaan pajak; perbedaan ini harus diklarifikasi berdasarkan dasar hukum yang berlaku sebelum menghitung pajak gaji atau penghasilan tertentu. Perusahaan dapat dikenai IS, IBP, atau aturan pajak lain bergantung pada bentuk hukum dan kegiatannya. IS berlaku, antara lain, bagi SA, SARL, SAS, koperasi, badan hukum publik yang berorientasi laba, perusahaan de facto, associations momentanées, perusahaan perdata yang menjalankan kegiatan ekonomi, SNC, SCS, sociétés en participation, dan asosiasi tertentu. Pelaporan tahunan umumnya harus diajukan paling lambat 30 April tahun berikutnya; DGI mensyaratkan formulir dan bukti pembayaran bank. Tidak ada satu tarif IS yang berlaku saat ini yang dapat ditentukan secara andal dari informasi DGI yang tersedia. Untuk perusahaan kecil dan mikro, pemberitahuan DGI untuk 2026 membedakan rezim normal, kecil, dan mikro. Sebagai contoh, riset ini menyebut peredaran usaha tahunan di atas 10,000,000 FC dan di bawah 80,000,000 FC untuk IBP pada tahun pajak 2026 berdasarkan peredaran usaha tahun 2025; 60 persen angsuran pertama jatuh tempo pada 31 Januari 2026 dan sisa 40 persen dibayar kemudian. Rezim, tarif, dan jadwal pembayaran bergantung pada aturan yang berlaku dan peredaran usaha tertentu. TVA adalah pajak konsumsi atas barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan di Republik Demokratik Kongo. Pajak ini dapat berlaku bagi orang pribadi, perusahaan, negara, provinsi, entitas teritorial terdesentralisasi (Entités Territoriales Décentralisées), dan lembaga publik. Ambang peredaran usaha yang diterbitkan adalah sedikitnya 80,000,000 FC per tahun; profesi liberal juga dapat dikenai pajak meskipun tidak mencapai ambang tersebut. Tarif standar adalah 16 persen, sedangkan ekspor dikenai tarif 0 persen. Perusahaan memperhitungkan TVA yang dipungut terhadap TVA yang dapat dikurangkan atas pembelian; kredit yang tersisa dapat dibawa ke periode berikutnya atau dimintakan pengembalian. Pelaporan dan pembayaran dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pemberi kerja melaporkan dan membayar pajak penggajian seperti IPR, IERE, dan komponen IRPP terkait penggajian. DGI juga menetapkan tenggat dan tarif untuk pembayaran tertentu kepada bukan penduduk, penghasilan dari modal bergerak, dan TVA. Persyaratan tersebut berbeda menurut jenis pajak dan keadaan; tenggat dalam kalender TVA atau pajak penggajian tidak boleh diterapkan secara umum pada pajak lain. Siapa pun yang melakukan kegiatan ekonomi memerlukan NIF. DGI menjelaskan bahwa pengajuan NIF gratis dan menyediakan pendaftaran elektronik. Register Perdagangan dan Kredit Bergerak (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, RCCM), yaitu Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), serta alamat usaha harus dicantumkan bersama NIF pada FACNO. FACNO adalah faktur standar elektronik yang dapat dilacak, dengan kode QR atau autentikasi; DEF atau SFE mungkin juga berlaku bagi pemasok dan transaksi yang memenuhi syarat. Penerapan umum diperluas mulai 1 Desember 2025, bergantung pada aturan pelaksanaan yang berlaku. Kepatuhan teknis dapat menimbulkan biaya peralatan atau sistem, tetapi jumlah pastinya belum ditetapkan. Wajib pajak harus mendaftar, menyampaikan pelaporan yang akurat, membayar tepat waktu, memotong pajak jika diwajibkan, menyimpan catatan usaha, serta menerbitkan atau menerima FACNO. DGI dapat melakukan audit dokumen atau lapangan, melakukan penyelidikan, menagih piutang, dan menjatuhkan sanksi. Permohonan pengurangan atau penghapusan pajak, keberatan, dan sengketa pajak diatur oleh Kitab Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang 004/2003; tenggat prosedural tertentu harus diperiksa untuk setiap kasus. Bea masuk dan cukai di perbatasan impor atau ekspor terutama ditangani DGDA, bukan DGI. Tarif bea masuk yang sering disebut adalah 5, 10, atau 20 persen untuk impor dan 1, 5, atau 10 persen untuk ekspor tertentu. Cukai dapat berlaku, antara lain, atas alkohol, tembakau, minyak bumi, telekomunikasi, plastik, dan kendaraan. Pertambangan dan sektor lain dapat memicu pajak khusus tambahan. DGRAD terutama berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak dan bukan bagian dari lingkup inti perpajakan yang dijelaskan di sini. Dalam situasi lintas batas, penghasilan luar negeri penduduk, penghasilan bersumber dari Kongo bagi bukan penduduk, pajak pemotongan atas jasa atau penghasilan modal, dan aturan bentuk usaha tetap mungkin relevan. Kitab Undang-Undang menyebut perjanjian bilateral dengan Afrika Selatan dan Belgia. Pengurangan pajak berganda bergantung pada domisili, sumber penghasilan, metode perjanjian, dan kegiatan tertentu; tidak ada pembebasan pajak yang berlaku secara menyeluruh.