Hunian dan tempat tinggal di Eritrea

Proklamasi Pertanahan Eritrea No. 58/1994 menetapkan tanah sebagai milik negara. Warga Eritrea berusia 18 tahun atau lebih dapat memperoleh hak usufruktus tanpa diskriminasi formal berdasarkan gender. Hak tersebut dapat memberi penggunaan jangka panjang atau seumur hidup, dan undang-undang mengizinkan penyewaan seluruh atau sebagian tanah serta pengalihan hak kepada anak sesuai aturan yang berlaku. Badan administrasi pertanahan menggolongkan, mengalokasikan, dan mendaftarkan tanah, sementara Departemen Pembangunan Perkotaan di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanahan, Air dan Lingkungan, komisi pertanahan, pemerintah kota, dan badan perumahan lain mungkin memiliki tanggung jawab berbeda. Peran terkini sejumlah lembaga tidak didokumentasikan secara konsisten dalam sumber publik. Hunian perdesaan umumnya mengandalkan penduduk tetap atau warga yang memiliki izin menetap, tanah desa tiessa, tiesa, atau tessa, serta pembangunan mandiri dengan bahan lokal seperti tanah, kayu, dan rumput. Tenaga kerja komunitas dapat mendukung pembangunan. Hunian perkotaan lebih sering melibatkan bidang tanah perumahan yang dialokasikan atau disewakan, izin bangunan atau penggunaan, serta pendaftaran kadaster atau properti. Bukti untuk jalur ini paling kuat di tempat seperti Asmara, Massawa, dan Mendefera; prosedurnya tidak boleh dianggap sama di seluruh Eritrea. Penyewaan formal pemerintah dan swasta berjalan berdampingan dengan penyewaan pribadi informal. Komisi Perumahan Asmara mendaftarkan kontrak sewa publik dan pribadi pada 2004 dan 2005, dan pengendalian sewa diperkenalkan di Asmara. Bukti yang tersedia untuk publik belum cukup memastikan aturan nasional terkini mengenai pengakhiran sewa, perbaikan, uang jaminan, kewajiban penyewa, atau banding sengketa. Karena itu, penyewa sebaiknya memeriksa hak pemilik untuk menyewakan hunian, meminta kontrak tertulis, memperjelas sewa dan tanggal pembayaran, serta menyimpan kuitansi dan bukti pendaftaran jika tersedia. Izin bangunan pada praktiknya sangat penting. Rumah yang dibangun tanpa otorisasi atau di atas bidang tanah yang baru dialokasikan menghadapi risiko pembongkaran atau pengusiran, dan penjualan tanah tanpa izin tidak memberikan hak kepemilikan yang aman. Berkas hunian yang andal sebaiknya menghubungkan alokasi atau sewa tanah, izin bangunan atau penggunaan, pendaftaran kadaster atau properti, serta setiap dokumen pengalihan berikutnya. Pengalokasian ulang oleh negara, penetapan sewa yang tidak jelas, pembongkaran, dan pengusiran merupakan risiko nyata jika hubungan dokumen tersebut tidak lengkap. Pembiayaan hunian sangat mengandalkan dana pribadi, pembangunan bertahap, dan remitansi diaspora Eritrea. Bank Perumahan dan Komersial Eritrea, Bank Komersial Eritrea, dan Bank Investasi dan Pembangunan Eritrea terkait dengan pembiayaan, tetapi pinjaman dapat dibatasi oleh persyaratan agunan yang berat, biaya bunga, dan praktik persetujuan yang kaku. Indikator sektor 2023 mengidentifikasi satu penyedia hipotek, tetapi tidak menyediakan angka volume hipotek yang andal. Proyek Perumahan Asmara yang dijelaskan pada 2013 mewajibkan warga negara yang memenuhi syarat dan telah menyelesaikan dinas nasional membayar uang muka 25% dan melunasi sisanya dalam dua tahun; ketentuan tersebut khusus untuk proyek itu dan bukan aturan nasional umum. Pembangunan atau perolehan rumah oleh diaspora mungkin memerlukan pembatasan atau persetujuan tambahan. Orang asing hanya dapat memperoleh sewa atau hak usufruktus dengan izin khusus Presiden. Indikator Bank Dunia tahun 2020 mencatat 11 prosedur, 78 hari, dan biaya sekitar 9% dari nilai properti untuk pendaftaran properti, tetapi angka ini bukan rata-rata nasional terkini. Perkiraan indikatif 2023 menempatkan harga unit perkotaan formal termurah seluas 30 meter persegi sekitar ERN 296.296 dan 50 kilogram semen sekitar ERN 489; angka tersebut merupakan indikator bertanggal, bukan harga pasar saat ini. Eritrea tidak memiliki sensus perumahan atau penduduk nasional terkini yang andal, dan bukti publik tentang rata-rata sewa serta biaya hunian masih terbatas. Akses ke air, sanitasi, listrik, dan transportasi sangat berbeda antarwilayah. Rumah tangga perkotaan dapat menghadapi kemiskinan dan kepadatan berlebih, sedangkan pasokan dan mutu bangunan perdesaan beragam. Perempuan memiliki akses tanah yang setara secara formal menurut undang-undang pertanahan, tetapi praktik waris dan harta perkawinan berbeda menurut wilayah dan konteks agama, dengan kesenjangan terdokumentasi antara aturan formal dan penerapan.