Politik di Eritrea

Kewenangan politik di Eritrea berjalan melalui Presiden, kementerian pusat, pemerintahan daerah, dan lembaga keamanan. Presiden memimpin negara dan pemerintahan serta memegang komando atas angkatan bersenjata. Negara ini secara formal merupakan negara kesatuan, tetapi kerangka konstitusionalnya masih belum lengkap karena Konstitusi 1997 belum berlaku. Oleh karena itu, hak formal, pengawasan, dan partisipasi publik belum sepenuhnya berjalan dalam praktik. Enam wilayah administratif (zobas) menghubungkan administrasi nasional dengan pemerintahan daerah. Akses ke otoritas publik bergantung pada masalah yang dihadapi dan dapat mengarah ke kementerian, otoritas daerah, pengadilan, atau lembaga keamanan. Karena itu, penentuan lembaga yang bertanggung jawab dan prosedur yang berlaku menjadi hal utama dalam setiap interaksi praktis dengan negara. Eritrea juga memiliki kerangka pemilu formal, tetapi pemilu nasional belum pernah diselenggarakan sejak 1993. Majelis Nasional belum bersidang sejak 2002, dan Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (People's Front for Democracy and Justice), yang disingkat PFDJ, adalah satu-satunya partai yang diizinkan. Pemilu administratif lokal yang dilaporkan di beberapa wilayah pada 2024 dan 2025 memberikan representasi lokal yang terbatas, tetapi tidak setara dengan pemilu untuk lembaga politik nasional atau regional. Karena itu, administrasi negara dan representasi elektoral harus dinilai secara terpisah ketika menggambarkan politik di Eritrea.