Hukum pidana di Eswatini

Eswatini tidak memiliki satu Penal Code modern yang mencakup semua tindak pidana. Sebagian ketentuan Crimes Act 1889 belum mulai berlaku atau telah dicabut, sedangkan undang-undang yang lebih baru mengatur bidang seperti kekerasan seksual dan domestik, kejahatan terorganisasi, kejahatan siber, pelanggaran lalu lintas, perlindungan saksi, dan peradilan anak. Karena itu, tindak pidana, pembelaan yang tersedia, dan sanksi bergantung pada undang-undang yang berlaku serta fakta perkara. Konstitusi melindungi kebebasan, pemeriksaan yang adil, cepat, dan terbuka, praduga tak bersalah, pemberitahuan tuduhan dalam bahasa yang dipahami tertuduh, waktu memadai untuk menyiapkan pembelaan, pemeriksaan saksi, penerjemah jika diperlukan, kebebasan dari kesaksian yang dipaksakan, dan perlindungan dari penuntutan ganda. Setelah ditangkap atau ditahan, seseorang harus diberi tahu alasannya, memperoleh akses ke bantuan hukum, menghubungi keluarga terdekat, serta mengakses perawatan medis. Orang harus dibawa ke pengadilan tanpa penundaan yang tidak semestinya; ambang konstitusional untuk penahanan yang tercatat adalah 48 jam. Pembebasan dengan syarat yang wajar tersedia, dan penahanan yang melanggar hukum dapat berujung pada kompensasi. Penasihat yang dibiayai negara wajib disediakan untuk tindak pidana yang dapat dikenai hukuman mati. Hukuman mati tetap dimungkinkan secara hukum tetapi tidak wajib, sedangkan hukuman penjara seumur hidup tercatat sekurang-kurangnya 25 tahun. Perkara biasanya dimulai dengan laporan kepada Royal Eswatini Police Service atau badan berwenang lain. Penyidik mengumpulkan pernyataan dan bukti lain, melakukan penangkapan jika sah, serta meminta surat perintah penggeledahan atau langkah penyidikan lain berdasarkan Criminal Procedure and Evidence Act 1938. Director of Public Prosecutions, yang umum disebut DPP, mengarahkan penuntutan publik melalui Crown Counsel dan unit khusus yang menangani kejahatan umum, korupsi, penipuan dan kejahatan lintas negara, pelanggaran domestik dan seksual, kejahatan terorganisasi, perampasan aset, kejahatan siber, dan narkoba. Anti-Corruption Commission menyelidiki korupsi dan meneruskan berkas yang sesuai kepada DPP; perkara pidana murni dapat tetap ditangani kepolisian. Jalur yang lazim adalah penyidikan, keputusan penuntutan, dakwaan, jaminan atau penahanan, dan terkadang pemeriksaan pendahuluan sebelum persidangan. Magistrates’ Courts menangani sebagian besar perkara pidana tingkat pertama. High Court memiliki yurisdiksi pidana tingkat pertama yang luas untuk perkara serius serta menangani banding dan peninjauan tertentu. Supreme Court merupakan pengadilan banding, peninjauan, dan pengawasan tertinggi. Banding pidana dari Magistrates’ Court biasanya diajukan dalam 14 hari, sedangkan banding melalui Swazi Courts umumnya memakai jangka waktu 30 hari. Pemberitahuan Supreme Court secara umum menyebut tenggat 20 hari, tetapi aturan pengadilan terkini dan Registrar perlu memastikan tenggat yang berlaku. Jaminan umumnya tersedia sebelum vonis kecuali penahanan diperlukan demi kepentingan keadilan. Pengadilan dapat mempertimbangkan keselamatan publik, risiko mengulangi tindak pidana, melarikan diri, mengganggu saksi, menghancurkan bukti, serta risiko terhadap proses peradilan. Jadwal yang tercatat mencakup minimum E15,000 untuk perkara Fourth Schedule dan E50,000 untuk perkara Fifth Schedule, dengan rumus yang terkait properti untuk sebagian tuduhan. Jadwal ini mungkin sudah lama, sehingga pengadilan terkini perlu memastikan jumlahnya; jaminan tidak boleh berlebihan. Swazi Courts memiliki yurisdiksi pidana hanya dalam batas surat kuasa dan undang-undang. Tertuduh dan pengadu umumnya harus anggota bangsa Swazi; perkara yang melibatkan kematian, hukuman seumur hidup atau tindak pidana yang dapat dihukum mati, atau sihir tanpa persetujuan Judicial Commissioner, tidak termasuk yurisdiksinya. Perwakilan hukum tidak tersedia di hadapan Swazi Court, dan banding mengikuti jenjang bandingnya sendiri. Correctional Services Act 2017 mengatur penahanan, penahanan sambil menunggu perkara, perawatan medis, pemisahan tahanan laki-laki dan perempuan, pembebasan bersyarat, rehabilitasi, reintegrasi, keadilan restoratif, dan peradilan anak. Bagi anak di bawah 18 tahun, Children’s Protection and Welfare Act 2012 menyediakan asesmen, pemeriksaan pendahuluan, diversi, proses Children’s Court, dan dukungan percobaan. Diversi menjadi pilihan pertama jika tanggung jawab diakui, bukti mencukupi, hak prosedural dilindungi, dan anak memiliki alamat tetap. Penahanan seharusnya menjadi pilihan terakhir, dan anak harus dipisahkan dari orang dewasa. Perkara kekerasan seksual dan domestik terutama diatur Sexual Offences and Domestic Violence Act 2018 dan Regulations 2020. Undang-undang menggunakan definisi pemerkosaan yang netral gender, menetapkan usia persetujuan 18 tahun, serta menyediakan pendaftaran pelaku kejahatan seksual dan langkah perlindungan. Witness Protection Act 2018 mulai berlaku pada 2 Juli 2018. One Stop Centres menggabungkan layanan polisi, kesehatan, pekerjaan sosial, penuntutan, dan dukungan, meskipun akses praktis berbeda menurut wilayah. Ganti rugi perdata dan gugatan privat biasa terutama termasuk hukum perdata, bukan proses hukum pidana ini. Pelanggaran lalu lintas berdasarkan Road Traffic Act 2007 mencakup mengemudi sembrono, lalai, atau tanpa memperhatikan; mengemudi dalam pengaruh zat; kadar alkohol berlebih; dan tidak bertindak setelah kecelakaan. Pengemudi yang terlibat kecelakaan harus berhenti, membantu, mengidentifikasi pengemudi, serta melapor ke polisi dengan SIM dan identitas dalam jangka maksimum 24 jam yang berlaku. Ambang yang tercatat adalah 0,05 g alkohol per 100 ml darah atau 0,38 mg per 1.000 ml napas. Road Transportation Department mengelola perizinan, pengujian, pendaftaran, dan persyaratan kelaikan jalan. Computer Crime and Cybercrime Act 2022 mencakup akses ilegal, penyadapan, gangguan data atau sistem, penipuan dan pemalsuan komputer, phishing, kejahatan identitas, perundungan siber, penguntitan, pemerasan, serangan penolakan layanan, konten berbahaya tertentu, dan tindak pidana lain yang tercantum. Pengadilan dapat mengeluarkan surat perintah serta perintah produksi atau pelestarian bukti, dan catatan elektronik dapat diterima sebagai bukti. Undang-undang dapat berlaku bagi perbuatan yang melibatkan sistem atau data Eswatini serta perbuatan tertentu yang dilakukan di luar negeri. Sanksi bergantung pada tindak pidana; misalnya, pelanggaran kekayaan intelektual tercatat dapat dikenai hingga E100,000 atau penjara tiga tahun, sementara tindak pidana lain dapat dikenai hingga E100,000 atau lima tahun. Tarif biaya umum pengadilan pidana terkini yang dapat diandalkan belum ditemukan, dan akses terhadap bantuan hukum masih terpencar meskipun Ministry Legal Aid Office aktif.