Hukum pidana di Filipina

Hukum pidana di Filipina melindungi orang, harta benda, ketertiban umum, dan kepentingan lainnya dengan menetapkan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana. Kerangka utamanya adalah Revised Penal Code, yang dilengkapi banyak undang-undang pidana khusus. Suatu tindak pidana biasanya mensyaratkan perbuatan atau kelalaian yang dilarang serta keadaan batin yang diwajibkan oleh hukum terkait. Sebagian tindak pidana berfokus pada niat, sedangkan yang lain didasarkan pada kelalaian atau kewajiban hukum khusus. Perkara pidana diajukan atas nama Rakyat Filipina. Korban dapat melaporkan kejadian dan memberikan bukti, tetapi penuntutan umumnya ditangani negara melalui jaksa. Pengaduan dapat dimulai dengan laporan polisi, penyelidikan oleh jaksa, atau rujukan lain yang sah. Jaksa menilai apakah fakta yang tersedia mendukung adanya dasar yang cukup untuk mengajukan perkara. Setelah diajukan, pengadilan mengelola perkara melalui sidang, pemberitahuan, permohonan, bukti, dan prosedur persidangan. Terdakwa dianggap tidak bersalah dan penuntut harus membuktikan kesalahan tanpa keraguan yang wajar. Penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, jaminan, dan penahanan diatur oleh perlindungan konstitusional dan prosedural. Seseorang memiliki hak penting atas penasihat hukum, untuk tetap diam, dan untuk menentang tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Peradilan barangay, yang dikenal sebagai Katarungang Pambarangay, dapat mewajibkan upaya perdamaian setempat untuk sengketa tertentu antara orang-orang yang tinggal di wilayah yang sama. Proses ini bukan pengganti penuntutan untuk setiap tindak pidana serius, dan pengecualian dapat berlaku. Hasil yang mungkin mencakup penghentian perkara, pembebasan, pemidanaan, kesepakatan pengakuan bersalah jika diizinkan secara hukum, atau penyelesaian untuk perkara yang menurut hukum boleh diselesaikan. Gugatan perdata atas cedera atau kerugian dapat berjalan bersamaan dengan perkara pidana. Karena catatan pidana dan kehilangan kebebasan dapat berdampak lama, siapa pun yang terlibat sebaiknya menyimpan bukti, menghindari menghubungi atau mengancam pihak lain, dan mendapatkan bantuan hukum yang memenuhi kualifikasi sedini mungkin.