Hukum di Filipina

Konstitusi 1987 (1987 Constitution) menyediakan kerangka bagi kewenangan pemerintah, hak-hak, pengadilan, dan bagian lain dari sistem hukum Filipina. Kongres mengesahkan undang-undang, departemen dan lembaga eksekutif melaksanakannya serta menerbitkan peraturan yang diizinkan, pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum, dan unit pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah dalam kewenangan hukumnya. Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk kondisi kerja, upah, waktu kerja, cuti, keselamatan kerja, disiplin, dan pemutusan hubungan kerja. Hukum imigrasi mengatur masuk, tinggal, bekerja, belajar, dan keluarnya warga negara asing; Biro Imigrasi (Bureau of Immigration) menangani banyak urusan imigrasi praktis. Hukum pidana mendefinisikan tindak pidana dan menetapkan proses penyelidikan, penuntutan, persidangan, serta putusan berdasarkan Kitab Hukum Pidana Revisi (Revised Penal Code) dan undang-undang pidana khusus. Perlindungan konsumen mencakup keamanan produk, informasi yang benar, transaksi yang adil, dan upaya pemulihan; Departemen Perdagangan dan Perindustrian (Department of Trade and Industry) menangani banyak pengaduan konsumen, sedangkan lembaga sektoral menangani hal-hal seperti pangan, obat-obatan, utilitas, layanan kesehatan, dan keuangan. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban privat yang berkaitan dengan kontrak, properti, perikatan, ganti rugi, warisan, keluarga, usaha, dan organisasi. Satu peristiwa dapat melibatkan lebih dari satu bidang hukum. Cedera di tempat kerja dapat menimbulkan persoalan ketenagakerjaan, perdata, dan terkadang pidana. Sengketa pembelian mungkin memerlukan pengaduan konsumen, gugatan kontrak, atau keduanya. Bergantung pada fakta dan upaya hukum yang diminta, suatu sengketa dapat terlebih dahulu melalui pengaduan kepada lembaga, konsiliasi barangay (barangay conciliation) jika berlaku, penelaahan oleh jaksa, atau proses pengadilan. Catatan awal yang berguna mencantumkan para pihak, tanggal, lokasi, dokumen, komunikasi, uang yang terlibat, dan hasil yang diminta. Kontrak, kuitansi, pemberitahuan, dokumen identitas, catatan pembayaran, foto, dan pesan dapat membantu membuktikan apa yang terjadi. Saluran pengajuan, biaya, tenggat waktu, dan formulir yang diperlukan bergantung pada persoalan hukum dan otoritas yang bertanggung jawab, sehingga petunjuk terbaru dari otoritas tersebut perlu diperiksa sebelum pengajuan.