Pemilihan umum di Filipina

Pemilihan umum di Filipina memberi warga cara untuk memilih pejabat publik dan memengaruhi kepemimpinan pemerintah. Konstitusi dan undang-undang pemilihan umum menetapkan jabatan, hak pilih, dan prosedurnya. Commission on Elections, yang biasa disebut COMELEC, menyelenggarakan pemilihan umum. Lembaga ini menangani pendaftaran pemilih, aturan pemilihan, pengaturan tempat pemungutan suara, surat suara, prosedur penghitungan, dan penyelesaian banyak urusan administratif terkait pemilihan. Pemilihan umum nasional mencakup pemilihan Presiden, Wakil Presiden, senator, dan anggota House of Representatives. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara terpisah, sehingga pemilih dapat memilih calon dari kelompok politik yang berbeda. Senator dipilih oleh pemilih di seluruh negeri. Anggota House of Representatives dapat dipilih dari daerah pemilihan legislatif, sedangkan wakil partai dipilih melalui sistem daftar partai. Pemilihan lokal dapat mencakup gubernur, wakil gubernur, anggota dewan provinsi, wali kota, wakil wali kota, serta anggota dewan kota atau munisipalitas. Jabatan pada surat suara bergantung pada tempat pemilih terdaftar dan jadwal pemilihan. Pemilihan barangay dan Sangguniang Kabataan, yang sering disebut SK, menyangkut kepemimpinan masyarakat lokal. Pemilihan tersebut terpisah dari proses pemilihan nasional dan lokal utama serta memiliki pengaturan pemilih dan calon tersendiri. Proses pemilihan yang umum mencakup pendaftaran pemilih, pengajuan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi oleh badan yang berwenang, dan pengumuman pemenang. Protes atau sengketa pemilihan mengikuti prosedur hukum dan administratif tertentu. Pemungutan suara biasanya mengharuskan pemilih terdaftar datang ke tempat pemungutan suara yang ditentukan, memverifikasi identitas dan catatan, menandai surat suara sesuai petunjuk, lalu memasukkan atau menyerahkannya melalui proses penghitungan yang disetujui. Pemilih sebaiknya mengikuti arahan petugas pemilihan dan menjaga kerahasiaan suaranya. Pemilihan umum membuka kesempatan untuk perubahan politik yang damai dan pertanggungjawaban publik. Namun, ada batasan seperti misinformasi, sumber daya kampanye yang tidak setara, intimidasi pemilih, surat suara yang rumit, dan kenyataan bahwa pemilihan umum saja tidak dapat menyelesaikan setiap masalah publik.