Politik di Filipina

Sistem politik Filipina bertumpu pada Konstitusi, lembaga publik, dan pemilu. Pemerintah nasional memiliki tiga cabang utama: eksekutif menjalankan undang-undang dan mengelola pemerintahan, Kongres membuat undang-undang dan mengendalikan dana publik, sedangkan lembaga yudisial menafsirkan hukum dan meninjau sengketa. Presiden memimpin cabang eksekutif serta menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Unit pemerintah daerah mencakup provinsi, kota, munisipalitas, dan barangay (unit pemerintah lokal terkecil). Unit-unit ini menangani banyak urusan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti administrasi lokal, layanan masyarakat, dan peraturan daerah, sementara lembaga nasional tetap bertanggung jawab atas hukum, kebijakan, dan administrasi tingkat nasional. Pembagian kewenangan dapat mengharuskan koordinasi antara badan nasional dan pemerintah daerah. Pemilu menghubungkan kewenangan publik dengan pemilih. Bergantung pada jenis pemilu dan wilayah pemilih, surat suara dapat memuat pilihan untuk Presiden, Wakil Presiden, senator, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pejabat daerah. Komisi Pemilihan Umum, yang biasa disebut COMELEC, menyelenggarakan pemilu dan menegakkan aturan pemilu yang berlaku. Partisipasi politik juga mencakup mengikuti keputusan publik, menghubungi wakil rakyat, meninjau program pemerintah, serta menggunakan jalur yang sah untuk menyampaikan pengaduan atau meminta informasi. Topik Negara menjelaskan lembaga, kewenangan, dan tingkat pemerintahan yang menjalankan kewenangan publik. Topik Pemilu berfokus pada pemungutan suara, jabatan, prosedur pemilu, dan partisipasi. Kedua bidang ini bersama-sama menunjukkan siapa yang memerintah di Filipina dan bagaimana jabatan publik diisi serta dipertanggungjawabkan.